Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Jokowi segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK.
Kurnia mewanti-wanti Presiden Jokowi yang saat ini tengah disibukkan dengan Pemilu dan wacana pemindahan ibu kota. Menurutnya fokus presiden dikhawatirkan terpecah memikirkan hal yang penting di tubuh KPK.
"Minggu ketiga bulan Mei Presiden Jokowi seharusnya sudah membentuk tim pansel akan tetapi potret hari ini menjadi pesimis karena sepertinya masih berfokus pada konteks elektoral dan beberapa isu lain, seperti pemindahan ibu kota," kata Kurnia dalam konferensi pers, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).
Kurnia mengatakan sebaiknya mulai saat ini Presiden Jokowi segera memikirkan nama-nama yang akan tergabung dalam pansel tersebut. Pasalnya, pimpinan KPK saat ini akan lengser Desember mendatang.
"Mulai bulan ini atau Juli, Presiden Jokowi harus mengeluarkan nama, karena tinggal beberapa bulan lagi pimpinan KPK saat ini berakhir," kata Kurnia.
Baca juga: ICW Desak KPK Bereskan 18 Perkara yang Menunggak
Selain mendorong pembentukan pansel, pihaknya juga berharap Jokowi mampu memilih nama-nama yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, kata dia, pimpinan KPK yang dihasilkan nantinya mampu bekerja dengan baik dan mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi yang mangkrak saat ini.
"Kita dorong agar orang-orang yang dipilih presiden jokowi menjadi pansel adalah orang orang yang mempunyai profesionalitas yang tinggi, kemampuan berpikir cukup tinggi dan poin pentingnya adalah integritas," kata Kurnia. (A-5)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved