Sri Mulyani dan Pasar

COBA tanyakan ke AI (akal imitasi) dengan mengetikkan kalimat 'apa kekuatan Sri Mulyani?'. Maka AI akan menampilkan sedikitnya 10 hal yang menunjukkan 'kedigdayaan' menteri keuangan di tiga era presiden yang berbeda ini.

Jawaban AI: kemampuan menstabilkan ekonomi makro, kemampuan mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemampuan menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, kemampuan memberi kepercayaan pada investor, serta kemampuan memperbaiki sistem perpajakan.

Selain itu, menurut AI, Sri Mulyani dinilai cakap menagihkan pajak perusahaan raksasa, mampu menangani pandemi covid-19, mampu meningkatkan penerimaan pajak, mampu mendorong pembiayaan yang inovatif, serta mampu melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Selain menarasikan kehebatan mantan pejabat Bank Dunia itu, 'mesin pintar' tersebut juga melengkapi dengan narasi: 'seorang ekonom Indonesia yang menjabat menteri keuangan beberapa kali dengan beberapa prestasi'. AI lalu menyebutkan bahwa Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik pada 2017, 2018 dan 2019 oleh majalah keuangan FinanceAsia.

Pernah juga dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia (Best Minister Award) pada 2018. Lalu, mendapatkan penghargaan dari majalah Global Markets sebagai menteri keuangan tahun ini untuk Asia Timur Pasifik pada 2020.

Sesuper itukah Sri Mulyani? Jelas, jawaban klise ini cocok untuk menggambarkan, yakni tidak ada manusia yang sempurna dan super, meski Mario Teguh selalu menyemangati kita dengan 'salam super'. Di mata sejumlah analis, ada beberapa kekurangan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.

Sri Mulyani selama ini dikenal sebagai figur berintegritas dan punya kredibilitas yang baik sebagai menkeu. Berkat kredibilitasnya itu, ia mampu menarik kepercayaan yang tinggi dari pelaku pasar dan komunitas internasional.

Namun, sejumlah ekonom mencatat ada dua kelemahan Sri Mulyani. Pertama, ia dinilai lemah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Terlepas dari berbagai kebijakan reformasi perpajakan yang digulirkan selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk tax amnesty dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta pengembangan core tax system, kinerja penerimaan perpajakan Indonesia tak banyak berubah.

Tahun lalu, misalnya, rasio pajak hanya 10,23% dari produk domestik bruto (PDB). Bahkan, itu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan masa awal pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015 yang tercatat 10,76% dari PDB. Kinerja penerimaan perpajakan seperti itu dinilai stagnan dalam satu dekade terakhir.

Kedua, Sri Mulyani dinilai lemah dalam menahan beban utang pemerintah yang makin membebani APBN secara signifikan. Imbasnya, beban utang itu menurunkan kemampuan APBN dalam menstimulasi perekonomian dan melindungi rakyat miskin. Beban bunga utang terus meningkat dalam satu dekade terakhir, terutama pascapandemi covid-19 yang melonjak sangat tinggi. Pada 2015, beban bunga utang tercatat dalam kisaran Rp150 triliun. Namun, kini telah mendekati Rp500 triliun.

Beban bunga utang melambung dari 17,9% atas penerimaan perpajakan pada 2019 menjadi 24,4% dari penerimaan pajak pada 2020. Pada 2023, rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak masih dalam kisaran 20,6%, pada 2024 di kisaran 21,5%, jauh di atas batas aman di kisaran 7% sampai 10%.

Namun, di pasar, Sri Mulyani tetaplah figur yang punya tingkat penerimaan tinggi. Sosoknya yang dinilai nonpartisan dan lebih banyak dituntun pertimbangan profesional dan argumentasi rasional dalam pembuatan kebijakan ketimbang kebijakan di luar itu, menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan banyak pihak terhadap Sri Mulyani.

Maka itu, ketika ada seputar isu menghampirinya, pasar seketika bereaksi negatif. Saat beredar kabar bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari kursi menteri keuangan di Kabinet Merah Putih, pasar sahan di Bursa Efek Indonesia pun 'meriang'.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI anjlok lebih dari 5% di sesi perdagangan pagi hingga siang dan sempat dihentikan selama 30 menit.

Maka itu, demi menenangkan pasar, Sri Mulyani pun menggelar konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beberapa jam setelah penghentian perdagangan bursa. Sri Mulyani menegaskan dirinya 'ada di sini, berdiri, dan tidak mundur'. Sri Mulyani menyatakan ia tetap fokus menjalankan tugas sebagai menteri keuangan, yakni mengelola APBN dan terus menjaga keuangan negara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Pasar saham sedikit bisa ditenangkan meski IHSG tetap merosot. Namun, setidaknya, pernyataan Sri Mulyani menjadi satu-satunya pernyataan pejabat pemerintah saat badai menghantam pasar saham. Ia bisa menenangkan, tapi tentu tidak cukup untuk terus-terusan membendung gejolak saham.

Kepercayaan memang jadi sesuatu yang akhir-akhir ini amat mahal harganya. Sampai-sampai Sri Mulyani yang oleh pasar dan mesin pintar AI dipercaya memiliki beragam kehebatan tidak mampu secara signifikan memulihkan kepercayaan. Bu Sri yang akhir-akhir ini agak jarang menggelar konferensi pers, apakah akan kembali rajin menyapa media demi memulihkan kepercayaan pasar? Kita tunggu saja.