Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani dinilai memiliki kapasitas dalam merajut komunikasi dengan kalangan elite politik. Kapasitas ini dianggap sebagai sikap yang dapat mewakili aspirasi semua kelompok.
Sebagaimana diktehaui Puan Maharani juga menggelar pertemuan politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Puan juga menemani ibunya yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Pertemuan Puan dengan para elite politik di Tanah Air disinyalir sebagai bagian konsolidasi untuk menghadapi momen menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Pengamat Politik Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), Indra Setiadi menyebut Puan menunjukkan kapasitasnya selaku politikus yang mumpuni. Dia luwes dalam berkomunikasi di dunia politik.
Baca juga: Silaturahmi Elite Politik jaga Stabilitas Bangsa
"Saya katakan Puan pandai merajut komunikasi ke elite. Sikapnya tunjukkan dirinya dapat mewakili aspirasi semua kelompok," jelas Indra melalui keterangan tertulis, Selasa (10/5).
Indra menyebut Puan lahir dari lingkungan tokoh besar seperti ibunya Megawati Soekarnoputri dan kakeknya Soekarno. Ini wajar jika kualitas kepemimpinannya tak perlu diragukan.
Dia menyebut keluwesan berkomunikasi adalah syarat mutlak bagi pemimpin negara. Ini karena Indonesia tidak dapat dibangun dan dipimpin oleh kepemimpinan yang tidak merangkul.
Indra menyatakan Indonesia merupakan negara yang heterogen. Hal tersebut jelas membutuhkan kepemimpinan yang mengayomi dan punya komunikasi publik bagus.
Selain itu, komunikasi elite yang bagus akan menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Ini berguna agar negara dapat fokus untuk membangun.
"Puan saya rasa punya hal ini. Modal komunikasi elitnya yang bagus membuat dia punya harapan besar di 2024. Puan punya kualifikasi jadi pemimpin bangsa," jelasnya. (RO/OL-09)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved