Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyelidikan terkait perkara yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK menemukan bukti dugaan saudara dekat Nurhadi terlibat dalam membantu pelarian ketika eks Sekretaris MA itu menjadi buronan.
"Kami sudah menemukan satu orang yang berdasarkan pengumpulan alat bukti orang ini sebagai yang membantu pelarian atau menghalang-halangi," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/11).
Karyoto menyebutkan pengembangan itu masih dalam penyelidikan sehingga belum bisa diungkap sosoknya. Pimpinan komisi selanjutnya perlu menggelar ekspose untuk menentukan peningkatan status perkara.
"Apakah yang diduga ini berpangkat atau memiliki jabatan? Tidak. Ini adalah saudara dekatnya sendiri," ucapnya.
Baca juga: KPK Sebut Korupsi Pengurusan DAK Berlangsung Sistemik
Sesuai ketentuan, imbuh Karyoto, pihak yang membantu Nurhadi dalam pelarian itu bisa dikenai sangkaan merintangi penyidikan Pasal 21 UU Tipikor. Karyoto mengatakan perkembangannya akan bisa diketahui beberapa minggu ke depan.
Nurhadi kini tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali.
Nurhadi sempat menjadi DPO sekitar empat bulan. Ia akhirnya ditangkap di sebuah rumah mewah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, awal Juni lalu.(OL-4)
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi Google LLC. Google wajib bayar denda Rp202,5 Miliar terkait monopoli Google Play Billing System di Indonesia.
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved