Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Indonesia (Ingin) Kuat

20/5/2025 05:00
Indonesia (Ingin) Kuat
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

"KITA harus tekun memberi tuntunan dan teladan, harus tidak jemu-jemu memberi penerangan dengan cara yang mudah dimengerti, tetapi dapat dirasakan faedahnya, agar tumbuh kepercayaan kepada diri sendiri."

Demikian salah satu kutipan bijak dokter Soetomo, salah satu pendiri Boedi Oetomo, dalam buku Dokter Soetomo, Pemikiran dan Perjuangannya yang diterbitkan Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013.

Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117. Perhelatan itu sangat penting untuk merefleksi kelahiran Boedi Oetomo, organisasi pergerakan pertama yang didirikan Soetomo dan para pelajar STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, atau Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi) pada 20 Mei 1908.

Anak-anak muda yang tergabung dalam Boedi Oetomo memilih untuk keluar dari zona nyaman sebagai warga pribumi yang mengenyam lembaga pendidikan elite di Batavia. Lembaga itu didirikan pada 1851 oleh pemerintah Hindia Belanda.

Boedi Oetomo berpikir melampaui zaman mereka. Mereka gelisah dengan nasib bangsa di bawah kolonialisme. Mulanya, mereka bergerak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan pengajaran.

Namun, seiring dengan berjalan waktu dan tantangan yang dihadapi, mereka bergerak dalam sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik.

Boedi Oetomo memang bukan organisasi politik. Namun, pemikiran-pemikiran mereka mampu mengobarkan semangat nasionalisme di kalangan bumiputra. Salah satunya, mereka membentuk Komite Nasional untuk pemilihan anggota Volksraad (Dewan Rakyat).

Tugas utama Dewan Rakyat ialah memberikan nasihat politik kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Selain itu, Volksraad berfungsi sebagai forum bagi masyarakat pribumi untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka.

Soetomo menyadari bahwa pendidikan ialah kunci utama untuk meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan menciptakan daya kritis bangsa sehingga keinginan untuk merdeka semakin bergelora di kalangan pribumi.

Dalam konteks peringatan Harkitnas 2025 yang bertema Bangkit bersama wujudkan Indonesia kuat sangat relevan kiranya pandangan Soetomo tentang pentingnya kemandirian sebuah bangsa agar berdiri di atas kaki sendiri. "Bukan bangsa lain atau bangsa asing yang menjadikan bangsa Indonesia berdikari, tetapi putra-putri ibu pertiwi bangsa Indonesia sendiri," ujarnya.

Setelah Boedi Oetomo memelopori kebangkitan nasional yang pertama, yakni membangun kesadaran nasional untuk merebut kemerdekaan, kini bangsa Indonesia memasuki kebangkitan nasional kedua, yakni upaya mengisi kemerdekaaan, menciptakan kemajuan, dan kesejahteraan pada masa depan.

Pemerintah mencanangkan Indonesia emas 2045. Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun itu. Pada usia seabad kemerdekaan, Indonesia akan mewujudkan visi menjadi negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Pada 2045, negeri ini diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi, yakni jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun). Sisanya, yakni 30%, merupakan penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun) pada periode 2020-2045.

Indonesia emas tidak boleh berubah menjadi Indonesia cemas. Bonus demografi yang ditandai dengan berlimpahnya usia produktif harus menjadi berkah bukan musibah. Karena itu, perlu dibangun generasi emas, yakni generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, visi Indonesia emas 2045 diukur melalui lima sasaran visi, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat; dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Di tengah ketidakpastian global dan geopolitik yang terus memanas, berbagai upaya menyongsong Indonesia emas yang dilakukan pemerintahan Prabowo-GIbran tentu tidak mudah.

Walakin, keterbatasan ruang fiskal akibat utang yang mencapai Rp8.680 triliun dengan rasio terhadap PDB 39% menjadi batu sandungan pemerintah untuk membuat berbagai program demi mengejar pertumbuhan 8% seperti ditargetkan Prabowo.

Pemerintahan yang gemuk, selain memboroskan anggaran, membuat orkestrasi kerja menjadi lamban dan tak jarang melahirkan disharmoni pandangan dan kebijakan di antara pembantu presiden.

Program Astacita atau delapan cita-cita pemerintahan Prabowo tidak akan berhasil tanpa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Kebijakan publik di era Prabowo masih jauh dari AUPB. Sejumlah kebijakan pemerintah masih menguar populisme dan terkesan sporadis tanpa kajian akademis, skala prioritas dan partisipasi publik yang bermakna, seperti program makan bergizi gratis, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, sekolah rakyat, dan koperasi desa merah putih.

Pemerintah juga malah melahirkan kegaduhan yang tidak perlu seperti merevisi UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyulut kontroversi.

Ruang gelap revisi UU BUMN melahirkan ketentuan yang tidak senapas dengan pemberantasan korupsi dan melemahkan pengawasan keuangan negara, yakni direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.

Selanjutnya, mengeluarkan kekayaan BUMN dari ruang lingkup keuangan negara, kerugian BUMN bukan kerugian negara dan mengubah pertanggungjawaban direksi BUMN yang kini dilindungi business judgement rule (BJR).

Soetomo, sang tokoh besar Republik, mengatakan hasil yang benar didapat dari tindakan yang benar berdasarkan petunjuk yang benar. Tabik!

 



Berita Lainnya
  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.