Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Preman Berkerah Putih

16/5/2025 05:00
Preman Berkerah Putih
Ahmad Punto Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

DI kolom ini, beberapa waktu lalu, saya pernah menulis soal fenomena 'tukang peras' di Indonesia. Ketika itu, yang menjadi topik utamanya ialah kelakuan banyak aparatur negara yang tak ubahnya preman, gemar memeras atau memalak masyarakat.

Bahkan dari contoh yang disajikan, para aparatur itu tidak hanya tega memalak rakyat sendiri, tapi juga tega mempermalukan negara karena warga negara asing pun ikut mereka peras. Itulah yang dilakukan sejumlah polisi terhadap warga negara Malaysia yang datang menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Kemayoran, Jakarta, misalnya.

Begitu pun yang dilakukan petugas imigrasi kepada warga negara Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, awal tahun ini. Sampai-sampai Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia protes dan mengirimkan surat 'aduan' ke Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kini, setelah membaca kehebohan berita tentang sejumlah pengusaha yang diduga pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa tender ke perusahaan kontraktor asal Tiongkok di proyek pabrik kimia di Banten, kiranya penjabaran topik di tulisan saya tersebut belumlah lengkap.

Rupanya tak cuma preman beneran dan aparat berkelakuan preman yang suka memalak, tapi juga ada pengusaha yang hobi meminta-minta proyek dengan gaya preman. Kalau dulu kita sering mendengar istilah 'maling kerah putih' untuk menyebut para koruptor, mungkin yang sekarang ini bisa diistilahkan dengan 'preman kerah putih'.

Meskipun berkerah putih, mungkin berdasi, berpakaian rapi, mereka tak kalah galak dengan preman betulan. Nyali mereka juga besar. Buktinya mereka berani memalak proyek pembangunan pabrik milik PT Chandra Asri Alkali, anak usaha Chandra Asri Group, yang sesungguhnya termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN) yang perpresnya diteken Presiden Prabowo, Februari 2025. Sangar, bukan?

Sayangnya, nyali gede itu tidak diimbangi isi otak yang penuh. Bisa-bisanya mereka memaksa dilibatkan dalam proyek tersebut sebagai vendor atau subkontraktor, tanpa tender. Padahal nilai proyek yang mereka minta mencapai Rp5 triliun dan saya yakin para pengusaha itu sebetulnya paham aturan tak memungkinkan hal itu. Ngawurnya, ngaco-nya sudah di luar nalar.

Perilaku itu bisa pula dikategorikan sebagai tindakan yang memalukan negara karena yang menjadi korban dalam kasus itu ialah pihak (perusahaan atau investor) asing. Suka tidak suka, negara ikut menanggung malu atas laku lancung mereka.

Akan tetapi, yang lebih berbahaya ialah dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Kita tahu, dalam memilih tujuan investasi, setiap investor memiliki banyak pertimbangan. Mulai kepastian hukum, kebijakan ekonomi, kondisi infrastruktur, faktor ketenagakerjaan, hingga soal keamanan dan kenyamanan berinvestasi.

Hingga saat ini, pemerintah, harus diakui, masih kepayahan mengejar faktor-faktor penarik investor tersebut. Itu makanya sampai saat ini di mata investor global Indonesia tak terlalu menarik atensi. Kalau kita lihat data Bank Dunia, investasi asing (foreign direct investment) yang masuk ke Indonesia 2019-2023 kalah dari Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Artinya, pemodal masih lebih melirik ketiga negara itu ketimbang Indonesia.

Dalam situasi seperti itu, eh, kok ya praktik pemalakan, pengancaman, intimidasi, dan semacamnya justru makin marak terjadi. Tindakan yang kerap dilakukan preman akamsi (anak kampung sini), ormas, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan kini juga oleh pengusaha lokal itu menyebabkan nilai daya tarik investasi Indonesia kian menciut.

Bayangkan saja, bagaimana pemodal akan merasa aman dan nyaman menanamkan investasi kalau teror palak terus-terusan mereka terima dari berbagai sisi? Bagaimana mereka tidak berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia kalau belum-belum sudah disodori proposal oleh pihak yang meminta jatah proyek atau sekadar meminta 'uang keamanan'?

Jika dibiarkan, teror seperti itu bahkan dikhawatirkan bisa menjadi bom waktu yang pada saatnya nanti bakal menghancurkan mimpi Indonesia menjadi negara tujuan investasi utama dunia. Karena itu, tindakan cepat mesti dilakukan pemerintah agar guliran persoalan itu tidak makin membesar dan membuat investor semakin takut datang ke Indonesia.

Lantas, cukupkah meredam masalah itu dengan tindakan pemidanaan terhadap pelaku pemalakan? Mestinya, sih, tidak cukup. Pemidanaan memang perlu dan mesti dilakukan untuk memberikan efek jera dan menciptakan kepastian hukum.

Namun, dalam perspektif yang kritis, kita juga perlu memandang bahwa, boleh jadi, kian maraknya pemalakan dan pemerasan belakangan ini berkorelasi erat dengan kondisi perekonomian masyarakat yang memang tengah compang-camping setelah dicabik situasi ekonomi yang pahit.

Mereka terdesak secara ekonomi sehingga tak segan menggunakan cara-cara culas untuk lepas dari keterdesakan itu. Termasuk para preman kerah putih tadi, bisa jadi karena mereka ingin menyelamatkan perusahaan dan karyawan, mereka menempuh jalan meminta-meminta proyek kepada pemodal besar dengan cara yang tak seharusnya.

Karena itu, penyelesaiannya juga tak bisa dilakukan hanya dari satu sisi atau sepotong-potong. Mesti dari berbagai sisi. Holistis. Ini ujian buat pemerintah yang selama ini cuma kerap mengglorifikasi jargon kemudahan berusaha, tapi eksekusinya di lapangan 'nyaris tak terdengar'.

 



Berita Lainnya
  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.