Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Jokowi segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK.
Kurnia mewanti-wanti Presiden Jokowi yang saat ini tengah disibukkan dengan Pemilu dan wacana pemindahan ibu kota. Menurutnya fokus presiden dikhawatirkan terpecah memikirkan hal yang penting di tubuh KPK.
"Minggu ketiga bulan Mei Presiden Jokowi seharusnya sudah membentuk tim pansel akan tetapi potret hari ini menjadi pesimis karena sepertinya masih berfokus pada konteks elektoral dan beberapa isu lain, seperti pemindahan ibu kota," kata Kurnia dalam konferensi pers, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).
Kurnia mengatakan sebaiknya mulai saat ini Presiden Jokowi segera memikirkan nama-nama yang akan tergabung dalam pansel tersebut. Pasalnya, pimpinan KPK saat ini akan lengser Desember mendatang.
"Mulai bulan ini atau Juli, Presiden Jokowi harus mengeluarkan nama, karena tinggal beberapa bulan lagi pimpinan KPK saat ini berakhir," kata Kurnia.
Baca juga: ICW Desak KPK Bereskan 18 Perkara yang Menunggak
Selain mendorong pembentukan pansel, pihaknya juga berharap Jokowi mampu memilih nama-nama yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, kata dia, pimpinan KPK yang dihasilkan nantinya mampu bekerja dengan baik dan mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi yang mangkrak saat ini.
"Kita dorong agar orang-orang yang dipilih presiden jokowi menjadi pansel adalah orang orang yang mempunyai profesionalitas yang tinggi, kemampuan berpikir cukup tinggi dan poin pentingnya adalah integritas," kata Kurnia. (A-5)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved