Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
IMBAUAN Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak menerima gratifikasi di momen Hari raya Idul Fitri dinnilai Indonesia Corruption Watch belum efektif menekan prakrtek gratifikais tersebut.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, imbauan yang selalu dikeluarkan oleh KPK setiap tahun itu, tidak akan efektif bila hanya menyasar pada penerima gratifikasi saja.
Menurutnya, perlu ada perubahan strategi untuk menekan praktek gratifikais tersebut. Salah satunya ialah dengan menegur keras pemberi gratifikasi.
Baca juga : Lebaran, KPK Ingatkan Komitmen Tolak Gratifikasi
PK juga pada saat yang sama harus menegur keras pemberi gratifikasi. Jika pemberi tak diberikan teguran keras, maka pemberian itu akan terus terjadi," tukas Adnan dalam pesna singkatnya, Jumat (10/5).
Hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan kerjasama pada tiap-tiap instansi yang disasar.
"Bisa bekerjasama dengan Unit Pengendali Gratifikasi di masing-masing Kementerian atau Lembaga agar mereka juga memberikan teguran keras pada pemberi gratifikasi," ujarnya.
Adnan mengakui, gratifikais kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara marak terjadi di momen mendekati lebaran. Momen itu dimanfaatkan mitra kerja pegawai pemerintah untuk menjalin hubungan baik. (OL-8)
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved