Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengaku belum mengetahui dan belum menerima surat permintaan perlindungan diri dari tersangka kasus dugaan makar Kivlan Zein.
"Belum saya baca, saya baru serah terima jabatan dengan aparat-aparat. (isinya) bagaimana saya mau kasih tahu. Lihat saja tidak," kata Ryamizad di Kantor Kemhan, Jakarta, hari ini.
Namun menurut dia, kalaupun benar ada surat tersebut, diharapkan isinya menyenangkan.
Dia mengatakan, akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Kemhan apabila dalam surat tersebut Kivlan meminta perlindungan diri agar tidak salah langkah untuk mengambil keputusan.
"Saya akan panggil Kepala Biro Hukum saya, apa yang harus dilakukan. Kalau pendapatnya bilang ini bagus, saya lakukan, tapi kalau tidak ya saya tidak lakukan," ujarnya.
Baca juga: Purnawiran Terlibat Makar, Menhan: Sayang Pengabdiannya Tercoreng
Sebelumnya, kuasa hukum mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Muhammad Yuntri mengatakan kliennya mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu untuk meminta perlindungan diri dari kasus dugaan makar.
"Kita mengajukan itu (perlindungan untuk Kivlan Zen ke Menhan), kami ada tim, saya sendiri masih di Bandung, diambil alih rekan saya," katanya.
Dia mengatakan surat permintaan perlindungan itu diajukan Kivlan pada Rabu (12/6) dan masih menunggu jawaban Menhan. (OL-4)
Tewasnya gembong narkoba El Mencho memicu kerusuhan hebat di Meksiko. Blokade jalan dan pembakaran terjadi, hingga maskapai internasional batalkan penerbangan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Bagi warga negara ganda AS-Iran, kedutaan menegaskan bahwa mereka harus menggunakan paspor Iran untuk keluar dari negara tersebut.
Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12) malam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved