Politik Dan Hukum

Pembangunan Huntara jadi Fokus Penanganan Bencana di Sumatera Barat

Di wilayah Kayu Pasak di Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden menengok para pengungsi dan hunian sementara yang mulai dibangun.

Noel Cs Pakai Uang Hasil Memeras Pekerja untuk Beli Kendaraan Mewah Sampai Berhaji

Semua tuduhan itu akan dibuktikan dalam persidangan oleh jaksa. Nantinya, persidangan dipastikan dibuka untuk umum.

Tangkap Jaksa di Banten, KPK: Sudah Koordinasi dengan Kejagung

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari lima orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP Baru Hapus Praktik Bolak-Balik Berkas Perkara

Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Polri Hadirkan Paradigma Baru, Jaga Kekhusyukan Spiritual Natal dan Tahun Baru pada Operasi Lilin 2025

Pengamanan tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh yang menyentuh aspek emosional dan spiritual warga.

Maraton OTT KPK: Setelah Riau dan Ponorogo, kini Giliran Banten Disasar

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan

Gugatan UU ke MK Melonjak, Menkum: Normal di Negara Demokrasi

Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.

KPK Benarkan OTT di Banten Seret Jaksa

Saat ini, KPK tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

DPR Ingatkan Penegak Hukum tidak Gagap Hadapi KUHAP Baru

Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka

Menkum: Posbankum Jadi Solusi Sengketa Hukum di Level Desa

Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.

Menteri Hukum Pertimbangkan Peraturan Polri 10/2025 Masuk Revisi UU Polri

MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 atau Peraturan Polri 10/2025  berpotensi diintegrasikan dalam UU Kepolisian

Perpol 10/2025 Dinilai Buat Penempatan Polri di Jabatan Sipil Lebih Terukur

Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Ibas Sebut Negara Harus Hadir Pastikan Kesejahteraan dan Keadilan hingga ke Desa

Negara harus hadir di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk menghadirkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan bahagia.

MK Berikan 5 Rekomendasi ke DPR dan Pemerintah Terkait Revisi UU Tipikor

MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 

MK Tolak Permohonan Uji UU Notaris Soal Perpanjang Jabatan Usia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena dinilai tidak jelas dan saling bertentangan.

Soal Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK: Tunggu Saja Pengumuman Resmi

KPK meminta masyarakat bersabar menantikan pengumuman resmi terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji

Tiga Petinggi PT Petro Energy Divonis 4-8 Tahun, Penasihat Hukum Nilai Putusan tidak Mencerminkan Fakta Persidangan

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada periode 2015-2018 divonis pidana penjara selama 4 - 8 tahun.

Pengamat Sebut Konferensi Daerah Sinyal Perkuat Soliditas di Tengah Arus Politik Cair

Agenda ini dipandang bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan pesan politik mengenai kesiapan partai menghadapi lanskap politik nasional.

Gus Yahya Sanggah Moratorium Digdaya Persuratan yang Diterbitkan Kiai Miftach

PBNU terus berlanjut menyusul terbitnya kebijakan moratorium terhadap Digdaya Persuratan. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar

Penyelesaian HAM Berat Jangan Sekadar Seremonial

Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia