Headline

Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.

Fokus

Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.

(Pura-Pura) Serius Berangus Korupsi

08/5/2025 05:00
(Pura-Pura) Serius Berangus Korupsi
Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

SESERIUS apa sebenarnya pengelola negara ini untuk memberantas korupsi? Serius banget, serius, atau pura-pura serius? Itulah pertanyaan yang sudah lama mengapung ke permukaan, tapi hingga kini belum juga mendapat jawaban.

Katanya, sih, negara sangat serius memerangi korupsi. Semua pemimpin, seluruh presiden, selalu mengatakan itu. Kata mereka, korupsi ialah musuh bangsa yang harus dimusnahkan segera. Mereka tak henti berorasi, tak bosan melontarkan janji, untuk membabat habis korupsi. Faktanya?

Alih-alih terbasmi, korupsi malah semakin menjadi. Jangankan gigih memberantas korupsi, justru ada yang mengamputasi kekuatan Komisi Pemberatasan Korupsi. Ini terjadi di era pemerintahaan Pak Jokowi. Pada 2019, KPK dikebiri dengan revisi undang-undang. KPK yang awalnya bertaji tak lagi bergigi. Itulah, katanya sungguh-sungguh melawan korupsi, tapi di lapangan lain dengan yang dikatakan.

Bagaimana dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto saat ini? Serius banget, serius, atau pura-pura serius? Dari sisi visi-misi, sih, bagus. Akan tetapi, kiranya semua itu masih sekadar janji tinggal janji. Belum ada terobosan, masih nihil gebrakan. Masih sama yang dulu-dulu, sami mawon. Barangkali itu makna dari keberlanjutan.

Pak Prabowo memang baru enam bulan lebih berkuasa. Terlalu prematur untuk memvonis dia gagal atau berhasil memimpin perang melawan korupsi. Akan tetapi, kalau kita menyimak apa saja yang sudah dilakukan selama setengah tahun ini, rasanya kok sulit bagi rakyat, setidaknya saya, untuk optimistis bahwa korupsi akan bisa selekasnya dikalahkan.

Banyak kritikan di awal pemerintahan Pak Prabowo ihwal komitmennya memberantas korupsi. Ketika dia memilih sejumlah menteri yang tersangkut perkara korupsi, keraguan terhadapnya mulai datang. Ketika dia berujar akan mengampuni koruptor asal mengembalikan uang negara yang digarong, pesimisme terhadapnya bermunculan. Pun ketika dia bilang kasihan kepada keluarga koruptor jika asetnya disita.

Keraguan itu, pesimisme itu, boleh jadi menebal hari-hari ini. Hari yang mana telah lahir undang-undang yang menggariskan bahwa direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) bukanlah penyelenggara negara. Namanya UU No 1 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Ia diteken Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025. Dalam Pasal 3X ayat 1 disebutkan bahwa organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Kemudian, pada Pasal 9G diatur bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Sulit diterima kenapa petinggi BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Bukankah mereka mengelola badan usaha kepunyaan negara? Bukankah BUMN mendapatkan kucuran uang atau biasa dikenal dengan penyertaan modal negara? Lalu apa konsekuensinya?

Dengan tanggalnya predikat sebagai penyelenggara negara, KPK terancam tak dapat lagi menindak mereka jika terjadi dugaan korupsi. Rambu-rambu menghalangi itu. Pasal 11 ayat 1 UU No 19 Tahun 2019 mengatur bahwa KPK hanya bisa mengusut dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Begitulah, tatkala negara butuh kekuatan lebih untuk menghadapi korupsi, satu lagi kekuatan dikebiri. Betul bahwa KPK tak sehebat dulu. Namun, dengan mencabut mereka dari pasukan perang, kini praktis tinggal kejaksaan dan Polri yang dapat membabat para penjahat di BUMN. Padahal, fakta menunjukkan bahwa BUMN selama ini adalah ladang basah bagi mereka yang serakah.

Banyak sekali kasus korupsi di BUMN. Tidak sedikit direksi perusahaan pelat merah itu melakukan rasuah. Mari kita tengok temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. Sepanjang 2016 hingga 2021 atau selama enam tahun saja, terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang disidik penegak hukum. Jumlah tersangkanya 340 orang. Banyak di antara kasus-kasus itu hasil jerih payah KPK.

Itu belum kasus-kasus yang diungkap selepas 2021. Jumlahnya lebih banyak lagi, besaran korupsinya pun lebih wow lagi. Korupsi di PT Timah yang merugikan negara Rp300 triliun, amsalnya. Rasuah di anak perusahaan PT Pertamina dalam kurun 2018-2023 yang per tahun merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun, umpamanya. Gila enggak?

Korupsi di BUMN bak perlombaan. Adu culas siapa yang paling ganas memangsa uang negara. Dulu publik geleng-geleng kepala ketika korupsi Jiwasraya selama 2008-2018 dinyatakan merugikan negara senilai Rp16,81 triliun. Dulu rakyat marah tingkat dewa tatkala terungkap korupsi di PT ASABRI 2012-2019 dengan kerugian sebesar Rp22,78 triliun. Ternyata itu tidak ada apa-apanya jika dibandingan dengan kasus Timah dan Pertamina. Lalu, bukti apa lagi yang hendak engkau ingkari bahwa praktik lancung di BUMN sama sekali tak boleh dikompromi?

Kenapa kerakusan tiada batas itu malah disikapi dengan mencabut status petinggi BUMN sebagai penyelenggara sehingga kemungkinan tak bisa lagi disentuh KPK? Presiden Prabowo Subianto di mana-mana menyatakan akan menghajar koruptor, menyikat habis koruptor, memburu koruptor sampai Antartika, eh, tetiba lahir UU seperti ini. Serius banget, serius, atau pura-pura seriuskah pengelola negara ini menghadapi korupsi? Bingung saya.

 



Berita Lainnya
  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

  • Ukuran Kemiskinan\

    11/6/2025 05:00

    BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan

  • Bahlul di Raja Ampat

    10/6/2025 05:00

    PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.

  • Maling Uang Rakyat masih Berkeliaran

    09/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.

  • Menyembelih Ketamakan

    07/6/2025 05:00

    ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.

  • Uji Ketegasan Prabowo

    05/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam

  • APBN Surplus?

    04/6/2025 05:00

    SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.