Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, mengatakan dinasti politik merupakan hal yang sudah lama terjadi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya.
Saan mengatakan, proses rekruitmen partai politik (parpol) memegang peranan penting dalam penciptaan dinasti politik. Cara partai melakukan regenerasi kader menentukan ada atau tidaknya dinasti politik di partainya.
“Ini terkait dengan soal kepartaian kita karena sumber utama lahirnya kepala-kepala daerah, sumber utama rekrutmen itu kan ada di partai politik, jadi partai politik dalam soal menjalankan fungsi rekrutmen politik itu, baik di eksekutif maupun legislatif ini juga yang berpengaruh terhadap muncul atau tidaknya dinasti politik, menguat atau tidaknya dinasti Politik,” ujar Saan, dalam diskusi forum legislasi, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (28/7).
Saan mengatakan, ke depan proses rekruitmen yang dilakukan oleh parpol harus dipikirkan dan diperbaiki. Dengan begitu dinasti politik bisa diminimalisir.
“Maka kedepan proses rekruitmen yang dilakukan oleh partai-partai itu menjadi bagian penting yang harus kita pikirkan dan kita sadari secara bersama-sama,. Kalau memang hal tersebut oleh partai tidak bisa dihindari, minimal tidak mengabaikan apa yang namanya kompetensi dari seseorang,”u jar Saan.
Ia berharap ke depan dalam melakukan rekruitmen parpol bisa benar-benar melihat dan mempertimbangkan kualitas calon kadernya. Dengan begitu mereka bisa memunculkan sosok yang berkualitas, bukan hanya bermodal popularitas keluarga.
“Istilahnya tidak ujug-ujug langsung seketika, yang tidak punya record politik, tidak punya jabatan-jabatan publik, tiba-tiba muncul sebagai calon, ini penting,” ujar Saan.(OL-4)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved