Menanti Bobby

WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

Itulah Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Dia memenuhi undangan KPK terkait dengan koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD," kata Bobby di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4).

Menantu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo itu datang dengan mengenakan batik bernuansa cokelat dan bercelana hitam. Tak hanya Bobby kala itu yang menyambangi lembaga antirasuah. Dia datang bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut. Hadir pula perwakilan delapan daerah lainnya, provinsi dan kabupaten/kota.

Wajah berbeda ditunjukkan Bobby setelah KPK menangkap sejumlah pejabat di Sumut. Wajah suami Kahiyang Ayu itu terlihat mendung. Meski demikian, dia menyatakan siap diperiksa KPK.

"Namanya proses hukum kita bersedia saja," kata Bobby di kantornya, Senin (30/6). Menurutnya, proyek jalan di wilayahnya belum berjalan dan belum ada pemenangnya. Dia menegaskan akan melanjutkan proyek tersebut.

Dari enam orang yang ditangkap, KPK menetapkan lima tersangka. Satu orang belum berstatus tersangka karena belum memenuhi unsur bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Lulusan SPTDN pada 2007 itu dikenal dekat dengan Bobby Nasution.

Bahkan, kariernya melesat selama Bobby menjabat Wali Kota Medan. Mantan Camat Medan Tuntungan pada 2019 itu diberi amanah oleh Bobby sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Medan pada Mei 2024.

Demikian pula ketika Bobby menjabat Gubernur Sumut. Topan ditunjuk sebagai Kepala Dinas PUPR dan merangkap Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

Topan mendapat julukan 'ketua kelas' sejak di Pemkot Medan hingga Pemprov Sumut karena dikenal sebagai 'tangan kanan' Bobby. Topan harus mengubur impiannya dalam-dalam untuk terus moncer kariernya jika dirinya terbukti melakukan praktik lancung.

Uang yang disita KPK memang terbilang kecil. KPK beralasan OTT langsung digelar karena untuk mencegah kerugian lebih besar dalam proyek jalan di Sumut, yakni bobolnya uang negara.

Provinsi Sumut memiliki jejak hitam kasus korupsi. Dua Gubernur Sumut sebelumnya harus merasakan dinginnya lantai penjara karena terjerat oleh kasus korupsi, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Puji Nugroho.

Gubernur Edy Rahmayadi yang mantan Pangkostrad itu patut diapresiasi karena berhasil memutus mata rantai korupsi di Sumut. Setidaknya pemegang gelar Datuk Laksamana Nara Diraja yang menjabat bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah periode 2018-2023 itu tidak pernah mencuat dalam kasus korupsi. Entah bila di kemudian hari muncul temuan rasuah oleh aparat penegak hukum.

Selama ini kasus infrastruktur jalan termasuk salah satu kasus yang sering muncul di daerah. Proyek pembangunan jalan ialah lahan basah para koruptor. Pejabat yang mengampu dinas PUPR biasanya bukan orang sembarangan alias dekat dengan kepala daerah.

Ada pula kasus yang ditangani KPK bahwa calon pejabat yang akan menduduki jabatan kepala dinas PUPR harus menyetor sejumlah uang miliaran rupiah kepada kepala daerah. Tentu saja uang tersebut bukan berasal dari kocek si calon pejabat, melainkan dari sejumlah kontraktor yang mengincar proyek jalan tersebut.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), setiap tahunnya masih tinggi jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi pengadaan barang/jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur. Sebanyak 250 dari 579 (43%) kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum sepanjang 2022 berkaitan dengan PBJ. Sebanyak 58% di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Tak salah bila kita mengatakan Indonesia darurat korupsi infrastruktur. Bayangkan, dari nilai kontrak 100%, nilai riil infrastruktur umumnya hanya tersisa 50% yang digunakan untuk pembangunan. Selebihnya menjadi bancakan para koruptor. Mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat yang merasakan buruknya kondisi jalan.

Buruknya kualitas pembangunan jalan seperti disengaja karena setiap jalan akan dianggarkan biaya perbaikannya. Proyek jalan sengaja tidak dibuat paten atau bagus karena selain anggarannya harus dibagi-bagi ke sejumlah pejabat, termasuk kepala daerah, diharapkan proyek jalan itu terus dilakukan setiap tahunnya.

Acap kali proyek penambalan jalan hanya bertahan dua sampai tiga bulan. Setelah itu, jalan rusak kembali karena kualitas jalan sangat buruk. Dampak buruknya infrastruktur jalan sangat luas, seperti membahayakan pengguna jalan, membuat rusak dan boros BBM kendaraan, dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk rantai pasok terganggu.

Para penggarong proyek infrastruktur jalan juga tidak peduli dengan keselamatan jutaan pengguna jalan, seperti Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) pada 2016-2017, yang disidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Modusnya ialah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Jumlah kerugian negara dari kasus itu sebesar Rp510 miliar. Anehnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis empat terdakwa kasus itu tak lebih dari 4 tahun penjara.

Tindak pidana korupsi proyek jalan di Sumut ialah bagian dari darurat korupsi infrastruktur di Tanah Air. Semua pihak harus bergerak sungguh-sungguh untuk mengatasi korupsi yang bersifat kronik itu.

Utamanya kepala daerah harus menjadi garda terdepan memberantas korupsi mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Gubernur Bobby saat kampanye pilkada memberikan atensi yang besar pada kerusakan infrastruktur jalan di Sumut. Dia pernah berseloroh, jika naik kendaraan kepala sudah jedak-jeduk kena benturan sana-sini, berarti sudah masuk wilayah Sumut.

Kini, dia harus membuktikan dirinya bersih dengan membuat tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Dia harus menjadi teladan bagi kepala daerah lainnya, terlebih dia menantu mantan presiden. Tabik!