Indonesia Bersiap Resmi Menjadi Anggota FATF

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menemui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya, Jakarta, kemarin.

Keduanya membahas rencana Indonesia yang akan bergabung dalam keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).  

"Intinya (pertemuan ini) menghadapi Indonesia untuk menjadi anggota FATF," kata Kiagus.       

Kedatangannya ke Kemenko Polhukam juga membahas tentang rapat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), yang akan digelar Desember 2019.  

"Bapak (Mahfud MD) itu adalah ketua komite nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Ya, tentu sebagai ketua beliau itu harus memimpin rapat sebagai ketua TPPU, ada rapat tanggal 3 Desember 2019. Soal koordinasi biasa saja," papar Kiagus.    

Ketika disinggung terkait koordinasi dalam memetakan adanya aliran dana yang mendanai tindak terorisme, Kiagus belum merinci secara mendalam. 

"Ya macam-macam, ya secara secara teknis. Ya PPATK tentu punya kemandirian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. PPATK itu mandiri jadi enggak ada lembaga yang membawahkan, langsung di bawah presiden," tuturnya. 

Meski demikian, tambah Kiagus, dalam melakukan kegiatan makro yang sifatnya besar nasional, ada koordinasi. "Kan enggak mungkin PPATK sendiri, ada namanya komite TPPU dan TPPT komite nasional," imbuhnya.   

Indonesia masih berupaya memenuhi segala persyaratan untuk menjadi anggota FATF. Langkah tersebut menunjukkan perkembangan positif. FATF mengesahkan Indonesia sebagai observer dalam sidang pleno Financial Action Task Force-Middle East and North Africa Financial Action Task Force Joint Plenary Meeting di Paris, Prancis, 28 Juni 2018.

Pengesahan sebagai observer menandai pengakuan dunia internasional terhadap peran strategis Indonesia dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Indonesia masih menunggu hasil proses mutual evaluation review (MER) FATF yang diharapkan menempatkan Indonesia sebagai anggota penuh FATF paling lambat 2020. (Ant/P-2)