Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Menunggu Good News

23/4/2025 05:00
Menunggu Good News
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

ADA pelajaran penting yang diperoleh negeri ini dari pengenaan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap hampir 100 negara, termasuk Indonesia. Pelajaran penting itu ialah kita mesti mempelajari lagi prinsip-prinsip dasar negosiasi, diplomasi, dan lobi-lobi.

Para negosiator kita dipaksa membuka 'kamus' lama tentang negosiasi, cara melobi, juga memahami seni diplomasi. Kita dipaksa menjadi 'mahasiswa hubungan internasional' dan 'mahasiswa ilmu komunikasi' yang menggali lagi diktat-diktat dasar secara ketat. Tentu, dengan catatan, kita belum tentu bakal lulus ujian dari 'Paman Sam'. Pasti, tidak bisa digaransi jelas lulus seleksi.

Karena itu, para negosiator kita yang digawangi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mesti sabar, ulet, juga pintar putar otak membedah gambaran besar tarif resiprokal hingga teliti pada perintilan-perintilan teknis. Mereka mesti paham memainkan seni sekaligus tabah menghadapi 'kecerewetan' dan detail-detail desakan.

Saya bisa membayangkan saat para 'juru runding' kita sempat mendapatkan secercah harapan ketika Kementerian Perdagangan AS menyebut proposal kita 'konkret', tapi tiba-tiba mesti menjawab tetek bengek permintaan. Pasti mumet. Sudah barang tentu bisa ruwet.

Rengekan itu, misalnya, saat kantor perwakilan AS, United States Trade Representative (USTR), menyoroti penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kantor perwakilan AS itu menganggap kedua peranti itu sebagai hambatan. Dalam merespons hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan masukan dari pihak AS.

Sebelumnya, dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan pada 31 Maret 2025, USTR mencatat sejumlah hambatan tarif dan nontarif yang dihadapi negara tersebut dengan para mitra dagang, termasuk Indonesia. Salah satu yang dipersoalkan USTR terkait dengan jasa keuangan, yakni penggunaan QRIS. Laporan itu menyebutkan perusahaan AS, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, merasa tidak dilibatkan saat BI membuat kebijakan mengenai QRIS.

'Stakeholder internasional tidak diberi tahu potensi perubahan akibat kebijakan ini dan tidak diberi kesempatan untuk memberi pandangan terhadap sistem tersebut', tulis USTR dalam dokumen mereka.

Padahal, sistem pembayaran berbasis teknologi itu berkembang dengan pesat di Indonesia karena dinilai lebih praktis. Sistem itu diperkenalkan sejak 2019. Lalu, penggunaannya kian masif saat pandemi covid-19, terutama ketika ada anjuran mengurangi pertemuan atau sentuhan fisik dengan pihak lain yang amat riskan menularkan virus covid-19.

Menko Airlangga Hartarto yang telah menemui United States Secretary of Commerce Howard Lutnick dalam agenda rangkaian negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32% sempat meniupkan harapan. Pertemuan dengan Lutnick telah terselenggara dua kali. Pertama, pertemuan secara daring melalui Zoom meeting pada Kamis (17/4). Kedua, pertemuan secara langsung di Kantor Department of Commerce (DoC) AS pada Sabtu (19/4) waktu setempat.

Dalam pertemuan kedua yang berlangsung selama 1,5 jam itu Airlangga menawarkan sejumlah kebijakan perdagangan dengan AS supaya tercipta perdagangan yang adil, sebagaimana permintaan Trump karena neraca perdagangan AS dengan Indonesia kerap defisit. "Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang," kata Airlangga melalui siaran pers.

Dalam negosiasi itu, Airlangga menawarkan pembelian dan impor Indonesia dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, antara lain pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline) serta peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat) yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical mineral, dukungan investasi AS, dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan non-tariff barrier (NTB) yang menjadi perhatian khusus pengusaha AS di Indonesia. Lutnick pun kabarnya mengapresiasi tawaran Airlangga, termasuk proposal konkret terkait dengan pembelian produk dari AS.

Ia menganggap tawaran Indonesia saling menguntungkan di antara kedua negara. Pada kesempatan itu, Lutnick juga sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak DoC dan USTR.

"Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan," ujar Lutnick.

Benar-benar secercah harapan, bukan? Namun, ketika masuk ke detail teknis, kemampuan lobi dan negosiasi kita benar-benar diuji. Bisa jadi yang hari ini cuma secercah, besok menjadi dua cercah, hingga sepuluh cercah. Namun, bisa jadi juga zonk. Semua amat sangat bergantung kepada kemampuan juru runding kita dan kepandaian kita menyusun siasat.

Kita punya rekam jejak kisah sukses para juru runding menjelang dan saat awal-awal kemerdekaan dalam berdiplomasi dan bernegosiasi dengan Belanda. Kita berharap mengulang kisah yang sama meski di palagan berbeda. Semoga.

 



Berita Lainnya
  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.