Gibran Tuju Papua Damai

KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Gibran memberikan keterangan pers terkait dengan kesiapannya itu pada 9 Juli. Keterangan itu dimuat di laman Wapresri.go.id. Akan tetapi, instruksi Presiden belum keluar hingga saat ini.

“Saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta di Kebon Sirih, bisa di IKN (Ibu Kota Nusantara) kalau Desember nanti (kantornya) sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” kata Wapres.

Tidak penting-penting amat Gibran berkantor di Papua atau tidak. Paling penting ialah keterlibatan Gibran melindungi dan menjunjung harkat martabat orang asli Papua (OAP).

Martabat OAP menjadi narasi besar kemauan politik bangsa ini. Salah satu pertimbangan pembentukan UU 2/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ialah dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum.

Gibran berkesempatan membuat sejarah baru untuk Papua. Pasal 68A UU 2/2021 memerintahkan wapres memimpin Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Badan itu bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua.

OAP mesti menjadi subjek pembangunan. Mereka perlu diajak bicara oleh Gibran. Karena itu, entah berkantor atau tidak, eloknya Gibran sering-sering mengunjungi Papua. Datang bukan untuk seremonial, melainkan melakukan dialog.

Dialog disarankan dalam buku Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua (2020). 'Penelitian ini menemukan bahwa dialog merupakan sebuah pendekatan dan strategi yang dapat menjembatani antara pemerintah dan OAP dalam menangani isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi'.

Paus Fransiskus dalam ensiklik Persaudaraan dan Persahabatan Sosial (2020) menulis khusus tentang dialog. 'Saling mendekati dan mengungkapkan diri, saling memandang dan mendengarkan, mencoba mengenal dan memahami satu sama lain, mencari titik-titik temu, semua ini terangkum dalam kata kerja berdialog'.

Dialog sebagai kata kerja. Bila Gibran dan OAP mengadakan dialog, kiranya tiap pihak mengandaikan pada pihak lain adanya kerinduan akan saling berdamai, akan kesatuan dalam kebenaran. Sejatinya negara melibatkan partisipasi bermakna OAP.

Koridor partisipasi bermakna sudah ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Silih berganti presiden selama era reformasi mengadakan dialog dengan OAP. Presiden Joko Widodo, misalnya, bertemu dengan 61 tokoh masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, pada 10 September 2019. Pada saat itu Jokowi menyanggupi permohonan mereka untuk membangun istana presiden di tanah Papua. Kesanggupan itu sudah ditelan waktu.

Dialog dengan masyarakat adat Papua butuh kehati-hatian, jangan mengumbar janji surga. Saran Paus Fransiskus bisa dipertimbangkan: “Budaya masyarakat adat tidak berorientasi pada keuntungan golongan yang berkuasa, yang merasa harus menciptakan semacam surga di bumi.”

Elok nian bila Gibran fokus merealisasikan rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yang tertuang dalam Perpres 24/2023. Mimpi besarnya ialah mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera dengan menempuh jalan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif.

Terus terang, sudah banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke Papua, tetapi seluruh indikator kemajuan tidak menetap di sana. Dana otsus malah dikorupsi untuk membeli jet pribadi, sementara rakyat menjual sirih untuk membeli tiket pesawat.

Buku Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua menyarankan pembangunan yang mengakar pada keluhuran budaya Papua. Apabila terdapat komitmen dari semua pihak untuk merealisasikan pembangunan berbasis kebudayaan, empat persoalan utama yang ditenggarai menjadi akar persoalan mahalnya harga kesejahteraan dan perdamaian di Papua akan mulai mendapatkan jalan terang.

Keempat persoalan utama terkait dengan Papua, menurut buku tersebut, ialah, pertama, kegagalan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.

Kedua, diskriminsi dan marginalisasi terhadap OAP; ketiga, kekerasan negara terhadap OAP yang berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM; dan keempat, perbedaan penafsiran mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.

Gibran berkesempatan mengukir sejarah untuk Papua. Wapres Ma’ruf Amin sudah enam kali berkunjung ke Papua dan dia pernah lima hari di berkantor di sana. Gibran bisa saja berkunjung dan berkantor di Papua melebihi Ma’ruf Amin.

Bila Wapres Jusuf Kalla berhasil menghadirkan perdamaian di Aceh, inilah kesempatan Gibran mewujudkan Papua damai. Gibran bisa memilih jalan yang sama dengan Kalla, yaitu jalan bernama dialog dalam kesunyian.

Dialog yang gigih dan berani tidak menjadi berita seperti perselisihan dan konflik, kata Paus Fransiskus, tetapi secara diam-diam membantu dunia untuk hidup lebih baik, lebih daripada yang dapat kita bayangkan.

Gibran bisa saja berdialog dalam sunyi di ‘surga kecil yang jatuh ke bumi’. Ia mestinya tidak haus publikasi untuk mewujudkan Papua damai.