Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
OMBUDSMAN Republik Indonesia akan menyampaikan hasil rapid assessment terhadap kepolisian kepada Presiden Joko Widodo dan DPR. Penilaian itu dilakukan atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei 2019.
Pihak kepolisian melalui Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) menolak hasil rapid assessment itu. Ombudsman akan langsung menyerahkan laporan itu ke atasan kepolisian.
"Karena tadi ditolak, nanti kita akan teruskan ke atasan kepolisian, yaitu presiden dan juga DPR yang punya fungsi pengawasan pada lembaga pemerintahan, termasuk lembaga penegak hukum," tutur anggota Ombudsman Ninik Rahayu, di kantor Ombudsman RI, Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Ombudsman telah bekerja untuk mengumpulkan fakta, bukti, informasi serta temuan dari berbagai pihak termasuk kepolisian itu sendiri.
Dengan melalui hasil kerja itu, Ombudsman menemukan empat malaadministrasi pada beberapa tahapan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani unjuk rasa dan kerusuhan. "Penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, tindakan tidak patut, dan satu lagi tidak kompeten," ujar Ninik.
Lebih jauh, Ninik menjelaskan pihak intelijen kepolisian kurang tepat dalam membuat perkiraan-perkiraan terkait unjuk rasa dan kerusuhan. Hal itu merupakan salah satu yang menunjukkan ketidakkompetenan yang disimpulkan Ombudsman.
Ombudsman juga menyoroti cara bertindak kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangan.
"Di dalam pelaksanannya, terkait pengamanan misalnya, ada aktivitas-aktivitas yang kita tahu semua pada 21-22 itu ada penggunaan senjata, ada penggunaan alat-alat kepolisian yang seharusnya oleh aparat itu selalu dilaporkan setiap harinya," lanjutnya.
Ninik menyebut pihak kepolisian tidak mengevaluasi dan mengawasi secara efektif terkait laporan itu sehingga pihaknya menemukan unsur penyimpangan prosedur. Dalam upaya penegakan hukum yang dilakulan pihak kepolisian, Ombudsman menemukan anak di bawah umur yang dijadikan tersangka.
Tolak rompi
Dalam kaitan kerusuhan 21-23 Mei, persidangan penguasaan senjata ilegal berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.
Terdakwa Habil Marati mengemukakan keberatannya menggunakan rompi oranye khas rompi tahanan tersebut. "Saya sehat secara fisik, Yang Mulia. Namun, tidak secara psikis karena rompi ini yang saya kenakan," kata Habil di hadapan hakim.
Protes Habil tersebut disebabkan selama persidangan sebelumnya, ia tidak pernah menggunakan rompi oranye. Hakim pun mempertanyakan rompi yang digunakan Habil kepada jaksa. Jaksa menyatakan hal tersebut sudah sesuai prosedur.
Majelis hakim kemudian menskors persidangan demi melahirkan kesepakatan. Alhasil, hakim dan jaksa sepakat mengizinkan Habil melepas rompi tahanan.
Habil diduga menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam. Ia didakwa melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Habil juga didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP. (Iam/P-2)
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
PRESIDEN Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo, memberikan sinyal bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Kunjungan Prabowo ke Jawa Tengah selama dua hari
PRESIDEN Prabowo Subianto rampung melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Jawa Tengah. Prabowo kembali ke Jakarta diantar Jokowi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved