Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Indonesia rasanya patut bersyukur punya ritual budaya bernama mudik atau pulang kampung. Ritus itu biasanya dilakukan saat liburan perayaan hari besar keagamaan.
Yang paling fenomenal tentu saja prosesi mudik setiap libur Lebaran, seperti saat ini. Puluhan, bahkan ratusan, juta orang terlibat di dalamnya, baik sebagai pemudik maupun yang sekadar memanfaatkan momentum mudik itu untuk mencari penghidupan.
Mengapa keberadaan mudik layak disyukuri? Karena mudik menawarkan jeda dari segala hiruk pikuk rutinitas yang mungkin sangat menguras energi selama setahun. Dengan mudik kita bisa lari sejenak dari semua kepenatan, termasuk dari berita dan kabar buruk soal negeri yang begitu melelahkan perasaan kita, terutama apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.
Ya, soal kabar buruk, selama dua bulan terakhir memang cukup mendominasi. Selama Ramadan kali ini saja, berita dan isu tak sedap di bidang ekonomi, politik, dan kenegaraan cukup menyesaki bumi Indonesia. Keheningan Ramadan cukup terdistorsi oleh gempuran kabar dan isu panas yang justru seakan tak mengenal jeda.
Ada korupsi yang bikin negara rugi ratusan triliun, ada pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyulut demo panas di banyak daerah, ada kejatuhan pasar saham dan nilai tukar rupiah yang bikin pusing para pelaku pasar karena sudah menyentuh level terendah sepanjang sejarah, ada pula tren gelombang PHK di sejumlah sektor industri yang masih berlanjut.
Jangan lupa juga, ada teror bangkai kepala babi dan tikus yang terpenggal yang dikirimkan kepada kantor dan jurnalis Tempo. Teror itu mengindikasikan adanya ancaman terhadap kebebasan pers di Tanah Air. Belum lagi soal pola komunikasi banyak pejabat tinggi negeri ini yang makin ke sini makin kelihatan buruknya. Ketiadaan empati dari cara mereka berkomunikasi membuat masyarakat yang sudah penat jadi makin penat.
Semua itu, terutama bagi orang yang tinggal di kota yang punya proximity dengan isu-isu tadi, membutuhkan jeda. Mudik ialah jeda terbaik karena di dalam jeda mudik itu terkandung niat silaturahim dan spirit kembali ke fitrah. Mudik tak sekadar pelarian para manusia urban dari kegaduhan kota, tapi juga ajang untuk kembali merengkuh kembali ruh jiwa mereka setelah sekian lama terlempar di sudut kota.
Dengan motivasi seperti itu, mudik terjadi secara alamiah. Orisinal, tak dibuat-buat. Itu makanya ada guyonan soal mudik yang mengatakan bahwa kegiatan itu adalah satu-satunya 'hajatan' superbesar di negeri ini yang bisa berjalan tanpa panitia. Untuk urusan mudik, secara naluriah setiap orang atau keluarga bisa menjadi panitia untuk diri mereka.
Betul bahwa sejak dua-tiga dekade terakhir ketika lonjakan jumlah pemudik kian tinggi, pemerintah memang, mau tidak mau, terlibat. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai regulator sekaligus penyelenggara layanan, fasilitas, dan infrastruktur mudik. Namun, tetap saja pemerintah tidak bisa disebut sebagai panitia mudik.
Kalaupun ada istilah panitia mudik, barangkali hanya kepanitiaan sporadis. Setiap satu instansi bikin panitia mudik, lebih untuk melayani pegawai beserta keluarga mereka yang ingin pulang kampung. Itu termasuk pengadaan mudik gratis oleh sejumlah instansi yang dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak penyedia ataupun peminatnya.
Intinya, ada atau tidak ada panitia, ritual mudik bakal jalan terus. Faktanya, hampir tidak ada yang mampu menghalangi orang Indonesia, terutama kaum perantauan, mudik ke kampung. Mungkin hanya pandemi covid-19 yang bisa mengerem keinginan masyarakat untuk mudik. Itu pun sebetulnya mereka hanya menyimpan 'energi mudik' untuk dilepaskan di tahun berikutnya ketika pembatasan dan pelarangan sudah dicabut.
Namun, saat ini ada kondisi yang kiranya bisa menghalangi orang berangkat mudik. Apa itu? Kondisi dompet. Bagaimanapun, untuk bisa memanfaatkan 'jeda' mudik, orang memerlukan biaya. Jumlahnya tentu tak sedikit. Yang disebut biaya mudik tidak sekadar ongkos transportasi dan akomodasi, tapi juga untuk keperluan belanja dan pemberian THR kepada saudara di kampung.
Jadi, seingin-inginnya orang pulang kampung, bagi yang duitnya lagi cekak, ya, tak patut juga dipaksakan. Seberapa besar pun keinginan orang untuk bersilaturahim dengan orangtua dan keluarga, buat mereka yang kondisi tabungan saja sudah terkuras untuk biaya hidup sehari-hari, alangkah baiknya kalau rencana mudiknya di-pending dulu.
Itulah yang terjadi saat ini dan ditengarai menyebabkan jumlah pemudik tahun ini diperkirakan turun sampai 24% ketimbang tahun lalu. Survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub menyebutkan jumlah pemudik pada musim Lebaran tahun ini diperkirakan 'hanya' sebanyak 146,48 juta orang. Jumlah itu turun hampir 50 juta orang jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 193,6 juta orang.
Masalahnya, kalau mudiknya sepi, tidak bagus juga buat perekonomian yang sedang lesu. Perputaran uang saat mudik selama ini cukup membantu pergerakan ekonomi, tak hanya skop lokal, tapi nasional. Lantas apa jadinya kalau perputaran uangnya melambat karena jumlah pemudik turun?
Karena itu, demi ekonomi tetap bergerak, agar distribusi 'kekayaan' tetap terjadi dan merata hingga ke pelosok, mereka yang tak sedang dihinggapi kesulitan keuangan disarankan mudik aja dulu. Selain buat jeda melepas penat, hitung-hitung bisa membantu ekonomi masyarakat tetap hidup sebab, untuk satu hal itu, pemerintah terlalu lamban untuk bisa kita harapkan.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
ADAKAH berita baik di sepanjang 2025? Ada, tapi kebanyakan dari luar negeri. Dari dalam negeri, kondisinya turun naik
SETIAP datang pergantian tahun, kita selalu seperti sedang berdiri di ambang pintu. Di satu sisi kita ingin menutup pintu tahun sebelumnya dengan menyunggi optimisme yang tinggi.
SETIAP pergantian tahun, banyak orang memaknainya bukan sekadar pergeseran angka pada kalender, melainkan juga jeda batin untuk menimbang arah perjalanan bersama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved