Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyelidikan terkait perkara yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK menemukan bukti dugaan saudara dekat Nurhadi terlibat dalam membantu pelarian ketika eks Sekretaris MA itu menjadi buronan.
"Kami sudah menemukan satu orang yang berdasarkan pengumpulan alat bukti orang ini sebagai yang membantu pelarian atau menghalang-halangi," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/11).
Karyoto menyebutkan pengembangan itu masih dalam penyelidikan sehingga belum bisa diungkap sosoknya. Pimpinan komisi selanjutnya perlu menggelar ekspose untuk menentukan peningkatan status perkara.
"Apakah yang diduga ini berpangkat atau memiliki jabatan? Tidak. Ini adalah saudara dekatnya sendiri," ucapnya.
Baca juga: KPK Sebut Korupsi Pengurusan DAK Berlangsung Sistemik
Sesuai ketentuan, imbuh Karyoto, pihak yang membantu Nurhadi dalam pelarian itu bisa dikenai sangkaan merintangi penyidikan Pasal 21 UU Tipikor. Karyoto mengatakan perkembangannya akan bisa diketahui beberapa minggu ke depan.
Nurhadi kini tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali.
Nurhadi sempat menjadi DPO sekitar empat bulan. Ia akhirnya ditangkap di sebuah rumah mewah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, awal Juni lalu.(OL-4)
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved