Maraton OTT KPK: Setelah Riau dan Ponorogo, kini Giliran Banten Disasar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap di penghujung tahun 2025. Provinsi Banten menjadi sasaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) kesembilan yang digelar lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun ini.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan tersebut. Hingga Rabu (17/12) malam, tim satuan tugas KPK telah mengamankan setidaknya lima orang dalam operasi di wilayah Banten.

"Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten," ujar Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (18/12).

Baca juga : KPK Benarkan OTT di Banten Seret Jaksa

Saat ini, kelima orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Namun, Budi belum merinci identitas maupun latar belakang kasus yang menjerat para pihak tersebut.

"Siapa saja yang diamankan, dan terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya ya," imbuhnya.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya berstatus saksi.

Baca juga : KPK Masih Telusuri Dugaan Aliran Uang Suap Lain dari Bupati Lampung Tengah

Rentetan OTT Sepanjang 2025 
Operasi di Banten ini menambah panjang daftar aksi penindakan KPK sepanjang 2025. OTT pertama tahun ini dimulai pada Maret di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, yang menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR setempat.

Disusul OTT kedua pada Juni terkait suap proyek jalan di Sumatra Utara, serta OTT ketiga pada Agustus di Kendari dan Makassar terkait korupsi RSUD Kolaka Timur. Pada 13 Agustus, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta terkait suap pengelolaan kawasan hutan.

Kasus yang sempat menyita perhatian publik terjadi pada 20 Agustus, yakni OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.

Memasuki akhir tahun, intensitas OTT semakin tinggi. Pada 3 November, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait pemerasan di lingkungan pemprov. Berselang empat hari, giliran Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang ditangkap terkait suap jabatan dan gratifikasi. Terakhir, pada 9-10 Desember lalu, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya juga terjaring operasi senyap atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi. (Ant/P-2)