Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Jokowi segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK.
Kurnia mewanti-wanti Presiden Jokowi yang saat ini tengah disibukkan dengan Pemilu dan wacana pemindahan ibu kota. Menurutnya fokus presiden dikhawatirkan terpecah memikirkan hal yang penting di tubuh KPK.
"Minggu ketiga bulan Mei Presiden Jokowi seharusnya sudah membentuk tim pansel akan tetapi potret hari ini menjadi pesimis karena sepertinya masih berfokus pada konteks elektoral dan beberapa isu lain, seperti pemindahan ibu kota," kata Kurnia dalam konferensi pers, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).
Kurnia mengatakan sebaiknya mulai saat ini Presiden Jokowi segera memikirkan nama-nama yang akan tergabung dalam pansel tersebut. Pasalnya, pimpinan KPK saat ini akan lengser Desember mendatang.
"Mulai bulan ini atau Juli, Presiden Jokowi harus mengeluarkan nama, karena tinggal beberapa bulan lagi pimpinan KPK saat ini berakhir," kata Kurnia.
Baca juga: ICW Desak KPK Bereskan 18 Perkara yang Menunggak
Selain mendorong pembentukan pansel, pihaknya juga berharap Jokowi mampu memilih nama-nama yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, kata dia, pimpinan KPK yang dihasilkan nantinya mampu bekerja dengan baik dan mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi yang mangkrak saat ini.
"Kita dorong agar orang-orang yang dipilih presiden jokowi menjadi pansel adalah orang orang yang mempunyai profesionalitas yang tinggi, kemampuan berpikir cukup tinggi dan poin pentingnya adalah integritas," kata Kurnia. (A-5)
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved