Headline

Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.

Fokus

Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.

Selow aja Hadapi Trump

12/4/2025 05:00
Selow aja Hadapi Trump
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

ADA pandangan ekstrem dari seorang teman ihwal bagaimana mestinya Indonesia bersikap terhadap Amerika Serikat (AS) dalam masalah tarif resiprokal. Menurut sang teman itu, pertama, Indonesia mesti tetap memperbaiki tata niaga impor dan ekspor kita agar lebih fair dan transparan.

Udahin aja bisnis rente. Jangan percaya nontariff barrier karena hal itu hanya menguntungkan pengusaha rente. Itu semua enggak ada manfaatnya bagi negara. Contoh, kita menerbitkan kuota gula, kuota kedelai, kuota jagung, dan kuota-kuota lain dengan harapan bisa melindungi petani lokal dan agar petani bisa mandiri.

Nyatanya, kata sang teman, sudah lebih dari 10 tahun praktik kuota ini dan itu dijalankan, bukannya kemandirian yang didapat, melainkan kita malah terus bergantung kepada impor. Hampir saban tahun kita tak kunjung bisa menghindari impor ini dan itu.

Kita juga tetapkan kewajiban TKDN (tingkat komponen dalam negeri) untuk industri dengan harapan bisa mendorong penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pertumbuhan industri lokal. Nyatanya, sang teman memegaskan, selama hampir 10 tahun kewajiban TKDN, yang terjadi justru deindustrialisasai.

“TKDN malah semakin membuat kita sulit menggandeng mitra atau vendor teknologi tingkat tinggi yang diperlukan untuk kemajuan maka sebaiknya lepaskan saja kewajiban TKDN itu,” sang teman kian menggebu mempertahankan pendapatnya itu.

Langkah kedua, lanjutnya, setelah kita perbaiki nontariff barrier, enggak perlu lagi bernegosiasi dengan AS soal tarif resiprokal tersebut karena memang tarif kita sudah rendah banget terhadap barang AS. Kebetulan apa yang kita impor dari AS memang barang yang kita perlukan dan kita belum bisa membuatnya lebih baik di dalam negeri.

Biarkan saja AS dengan tarif mereka. Toh, itu akan membebani dalam negeri AS sendiri. Lihatlah bagaimana rakyat AS berdemonstrasi menolak kebijakan Donald Trump yang mereka anggap bakal jadi ‘kiamat kecil’ bagi mereka.

Langkah ketiga, sang teman itu melanjutkan tanpa memberikan kepada saya kesempatan menyela, kalaupun Indonesia masuk negosiasi dengan AS, itu tidak akan mengubah apa pun sikap AS kepada Indonesia. Dia lalu mengisahkan temannya di Vietnam yang memberi tahunya bahwa AS menginginkan Vietnam meninggalkan semua kerja sama dengan Tiongkok, keluar dari BRICS, dan membatalkan swap currency settlement dengan Tiongkok.

Itu disebabkan Vietnam keberatan dengan usul nontarif itu. “Maka usul tarif 0% yang diajukan Vietnam guna ‘melunakkan hati’ AS dibuang ke tong sampah oleh Trump,” ucap sang teman menceritakan bagaimana teman Vietnamnya itu meyakinkannya.

Apa, ya, Indonesia tega dan berani meninggalkan Tiongkok sebagaimana saran serupa AS terhadap Vietnam? Sang teman tak yakin karena bagaimana bisa meninggalkan Tiongkok kalau kita punya utang besar dengan mereka untuk membangun pembangkit listrik, membangun pelabuhan, dan merealisasikan kereta cepat Whoosh.

Investasi Tiongkok di Indonesia juga besar. “Di sektor nikel saja, 90% investasinya berasal dari Tiongkok. Kalau kita paksakan bersimpang jalan dengan ‘Negeri Tirai Bambu’ itu, kita bakal membuka masalah baru. Bisa jadi, kita bakal kena jebakan seperti Presiden Ukraina yang disuruh perang dengan Rusia oleh AS.

Setelah babak belur, AS minta agar Ukraina menyerahkan semua mineral tambang kritis kepada AS. Kalau Ukraina enggak mau, AS pun tidak mau lagi memberikan bantuan uang untuk perang. Itu bisa saja terjadi pada Indonesia yang terprovokasi perang dengan Tiongkok di Laut China Selatan (Laut Natuna Utara),” ia menyerocos terus.

Jadi, sang teman menyarankan agar kita selow aja menyikapi tarif resiprokal Trump itu. Jalankan hubungan dengan AS seperti biasa saja. Begitu juga hubungan dengan Tiongkok, jalankan biasa aja.

Lalu, kalau kita pro-AS, apakah pemutusan hubungan kerja alias PHK akan terhindar? Enggak juga. Tetap saja terjadi PHK. Mengapa begitu? Karena masalah struktur biaya dalam industri kita memang tidak efisien. Benahi saja struktur cost industry dengan deregulasi.

Sang teman yakin, dengan tarif di atas 125% yang dikenakan Trump kepada Tiongkok, asal kita tetap netral, bukan tidak mungkin banyak industri padat karya Tiongkok yang direlokasi ke Indonesia. Pasti pengusaha AS akan berinvestasi di Indonesia. Sesimpel itu.

Saya pun bingung digedor dengan solusi ekstrem dari sang teman. Tadinya saya ingin membantah semua cara ‘ekstrem’ yang dia kemukakan. Namun, diam-diam, saya tak sanggup menyangkal gempuran ‘proposalnya’ itu. Sembari menyeruput kopi, menyocol pisang goreng ke sambal, saya seperti harus me-reset pandangan saya tentang cara menghadapi Trump.



Berita Lainnya
  • Destinasi Wisata Proyek Mangkrak

    28/7/2025 05:00

    JIKA melintasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Anda akan menemukan tiang beton. Terdapat 90 tiang beton yang dibangun sejak 2004.

  • Rojali-Rohana

    26/7/2025 05:00

    SAYA tak bermaksud pesimistis tentang soal yang satu ini. Saya cuma ingin bersikap realistis.

  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.