Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Tepat di tanggal ulang tahun Ibu Negara Pertama Hj Fatmawati, Presiden RI Joko Widodo meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu, Rabu (5/2/2020).
Pembangunan monumen ini diajukan dua tahun lalu oleh Gubernur Bengkulu kepada Menteri Koordinator Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang saat itu dijabat Ketua DPR RI 2019-2024 Puan Maharani.
'' Usulan untuk membangun Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati Soekarno mengingatkan saya bahwa Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, ia juga mewakili kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia, '' kata Ketua DPR RI Puan dalam keterangan persnya.
Baca juga : Bicara Pemilu di Hadapan Jokowi Saat Sidang DPR, Puan: Ojo Pedhot Oyot
Peresmian monumen itu dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung; Mensos Juliari Peter Batubara; dan Gubernur Bengkulu, Wali Kota Bengkulu, bersama jajarannya.
Ibu Fatmawati adalah penjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Sebagai penjahit, buat nama beliau selamanya terhubung dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
'' Dia adalah Ibu Negara Republik Indonesia yang pertama. Seorang pahlawan nasional. Ibu dari Presiden RI perempuan yang pertama, Ibu Megawati Soekarnoputri, dan nenek saya, Ketua DPR-RI perempuan yang pertama, '' urai Puan.
Baca juga : Pengamat Nilai Puan Maharani Sebagai Politikus Mumpuni
Puan menjelaskan bahwa sejak Desember 2017, kementrian yang dipimpinnya saat itu telah terlibat dalam koordinasi, mengatur, pengontrolan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati Soekarno. Hingga akhirnya pada 12 November 2019 yang lalu, patung Ibu Fatmawati sudah diletakkan di Simpang Lima Kota Bengkulu.
'' Alhamdulillah hari ini di tanggal lahir Ibu Hj Fatmawati Soekarno, kita semua bisa mendukung untuk menyaksikan peresmiannya. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih pada kebanyakan pihak yang telah bekerja dengan keras dalam pembuatan dan memecahkan masalah monumen ini dari awal hingga sekarang, '' lanjut Puan.
Tak lupa Puan mengembalikan hasil kerja perupa I Nyoman Nuarta. '' Pak I Nyoman Nuarta, beliau dan tim pematungnya sudah dengan sangat indah membuat patung Ibu Fatmawati. ''
Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Megawati Menyamakan Persepsi Menuju 2024
Puan berharap Monumen Pahlawan Nasional Ibu Hj Fatmawati Soekarno ini menjadi pengingat bagi para pendukung, terutama bagi generasi penerus, untuk terus meningkatkan jahitan kebangsaan Indonesia. '' Kita jaga apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, para pendiri bangsa, yang ingin Indonesia merdeka. Indonesia yang bersatu dalam Perbedaan. Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam budaya, '' pungkasnya. (Yan / OL-10)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved