Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kerusuhan yang terjadi di Papua maupun kericuhan di Jakarta 22 Mei bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintah kepada rakyatnya. Melainkan dilakukan oleh rakyat dengan rakyat.
"Papua kerusuhan karena antarrakyat dan aparat turun tangan. Makanya, dipilah (mana) rakyat jadi korban ke pinggir (evakuasi), yang perusuh diburu," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Menko Polhukam Mahfud MD. (MI/Ramdani)
Sedangkan pada kerusuhan 22 Mei di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahfud menilai justru terdapat penganiayaan oleh massa kepada warga setempat. "Yang demo 22 (Mei) itu ada 200 polisi luka-luka, ada yang patah, ininya (lengan) lepas, itu namanya bukan (pelanggaran HAM) terstruktur dan sistematis," tuturnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali. Ia meminta agar melihat HAM dari sisi sosial, ekonomi, politik, kebudyaan, hingga peningkatan kesejahteraan.
"Jangan melihat hak asasi hanya tindakan sepihak dari negera," tuturnya.
Mahfud menambahkan gesekan antarrakyat adalah pelanggaran HAM secara horizontal. Pelanggaran HAM vertikal yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat secara terstruktur dan sistematis, menurut dia, sudah tidak ada lagi.
"Setelah zaman reformasi, bisa menyebut tidak ada (pelanggaran HAM). Kalau zaman Orde Baru ada, itu resmi ada perintah, sana operasi sikat, sekarang tidak ada," pungkasnya. (Medcom.id/X-15)
Baca juga: Komnas HAM : 9 orang Terluka Tembak pada kerusuhan 21-22 Mei
Baca juga: Komnas HAM : 9 orang Terluka Tembak pada kerusuhan 21-22 Mei
Baca juga: Terkait 22 Mei, Polri Koordinasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman
Baca juga: Penembakan pada 21-23 Mei bukan Dilakukan Polisi
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Salah satu sebabnya diungkapkan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu karena ada surat dari lembaganya kepada Kepala Polri tertanggal 21 Mei 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved