Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Ukuran Kemiskinan\

11/6/2025 05:00
Ukuran Kemiskinan\
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Kita amat mafhum, sudah sejak lama tersedia jawaban ganda untuk pertanyaan jumlah angka kemiskinan di negeri ini. Bila pertanyaan diajukan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), jawabnya jelas: sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya 285 juta, alias tak sampai 25 juta, masih miskin.

Namun, jika pertanyaan diajukan ke Bank Dunia, jumlahnya 'mengerikan', yakni sekitar 68% penduduk Indonesia, alias 194,3 juta orang, alias dua dari tiga penduduk di negeri ini, masuk kategori miskin. Kaget, bukan? Ini angka terbaru, yang Bank Dunia berlakukan mulai bulan ini. Padahal, bulan lalu, rilis Bank Dunia sudah membuat kita terbelalak karena jumlah orang miskin di Indonesia masih 60%, lebih besar daripada yang agak kaya atau yang kaya.

Itulah hasil 'penyesuaian' terbaru dari Bank Dunia kepada negara kita yang sudah masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Ukuran terbaru Bank Dunia itu jelas kembali membuat heboh. Apalagi, lagi-lagi soal jumlah orang miskin di Indonesia, yang ukurannya kembali diperbarui. Dalam laporan mereka, pekan lalu, Bank Dunia merilis jumlah orang miskin di Indonesia meningkat signifikan seusai organisasi tersebut mengubah standar garis kemiskinan mereka per Juni 2025.

Berdasarkan laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan purchasing power parity (PPP alias paritas daya beli) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan penghitungan PPP 2017. Dengan menggunakan ukuran 2017 pun, angka kemiskinan di Indonesia menurut Bank Dunia sudah lebih dari 60%.

PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan penghitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, nilai PPP berbeda untuk setiap negara.

Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat US$1 PPP 2017 setara dengan Rp5.607,5. Untuk yang 2021, Bank Dunia belum mengeluarkan konversi resmi PPP ke rupiah. Seusai pengadopsian PPP 2021, Bank Dunia mengungkapkan kini garis kemiskinan internasional menjadi US$3 per orang per hari, naik dari sebelumnya US$2,15 berdasarkan perhitungan PPP 2017.

Selanjutnya, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah menjadi US$4,20 per orang per hari (dari US$3,65), sedangkan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah atas menjadi US$8,30 per orang per hari (dari US$6,85). Padahal, Bank Dunia mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023, setelah mencapai pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. Itu artinya, Indonesia masuk rentang negara berpendapatan menengah ke atas, dengan kisaran pendapatan per kapita di US$4.466-US$13.845.

Itulah yang membuat jumlah orang miskin di Indonesia versi Bank Dunia amat tambun. Bila dikonversi ke rupiah, orang Indonesia dengan pendapatan per hari Rp50 ribu, atau per bulan Rp1,5 juta per orang, tergolong miskin. Dengan rata-rata anggota keluarga di negeri ini 4,7 orang, sebuah keluarga di Indonesia dengan pendapatan per bulan Rp7 juta, oleh Bank Dunia masih dikategorikan miskin. Angka yang besar, untuk ukuran upah minimum regional rata-rata pekerja di Indonesia yang tertinggi tidak sampai Rp6 juta.

Sebelumnya dalam laporan Poverty & Equity Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia ialah 60,3% dari total populasi pada 2024. Kini, berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia yang baru, jika menggunakan penghitungan PPP 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,2% dari total populasi pada 2024, atau setara dengan 194,4 juta orang, alias sekitar setiap 3 orang penduduk Indonesia, 2 orang di antaranya miskin.

Menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia tak sampai 10%. Lembaga negara itu mencatat ada 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi negeri ini yang masuk kategori miskin. Dalam menghitung kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut dibagi menjadi dua kategori: komoditas makanan dan komoditas bukan makanan.

Untuk makanan, BPS memakai standar kebutuhan gizi versi Kementerian Kesehatan, yaitu minimum 2.100 kilokalori (kkal) per kapita per hari. BPS pun menggunakan 52 jenis komoditas makanan untuk menentukan kebutuhan 2.100 kkal tersebut seperti beras, kue basah, hingga rokok kretek filter. Untuk bukan makanan, BPS menggunakan 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan, seperti perumahan, listrik, dan pajak kendaraan motor.

Hasilnya, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024, didapati ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.243 per orang per bulan. Pada saat yang sama, BPS mencatat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan nasional sebesar Rp2.803.590 per rumah tangga miskin per bulan. Yang satu Rp2,8 juta per rumah tangga per bulan, yang satu Rp7 juta per rumah tangga per bulan.

Lalu, siapa yang benar? Sebaiknya kita perlu contoh Vietnam dan Malaysia, yang berani mengoreksi patokan angka kemiskinan mereka. Kedua negara itu berani memgambil langkah tidak populer dengan menaikkan standar ukuran warga miskin. Saat pertama dikoreksi, angka kemiskinan di kedua negara tetangga itu naik drastis. Namun, itu jauh lebih jujur dan bagus untuk menata sistem penanganan kemiskinan. Lambat laun, angka kemiskinan bisa ditekan, bukan sekadar secara statistik, melainkan dalam kondisi yang riil di lapangan.

Perbedaan angka kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS jelas bukan semata-mata soal teknis, melainkan juga mencerminkan cara kita memahami realitas sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Jika jutaan orang tidak tergolong miskin menurut negara, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sewa tempat tinggal, atau biaya kesehatan, kita perlu pertanyakan kembali, siapa sebetulnya yang kita klasifikasikan miskin dan siapa yang terlewat dari perhatian kebijakan?



Berita Lainnya
  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.