Melawan Trump

DI tengah gelombang puluhan ribu rakyat Amerika Serikat yang menolak sejumlah kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump, rakyat 'Negeri Paman Sam' tentu merindukan sosok George Washington.

Jenderal yang memimpin sejumlah peperangan bersejarah hingga menjadi presiden pertama AS itu dikenal memberikan pidato perpisahan (Farewell Address) pada 1796 sebagai presiden yang kedua kali. Pidato yang dibuat dalam bentuk surat terbuka kepada rakyat AS itu menyejukkan, menggetarkan, dan menginspirasi.

Pidato sebanyak 15 halaman itu menunjukkan kebesaran jiwa, kelapangan hati, keluasan pemikiran, dan kenegarawanan Washington yang melampaui kepentingan pribadi, golongan, dan partai politik.

Anak petani dari Virginia itu dilantik menjadi presiden AS pertama dalam usia 57 tahun pada 30 April 1789. Dia memegang jabatan presiden selama delapan tahun (dua periode), hingga 4 Maret 1797.

Dalam pidatonya, Washington berbicara tentang persatuan nasional, bahaya pengaruh asing, pentingnya moral dan keagamaan, urgensi pendidikan, dan menolak jabatan ketiga kali sebagai presiden AS.

Menurutnya, Amerika harus menjadi bangsa yang besar, berdiri di atas kaki sendiri, tanpa tergantung atau diatur-atur oleh bangsa lain.

Dia mewanti-wanti pentingnya keadilan bagi negara dan rakyat AS. Keadilan tidak hanya dalam konteks domestik, tetapi juga dalam pergaulan global. "Bangsa yang bebas, tercerahkan, dan, dalam waktu yang tidak lama lagi, menjadi bangsa yang besar, akan layak menjadi contoh umat manusia yang selalu dibimbing keadilan dan kebajikan yang agung," tutur Washington.

Pidato perpisahan Washington menjadi dokumen penting dalam sejarah AS yang masih dibacakan setiap Februari di Senat AS untuk memperingati ulang tahun Washington.

Kini, gonjang-ganjing melanda AS. Unjuk rasa besar-besaran menguar di 50 negara bagian, termasuk ibu kota AS, Washington DC, pada Minggu (6/4). Aksi yang bertajuk Hands-Off (Jangan Sentuh/Jangan Ganggu) itu merupakan demonstrasi terbesar sejak presiden dari Partai Republik itu kembali ke Gedung Putih.

Mereka mengecam dominasi kekuasaan Presiden Donald Trump dan taipan teknologi Elon Musk yang juga sohib terdekat Trump. Pebisnis AS yang kini menjabat Kepala Department of Government Efficiency dituding sebagai otak pemotongan anggaran yang gila-gilaan.

Usia kekuasaan presiden yang berlatar belakang konglomerat itu baru empat bulan. Namun, rakyat AS sudah tidak bisa berkompromi dengan kebijakan Trump yang dinilai meruntuhkan demokrasi dan mengacaukan negara.

Donald Trump memenangi Pemilu Amerika 2024 setelah mengungguli pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Kemenangan presiden yang berusia 78 tahun itu mengantarkannya menduduki singgasana kekuasaan untuk kedua kalinya.

Trump meraih lonjakan suara jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya saat ia dikalahkan Joe Biden. Hal itu menepis penilaian sebagian pengamat bahwa presiden nyentrik itu akan terempas dari kontestasi karena terseret dalam sejumlah kasus, di antaranya pernah dihukum karena tindak pidana, dua kali dimakzulkan, dan mendapat peringatan dari mantan kepala stafnya bahwa ia seorang fasis.

Meski sudah berusia senja dan acap kali menciptakan kebijakan yang kontroversial sejak pertama kali menjabat presiden negeri adidaya, Trump tetap dipilih rakyat AS sebagai pemimpin.

Dalam pencalonannya sebagai presiden AS yang kedua, Trump tetap mengusung jargon Make America Great Again (MAGA) atau Mengembalikan Amerika Negara Besar. Jargon itu berhasil menyedot perhatian rakyat AS terlebih pada saat negeri itu haru biru dengan inflasi yang tinggi, krisis ekonomi, melambungnya angka pengangguran, dan ancaman global perang dunia ketiga.

Dalam visi MAGA, Trump mengutamakan kepentingan nasionalis, kebijakan luar negeri unilateral dan transaksional, dan menerapkan kebijakan ekonomi proteksionis. Namun, visi MAGA pada praktiknya rakyat AS menilai Trump sudah kebablasan.

Sejak dilantik sebagai presiden ke-47 AS pada 20 Januari 2025, Trump langsung meneken serangkaian perintah (executive order) yang menyulut kontroversi baik di AS ataupun di luar negeri, seperti menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, Trump menarik diri dari Badan Bantuan Utama PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC). Dia juga semakin nekat dengan menarik AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). Perjanjian yang diteken pada 2016 itu ialah perjanjian internasional yang bertujuan mengatasi perubahan iklim.

Di tengah membaranya perang Israel-Hamas dengan luluh lantaknya Gaza, Presiden Trump terang-terangan membela Israel dan PM mereka, Benjamin Netanyahu, dari sanksi penangkapan oleh Mahkamah Kriminal Internasional, atau ICC, karena kejahatan perang di Gaza.

Sejauh ini demontrasi di AS yang menyuarakan kemarahan atas langkah-langkah pemerintahan Trump masih bertepuk sebelah tangan. Trump bergeming dengan segala kebijakannya yang kontroversial, seperti memecat ribuan pekerja federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, menutup USAID (United States Agency for International Development), mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi transgender, dan memotong dana untuk program kesehatan.

Dunia internasional tidak bisa mengintervensi kebijakan domestik AS, tetapi ketika kebijakan Trump menyentuh kepentingan ekonomi global, yakni mitra dagangnya, seperti Indonesia yang dikenai tarif impor 32%, tentu tak bisa berdiam diri.

Pilihannya membalas tarif impor atau melakukan negosiasi bagi mitra dagang ke AS. Bagi Indonesia, setidaknya ada 10 komoditas yang diekspor ke AS. Di antaranya ialah komoditas yang didominasi sektor padat karya.

Politik ialah negosiasi. Unjuk rasa rakyat AS itu ialah bagian dari strategi negosiasi. Indonesia jangan terlambat menegosiasi tarif impor yang memberatkan dengan AS.

Jika terlambat, banyak perusahaan di Tanah Air yang akan terdampak. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut. Jumlah PHK pada 2024 mencapai 77.965 tenaga kerja. Kecakapan negosiasi pemerintahan Prabowo dan strategi keluar dari ketergantungan pasar AS diuji. Tabik!