Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyelisik dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
KPK memeriksa saksi seorang swasta bernama Reka Putra untuk tersangka Direktur sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group Hong Arta John Alfred. KPK menelusuri pengakuan eks politikus PKB Musa Zainuddin soal dugaan aliran dana ke politikus lain dari partai tersebut yakni Jazilul Fawaid yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR.
"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dugaan pemberian uang dari Musa kepada Jazilul Fawaid. Pemeriksaan ini terkait dengan penerimaan hadiah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (30/10).
Baca juga: Lukman dan Rommy Bersekongkol Loloskan Kepala Kanwil Jatim
Dalam perkara itu, Hong Arta diduga menyuap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary dan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti. Total ada 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Musa dan Hong Arta.
Kasus itu berawal ketika KPK meringkus Damayanti dan tiga orang lainnya pada 2016. Dari operasi tangkap tangan, KPK menyita uang sejumlah US$99 ribu. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.
Musa yang kala itu menjabat anggota Komisi V DPR terbukti menerima suap sebesar Rp7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Suap itu dilakukan agar Musa bisa memenangkan PT Windu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa sebagai pemenang proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Komisi menduga duit yang diterima kepada Musa mengalir ke sejumlah koleganya di DPR dan petinggi PKB. Musa yang sudah dijatuhi hukuman selama sembilan tahun penjara itu kini mengajukan justice collaborator (JC).
"KPK masih mempertimbangkan apakah JC yang diajukan Musa diterima atau tidak. Apakah hal itu bisa membuka peran dari pihak lain dan apakah kemudian keterangan itu bisa berkontribusi membuka kasus lain yang lebih besar," kata Febri Diansyah.
Sebelumnya, KPK juga sempat memeriksa tiga politikus PKB yakni Jazilul, Fathan, dan Helmy Faishal Zaini sebagai saksi untuk Hong Arta. Penyidik mendalami keterangan mereka terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Musa kepada anggota DPR lainnya. (OL-8)
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved