Deindustrialisasi Dini

TENGAH bulan lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat memberikan keterangan miris: sepanjang 2025 ini (lima bulan) sudah ada lima pabrik di Jawa Barat yang menutup operasional mereka dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan mereka. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Barat Firman Desa mengatakan lima pabrik yang gulung tikar itu tersebar di tiga daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut.

Biar tidak disangkal dan dianggap mengada-ada, baiklah saya perinci lima industri manufaktur yang gulung tikar itu. Ada PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, dan PT Tokai Kagu yang ketiganya berlokasi di Kabupaten Bekasi; PT Danbi Internasional di Kabupaten Garut; dan PT Bapintri di Kota Cimahi.

Alasan penutupan pabrik itu bervariasi, mulai dampak ekonomi global hingga residu dari pandemi covid-19 yang belum selesai. Yang pasti, akibat lanjutan dari penutupan lima pabrik tersebut ialah sebanyak 3.200 pekerja terkena PHK.

Biar tidak dikatakan mengarang, saya sebutkan pula detail perincian data mereka yang terkena PHK, yakni di PT Sanken Indonesia ada 459 orang kena PHK, di PT Yamaha Music Product Asia 200 orang, di PT Tokai Kagu 195 orang, di PT Danbi International di Kabupaten Garut 2.079 orang, dan di PT Bapintri 267 orang.

Dengan demikian, bertambahlah jumlah total pekerja terkena PHK di Jawa Barat dalam kurun 1,5 tahun menjadi 30 ribu pekerja. Tahun lalu, PHK di Jawa Barat mencapai 26.820 orang. Sektor paling banyak melakukan PHK ialah industri manufaktur. Wilayah paling banyak terjadi PHK ialah daerah Cikarang dan Bekasi yang mencapai 2.965 orang, Karawang 3.138 orang, dan Kota Bekasi 4.346 orang.

Jumlah PHK pada tahun ini, bila ditambah dengan PHK tahun sebelumnya pada 2024 menjadi hampir 85 ribu pekerja. Sebelumnya, pada 2023, angka PHK di Jawa Barat mencapai 54.131 orang, kebanyakan dari sektor barang dan jasa, aneka industri, dan barang konsumsi.

Data di Jawa Barat itu juga termasuk sebagian dari kondisi industri nasional yang terpuruk dalam dua setengah tahun terakhir. Awal tahun ini, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) memaparkan sebanyak 60 perusahaan tekstil dalam negeri mengalami guncangan bisnis dalam dua tahun terakhir.

Apsyfi memberikan data bahwa sebanyak 34 perusahaan telah menutup usaha mereka dan menghentikan operasional pabrik. Sisanya, yakni sebanyak 26 perusahaan, menempuh jalur PHK, merumahkan pekerja, hingga relokasi pabrik ke luar negeri. Selama kurun itu, sekitar 250 ribu pekerja terkena PHK.

Saya memulai data-data dari Jawa Barat itu untuk membuka ruang perdebatan yang masih seru, yakni jawaban atas pertanyaan benarkah deindustrialisasi telah terjadi di negeri ini? Sejauh ini, ada dua kutub dalam menjawab isu itu. Satu kutub yakin deindustrialisasi telah terjadi.

Bahkan, mereka menyebut deindustrialisasi dini, alias deindustrialisasi sebelum negeri ini sepenuhnya masuk era industri. Kutub lainnya menolak telah terjadi deindustrialisasi. Kutub itu berasal dari pejabat pemerintah.

Para ahli dan analis ekonomi menyebut negeri ini telah mengalami deindustrialisasi dini. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyebut deindustrialisasi dini tergambar dari makin minimnya porsi kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Sejumlah analis dan lembaga ekonomi menyampaikan argumentasi serupa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan distribusi industri pengolahan atau manufaktur terhadap PDB masih merosot dalam satu dekade ini. Pada 2014, distribusi industri pengolahan terhadap PDB masih 21,02%. Namun, pada 2019 tersisa 19,7% dan pada 2023 kian merosot menjadi 18,67%. Namun, pada 2024 sedikit naik menjadi 19,13%.

Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan. Penyakit belanda itu terjadi ketika sebuah negara melakukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam mereka secara mentahan, bukan setengah diolah, apalagi diolah berbentuk barang jadi.

Sepanjang 2000 sampai dengan 2011, kita mengalami mild dutch disease akibat booming komoditas. Akibatnya, kinerja ekspor industri manufaktur otomatis loyo karena tipe industri itu bukan sebagai pembuat harga sebagaimana industri ekstraktif.

Namun, lain analis lain pula pendapat pemerintah. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membantah telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Ia mengacu pada sejumlah lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang menyebut industri manufaktur masih jadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, Agus mengatakan nilai manufacturing value added (MVA) Indonesia pada 2023 menembus angka US$255,96 miliar. Capaian itu disebut sebagai yang tertinggi yang pernah diraih Indonesia. Tentu, itu bila dilihat dari sisi nilai.

Akan tetapi, yang jelas, terjadi atau belumnya deindustrialisasi, fakta menunjukkan sudah ada lebih dari 60 pabrik gulung tikar dalam dua setengah tahun. Sudah ada penambahan angka pengangguran hingga lebih dari 83 ribu orang. Distribusi sektor manufaktur terhadap PDB juga cenderung turun. Terus, kita harus bilang apa lagi?