Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil yang menjadi tersangka kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rizal diperiksa sebagai saksi untuk satu tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminta Prasetyo. Usai menjalani pemeriksaan, ia enggan membeberkan materi pemeriksaan dan mengaku kooperatif sehubungan proses hukum yang dijalaninya.
"Soal substansi nanti saja. Untuk pemeriksaan hari ini tanyakan ke penyidik. Semuanya sudah dijelaskan ke penyidik dan saya siap memberikan keterangan yang diperlukan. Dokumennya banyak sudah diserahkan," kata Rizal di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/10).
Ia enggan menjelaskan rinci terkait dokumen-dokumen yang diserahkan kepada penyidik tersebut. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan Rizal merupakan penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya.
Baca juga: Komisi Antirasuah Periksa Anak Rizal Djalil
Sebelumnya, KPK juga memeriksa anak Rizal Djalil yakni Dipo Nurhadi Ilham. Dipo diperiksa untuk dua tersangka berbeda, yakni Rizal dan Leonardo. KPK menduga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga pengusaha itu mengetahui dugaan aliran suap dari Leonardo kepada Rizal.
"KPK mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan dugaan aliran dana, proses pemberian atau juga komunikasi-komunikasi terkait dengan aliran dana kepada dua tersangka tersebut," imbuh Febri.
Dalam kasus itu, KPK menduga Rizal turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM Kementerian PUPR yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.
Rizal diduga merima suap dari Leonardo selaku komisaris perusahaan tersebut senilai SG$100 ribu.
Kasus itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya. Saat itu, KPK menjerat 8 orang sebagai tersangka yang saat ini telah divonis bersalah menerima dan/atau memberikan suap. (A-4)
Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.
Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.
ICW menilai Setnov tidak seharusnya mendapatkan keringanan dalam kasusnya. Sebab, kata Wana, korupsi yang melibatkan pimpinan DPR sudah membuat preseden buruk di Indonesia.
Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved