Membela Gaza

RAKYAT Indonesia kembali harus menghela napas panjang melihat kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang membuat rakyat terheran-heran, bertanya-tanya, bahkan geleng-geleng kepala.

Kebijakan yang menyulut kontroversi bukan hanya kebijakan dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Kontroversi disebabkan tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendiskusikannya, menimbang plus dan minus, serta menerima kebijakan itu dengan akal sehat.

Mendiskusikan rencana kebijakan pemerintah sangat penting dalam membangun partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Partisipasi publik tak hanya memberikan masukan-masukan, tetapi juga mendukung kebijakan jika telah diputuskan pemerintah.

Partisipasi publik memang terkesan bertele-tele, tetapi itulah konsekuensi dari negara demokratis. Keputusan yang dibuat pemerintah tidak bersifat top down (dari atas ke bawah), tetapi bottom up (dari bawah ke atas).

Walakin, pemerintah juga berhak membuat keputusan yang tiba-tiba apabila keputusan yang dibuat itu bersifat mendesak untuk mengatasi kedaruratan sehingga harus diambil keputusan yang cepat. Hal itu dapat dilakukan tanpa menunggu proses legislasi yang normal di DPR, seperti menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Perppu memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perppu yang dikeluarkan presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan 'Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang'.

Namun, tak sedikit kebijakan pemerintahan Prabowo seperti 'tak ada angin dan tak ada hujan'. Artinya, kebijakan itu di luar perkiraan masyarakat mengingat kemungkinan akan lebih banyak mudarat ketimbang mengambil manfaatnya.

Kebijakan yang membuat masyarakat kaget dan bingung ialah evakuasi warga Gaza, Palestina, yang menjadi korban konflik Hamas dan Israel ke Indonesia. Mereka ialah yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Presiden Prabowo yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/4) dini hari WIB.

Mantan Danjen Kopassus menyampaikan hal itu menjelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Rencana evakuasi itu, kata Prabowo, juga diperuntukkan menindaklanjuti permintaan komunitas internasional yang menilai Indonesia perlu berperan lebih aktif lagi mengingat Indonesia merupakan negara nonblok dan negara dengan populasi muslim terbesar dunia.

Namun, pihaknya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan berbagai pihak, terutama lima negara yang dia kunjungi. Selain itu, warga Gaza korban perang yang dirawat di Indonesia bersifat sementara. Mereka, katanya, akan dikembalikan jika pulih dan kondisi di kota terbesar di Palestina itu sudah kondusif.

Tak salah jika rakyat mengaitkan rencana evakuasi warga Gaza itu dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengambil alih Gaza dan memindahkan warga Palestina yang tinggal di Gaza untuk hengkang ke sejumlah negara. Pernyataan itu diungkapkan Trump dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (4/2).

Trump sempat merencanakan memindahkan 2 juta warga Gaza ke beberapa negara, seperti Mesir dan Yordania, termasuk Indonesia. Presiden ke-47 AS itu menyatakan pemindahan tersebut akan membuka jalan bagi Gaza untuk menjadi sebuah zona kebebasan.

Dia menegaskan Gaza merupakan lokasi strategis, tetapi selama bertahun-tahun hanya diidentikkan dengan kekerasan, kematian, dan kekuasaan Hamas. Trump ingin mengubah Gaza menjadi 'Riviera of the Middle East' atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.

Rencana Presiden Prabowo yang akan mengevakuasi warga Gaza bertolak belakang dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri pada 27 Maret lalu yang membantah klaim Israel yang akan memindahkan 100 warga Gaza ke Indonesia sebagai korban percontohan.

Juru bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat mengatakan pemerintah hanya berfokus pada terwujudnya gencatan senjata tahap kedua antara Hamas dan Israel. Selain itu, katanya, Indonesia mendorong masuknya bantuan kemanusiaan dan memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza.

Berbaliknya sikap pemerintah Indonesia ditengarai sejumlah pihak terkait dengan keputusan Presiden Donald Trump yang akan menaikkan tarif resiprokal ke sejumlah negara, termasuk Indonesia sebesar Rp32%.

Namun, jika benar sinyalemen tersebut, Prabowo sudah mengambil langkah gegabah mengikuti skema Trump berupa pengusiran warga Gaza ke luar negeri dan 'menukarnya' dengan tarif resiprokal yang lebih rendah.

Dengan demikian, alih-alih pemerintah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, pemerintah Indonesia malah menginjak-injak kedaulatan negara Palestina. Jika hal itu terjadi, Indonesia mengangkangi komitmen untuk tetap mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1947.

Mengevakuasi 1.000 warga Gaza korban perang tentu tidak mudah. Dibutuhkan biaya besar, sumber daya manusia yang merawatnya, peralatan, logistik, tempat tinggal, dan sebagainya. Lagi pula jika mereka sudah pulih, kondisinya bukan tidak mungkin akan sulit kembali masuk ke Gaza karena tekanan Israel dan AS.

Tanpa mengurangi upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, tragedi kemanusiaan, pemulihan korban, dan rekonstruksi di Gaza, Presiden Prabowo hendaknya fokus untuk menuntaskan permasalahan di dalam negeri yang berjibun, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Proklamator Bung Karno mengatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, selama itu juga bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Tabik!