Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan secara serentak di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dinilai sebagai langkah strategis untuk mempertegas kontrol struktural partai. Agenda besar ini dipandang bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan pesan politik mengenai kesiapan partai menghadapi lanskap politik nasional yang kian dinamis.
Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai langkah konsolidasi serentak ini merupakan penanda bahwa PDIP ingin memastikan seluruh struktur bergerak dalam satu frekuensi dan satu garis ideologis yang sama.
“Konferda dan Konfercab serentak ini adalah pesan bahwa PDIP bukan partai yang berjalan sendiri-sendiri di daerah. Ini satu organisasi yang terhubung secara struktural dengan disiplin sebagai fondasi utama,” ujar Surokim melalui keterangannya, Rabu (17/12).
Surokim tidak menampik bahwa agenda serentak ini berpotensi memicu tarik-menarik kepentingan antarkader, terutama terkait regenerasi dan posisi strategis daerah. Namun, ia menilai hal tersebut sebagai ujian kedewasaan organisasi yang matang.
“Konflik kepentingan adalah hal wajar. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana konflik itu dikelola melalui mekanisme organisasi yang tertib. Kepatuhan terhadap keputusan kolektif menjadi instrumen penting untuk meminimalkan gesekan di tingkat bawah,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa di wilayah majemuk seperti Jawa Timur, PDIP dituntut mampu menerjemahkan narasi ideologi ke dalam bahasa yang lebih empatik dan membumi agar tetap relevan bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, melihat agenda serentak ini sebagai sinyal perjuangan politik baru. Menurutnya, PDIP tengah berupaya membangun antitesis terhadap menguatnya praktik politik uang dan pragmatisme jangka pendek.
“PDI Perjuangan sedang meneguhkan kembali politik ideologis yang adaptif terhadap perubahan zaman. Tantangannya adalah bagaimana ajaran Bung Karno diterjemahkan ke dalam bahasa dan program yang mampu menjangkau generasi milenial dan Gen Z tanpa kehilangan substansi,” jelas Airlangga.
Airlangga menekankan pentingnya kesinambungan kepemimpinan yang beriringan dengan regenerasi kader. Menurutnya, pemimpin yang teruji secara ideologis dan dekat dengan persoalan rakyat adalah kunci navigasi partai dalam menghadapi perubahan perilaku pemilih.(H-2)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Projo menyatakan dukungan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, menuai sorotan pengamat politik Hendri Satrio.
Said mengaku tidak setuju dengan anggapan partai sebagai tempat berlindung dari jeratan pidana. Ia mengatakan partai merupakan tempat untuk bertukar pikiran demi kemajuan bangsa.
Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat.
Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
PDIP resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Pemecatan itu berdasarkan surat keputusan nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari Keanggotaan PDIP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved