Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Membela Gaza

11/4/2025 05:00
Membela Gaza
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

RAKYAT Indonesia kembali harus menghela napas panjang melihat kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang membuat rakyat terheran-heran, bertanya-tanya, bahkan geleng-geleng kepala.

Kebijakan yang menyulut kontroversi bukan hanya kebijakan dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Kontroversi disebabkan tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendiskusikannya, menimbang plus dan minus, serta menerima kebijakan itu dengan akal sehat.

Mendiskusikan rencana kebijakan pemerintah sangat penting dalam membangun partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Partisipasi publik tak hanya memberikan masukan-masukan, tetapi juga mendukung kebijakan jika telah diputuskan pemerintah.

Partisipasi publik memang terkesan bertele-tele, tetapi itulah konsekuensi dari negara demokratis. Keputusan yang dibuat pemerintah tidak bersifat top down (dari atas ke bawah), tetapi bottom up (dari bawah ke atas).

Walakin, pemerintah juga berhak membuat keputusan yang tiba-tiba apabila keputusan yang dibuat itu bersifat mendesak untuk mengatasi kedaruratan sehingga harus diambil keputusan yang cepat. Hal itu dapat dilakukan tanpa menunggu proses legislasi yang normal di DPR, seperti menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Perppu memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perppu yang dikeluarkan presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan 'Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang'.

Namun, tak sedikit kebijakan pemerintahan Prabowo seperti 'tak ada angin dan tak ada hujan'. Artinya, kebijakan itu di luar perkiraan masyarakat mengingat kemungkinan akan lebih banyak mudarat ketimbang mengambil manfaatnya.

Kebijakan yang membuat masyarakat kaget dan bingung ialah evakuasi warga Gaza, Palestina, yang menjadi korban konflik Hamas dan Israel ke Indonesia. Mereka ialah yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Presiden Prabowo yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/4) dini hari WIB.

Mantan Danjen Kopassus menyampaikan hal itu menjelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Rencana evakuasi itu, kata Prabowo, juga diperuntukkan menindaklanjuti permintaan komunitas internasional yang menilai Indonesia perlu berperan lebih aktif lagi mengingat Indonesia merupakan negara nonblok dan negara dengan populasi muslim terbesar dunia.

Namun, pihaknya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan berbagai pihak, terutama lima negara yang dia kunjungi. Selain itu, warga Gaza korban perang yang dirawat di Indonesia bersifat sementara. Mereka, katanya, akan dikembalikan jika pulih dan kondisi di kota terbesar di Palestina itu sudah kondusif.

Tak salah jika rakyat mengaitkan rencana evakuasi warga Gaza itu dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengambil alih Gaza dan memindahkan warga Palestina yang tinggal di Gaza untuk hengkang ke sejumlah negara. Pernyataan itu diungkapkan Trump dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (4/2).

Trump sempat merencanakan memindahkan 2 juta warga Gaza ke beberapa negara, seperti Mesir dan Yordania, termasuk Indonesia. Presiden ke-47 AS itu menyatakan pemindahan tersebut akan membuka jalan bagi Gaza untuk menjadi sebuah zona kebebasan.

Dia menegaskan Gaza merupakan lokasi strategis, tetapi selama bertahun-tahun hanya diidentikkan dengan kekerasan, kematian, dan kekuasaan Hamas. Trump ingin mengubah Gaza menjadi 'Riviera of the Middle East' atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.

Rencana Presiden Prabowo yang akan mengevakuasi warga Gaza bertolak belakang dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri pada 27 Maret lalu yang membantah klaim Israel yang akan memindahkan 100 warga Gaza ke Indonesia sebagai korban percontohan.

Juru bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat mengatakan pemerintah hanya berfokus pada terwujudnya gencatan senjata tahap kedua antara Hamas dan Israel. Selain itu, katanya, Indonesia mendorong masuknya bantuan kemanusiaan dan memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza.

Berbaliknya sikap pemerintah Indonesia ditengarai sejumlah pihak terkait dengan keputusan Presiden Donald Trump yang akan menaikkan tarif resiprokal ke sejumlah negara, termasuk Indonesia sebesar Rp32%.

Namun, jika benar sinyalemen tersebut, Prabowo sudah mengambil langkah gegabah mengikuti skema Trump berupa pengusiran warga Gaza ke luar negeri dan 'menukarnya' dengan tarif resiprokal yang lebih rendah.

Dengan demikian, alih-alih pemerintah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, pemerintah Indonesia malah menginjak-injak kedaulatan negara Palestina. Jika hal itu terjadi, Indonesia mengangkangi komitmen untuk tetap mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1947.

Mengevakuasi 1.000 warga Gaza korban perang tentu tidak mudah. Dibutuhkan biaya besar, sumber daya manusia yang merawatnya, peralatan, logistik, tempat tinggal, dan sebagainya. Lagi pula jika mereka sudah pulih, kondisinya bukan tidak mungkin akan sulit kembali masuk ke Gaza karena tekanan Israel dan AS.

Tanpa mengurangi upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, tragedi kemanusiaan, pemulihan korban, dan rekonstruksi di Gaza, Presiden Prabowo hendaknya fokus untuk menuntaskan permasalahan di dalam negeri yang berjibun, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Proklamator Bung Karno mengatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, selama itu juga bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Tabik!



Berita Lainnya
  • Ukuran Kemiskinan\

    11/6/2025 05:00

    BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan

  • Bahlul di Raja Ampat

    10/6/2025 05:00

    PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.

  • Maling Uang Rakyat masih Berkeliaran

    09/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.

  • Menyembelih Ketamakan

    07/6/2025 05:00

    ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.

  • Uji Ketegasan Prabowo

    05/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam

  • APBN Surplus?

    04/6/2025 05:00

    SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.

  • Pancasila, sudah tapi Belum

    03/6/2025 05:00

    NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.

  • Arti Sebuah Nama dari Putusan MK

    02/6/2025 05:00

    APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.

  • Para Pemburu Pekerjaan

    31/5/2025 05:00

    MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.

  • Banyak Libur tak Selalu Asyik

    30/5/2025 05:00

    "LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.

  • Apa Kabar Masyarakat Madani?

    28/5/2025 05:00

    SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.

  • Basa-basi Meritokrasi

    27/5/2025 05:00

    HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.

  • Perseteruan Profesor-Menkes

    26/5/2025 05:00

    ADA benarnya pernyataan Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”

  • Koperasi dan Barca

    24/5/2025 05:00

    KOPERASI itu gerakan. Ibarat klub sepak bola, gerakan koperasi itu mirip klub Barcelona. Klub dari Catalan, Spanyol, itu dari rakyat dan milik rakyat.

  • Menjaga Harapan

    23/5/2025 05:00

    Nah, sayangnya, legislatifnya justru kurang responsif.

  • Reformasi dan Kemiskinan

    22/5/2025 05:00

    APAKAH gerakan reformasi yang sudah berusia 27 tahun bisa disebut berhasil atau malah gagal? Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang mana dan dalam hal ihwal apa.