Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara mengenai penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut komisioner KPK jilid V yang terburuk sepanjang sejarah.
Menurut Nawawi, penilaian tersebut tidak fair lantaran pimpinan KPK periode 2019-2023 saat ini baru menjabat beberapa pekan.
"Luar biasa ICW di era bung Kurnia, mampu menilai kami sebagai yang terburuk disaat kami belum bekerja," ucap Nawawi kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/12).
Sebelumnya, dalam laporan catatan akhir tahun, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai komisioner KPK saat ini merupakan yang terburuk di antara pimpinan-pimpinan sebelumnya. Hal itu lantaran proses seleksi dinilai bermasalah.
Terlebih, menurut ICW, komisioner KPK jilid V bekerja di bawah produk undang-undang hasil revisi yang juga dianggap bermasalah.
Menanggapi kritik itu, Nawawi menyatakan ke depan enggan berada dalam satu forum dengan ICW.
"Jika nanti ada forum yang mengundang kami dan juga melibatkan ICW bung Kurnia di dalamnya kami pastikan kami tak akan ikut bersama dalam forum trsebut, karena rasanya 'malu' kami yang terburuk ini harus duduk berdiskusi dengan yang paling hebat, paling cerdas seperti beliau," tukasnya. (Dhk/OL-09)
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved