Akrobat Sekolah Rakyat

IBARAT dokter salah mengobati berawal dari kesalahan mendiagnosis penyakit pasien. Alhasil, obat yang diberikan dokter pun salah. Alih-alih pasien sembuh dari penyakit, kondisi penyakit pasien semakin memburuk.

Kesalahan dokter mendiagnosis penyakit pasien bisa disebabkan kurang cermat melihat kondisi penyakit pasien, tergesa-tergesa mengambil kesimpulan dari gejala penyakit yang diderita pasien.

Bisa pula disebabkan keterbatasan ilmunya. Pengetahuan dokter belum bisa menjangkau penyakit pasien. Bila penyebabnya karena keterbatasan ilmu, dokter harus sekolah lagi untuk mengambil spesialisasi penyakit tertentu.

Kesalahan-kesalahan dokter seperti di atas harus diperbaiki karena jika dibiarkan, bisa menyebabkan tindakan malapraktik dalam dunia kedokteran. Tindakan yang merugikan pasien.

Kondisi penyakit pasien bisa makin parah, cacat seumur hidup, bahkan meninggal dunia. Dokter yang melakukan malapraktik bisa dikenai sanksi kode etik profesi, pidana, dan/atau perdata.

Problem kebijakan publik di Indonesia sering kali disebabkan kesalahan mendiagnosis penyebab suatu masalah. Permasalahan dilihat hanya kulit-kulitnya tanpa menyentuh akarnya, apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul. Kesimpulan diambil secara melompat (jumping to conclusions) tanpa mengindahkan data atau bukti valid yang mendukung (evidence based policy). Ketergesa-gesaan dalam membuat sebuah kebijakan ialah 'penyakit' pemerintahan Indonesia dari masa ke masa.

Tata kelola kebijakan yang buruk itu membuat lumpuh reformasi birokrasi. Kebijakan dilaksanakan karena perintah atasan tanpa disadari kenapa kebijakan itu harus dibuat. Akibatnya, kebijakan sekadar dilaksanakan, sekadar proyek, tanpa mengukur efektivitasnya atau hasil yang dicapai.

Kebijakan diambil tanpa dilandasi kajian yang matang, tanpa kajian akademis dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Dalam Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan tiga syarat partisipasi masyarakat yang bermakna.

Pertama, terpenuhinya hak untuk pendapatnya didengarkan (right to be heard). Kedua, hak untuk pendapatnya dipertimbangkan (right to be considered). Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Salah satu kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang memantik perhatian publik ialah pembentukan sekolah rakyat. Publik dibuat kaget dan bingung dengan pembentukan sekolah yang namanya sama dengan era penjajahan tempo doeloe.

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah rakyat (SR) atau volkschool pada 1907. Sekolah itu bertujuan memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat pribumi, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mulanya, SR memiliki masa studi tiga tahun, tetapi kemudian berubah menjadi enam tahun selama masa penjajahan Jepang.

Di tengah kesengkarutan kebijakan pendidikan nasional, gonta-ganti kebijakan, ganti menteri ganti pula kebijakan, pemerintah menggulirkan SR. Padahal, permasalahan pendidikan nasional, mulai sekolah dasar, SLTP, SLTA, hingga pendidikan tinggi, masih banyak yang harus dibenahi.

Dasar hukum pembentukan SR ialah Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sayangnya inpres yang diteken pada 27 Maret 2025 tidak menjelaskan definisi, apa dan bagaimana SR. Inpres yang ditujukan kepada 34 kementerian, kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, gubernur, bupati, dan wali kota itu meliputi tiga instruksi.

Di antaranya, menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk mengoptimalisasi pengentasan rakyat dari kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program SR.

Dalam inpres itu, menteri sosial diperintahkan membentuk SR yang berasrama bagi masyaraat miskin dan miskin ekstrem, menyiapkan dan menyusun kurikulum SR yang berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter, menyiapkan sarana dan prasarana dan asrama SR dan membentuk tim formatur untuk program SR.

SR menargetkan anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 mencakup rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah 1%-10% secara nasional, sementara desil 2 mencakup kelompok 11%-20% terendah. Singkatnya, calon siswa SR berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan untuk sementara ada 53 SR yang akan dibangun di sejumlah daerah di Indonesia. SR ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Juli 2025.

Kemensos akan mendirikan sekolah rakyat jenjang SMA terlebih dahulu baru kemudian akan diikuti pendirian sekolah rakyat berjenjang SMP dan SD. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, pemerintahkan mengalokasikan biaya pembangunan SR per unit sebesar Rp100 miliar.

Presiden Prabowo berkali-kali mengultimatum Kabinet Merah Putih, khususnya Menteri Sosial, untuk segera mewujudkan SR. Mantan Danjen Kopassus itu menargetkan setiap tahun dibentuk sebanyak 200 SR.

Namun, membangun SR bukan perkara mudah, apalagi simsalabim. Juga bukan akrobat. Sebaiknya, pemerintah fokus pada penguatan sekolah negeri mulai dari SD sampai SMA.

Sekolah negeri harus diperkuat dengan tenaga pengajar yang bekualitas, sarana dan prasarana yang mumpuni, gaji yang memadai, dan distribusi pengajar yang merata ke seluruh Tanah Air. Pendidikan nasional harus dibangun secara inklusif. Siswa dari golongan tak mampu (kelompok rentan) bergabung dengan siswa dari golongan mampu, bahkan kaya.

Dengan demikian, para siswa bisa mengenal satu sama lain, saling menghargai, dan memperkuat keberagaman serta kohesi sosial. Namun, yang utama ialah tata kelola pendidikan nasional harus dibersihkan dari praktik rasuah.

Pendidikan nasional harus kembali kepada fungsinya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kemajuan suatu bangsa terletak pada dunia pendidikannya. Menurut Socrates, pendidikan ialah upaya menyalakan api, bukan mengisi wadah. Pendidikan harus menawarkan kebebasan berpikir, daya kritis, keadaban, dan karakter seorang pembelajar. Tabik!