The Military Way

DALAM sejarah Indonesia, mungkin dunia, baru pertama kali kabinet yang akan menjalankan roda pemerintahan mendapatkan pembekalan atau penggemblengan ala militer dan ditempatkan di lembaga pendidikan militer.

Presiden Prabowo Subianto memboyong 109 menteri dan wakil menteri anggota Kabinet Merah Putih di pemerintahan periode 2024-2029 ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Pembekalan juga diikuti para utusan, penasihat, dan staf khusus presiden hingga para kepala badan. Penggemblengan berlangsung pada Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10).

Lembah Tidar yang biasanya riuh oleh taruna calon perwira Angkatan Darat kini riuh oleh semua unsur penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya mereka juga mendapat pembekalan selama dua hari di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Para peserta yang mengikuti pembekalan itu memakai seragam Komponen Cadangan (Komcad). Setelan berwarna hijau loreng itu berpadu dengan sepatu hitam. Mereka dibangunkan dengan peluit pada pukul 04.00 WIB, selanjutnya mereka turun ke lapangan untuk berolahraga dan belajar baris-berbaris di Lapangan Sapta Marga, Akmil.

Selain belajar baris-berbaris, mereka mendapat pengarahan dari Presiden Prabowo. Selanjutnya pembekalan dari pagi sampai sore hari tentang berbagai hal, seperti pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, anggaran negara, pelaksanaan birokrasi, hilirisasi, kemandirian pangan (food estate) dan program makan bergizi gratis.

Namun, dari sekian materi pembekalan tidak satu pun menyinggung kelanjutan pembangunan dan rencana hijrah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus itu juga tak menyinggung soal IKN saat berpidato seusai menjalani pelantikan di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).

Alhasil, IKN tidak menjadi prioritas pemerintahan Prabowo yang semula dikumandangkan sebagai pemerintahan keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Tak mengherankan muncul spekulasi di masyarakat bahwa proyek yang diproyeksikan menghabiskan anggaran Rp466 triliun itu bakal mangkrak.

Dugaan mangkrak juga diperkuat dengan rencana perpindahan aparatur sipil negara yang berubah-ubah. Yang semula direncanakan pada Oktober 2024 lalu mundur pada Januari 2025.

Memindahkan ribuan ASN tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi Prabowo ingin segera melunasi janji-janji politiknya yang 'aduhai' dalam setahun pertama pemerintahannya.

Mantan Pangkostrad itu menepis pembekalan jajaran pemerintahan di Lembah Tidar sebagai upaya militerisasi. “Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristis, salah, bukan itu. The military way ditiru banyak pemerintah, terutama perusahaan-perusahaan. Inti dari semua adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta Saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” tandas Presiden Prabowo, Jumat (25/10).

Pernyataan Prabowo bahwa pembekalan itu bukan langkah militerisasi patut diapresiasi. Pasalnya, budaya militer dengan sipil berbeda sangat berbeda jauh. Budaya militer tidak mengenal demokrasi dan kesetaraan.

Dalam budaya militer kepatuhan kepada atasan ialah hal yang absolut. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa salah satu sumpah prajurit ialah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

Jika pembekalan pemerintahan Prabowo di Lembah Tidar yang dibiayai sendiri dari kocek Kepala Negara untuk menciptakan kedisiplinan, kekompakan, setia kepada NKRI, dan penguatan visi dan misi, tentu kita mendukung sepenuhnya.

Dengan demikian, pascapembekalan di Magelang rakyat mengharapkan tidak ada lagi menteri yang 'selonong boy'. Berbicara asal bunyi, tanpa data dan kajian, dan melanggar etika, seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Prabowo memang tak mudah mengorkestrasi kabinetnya yang tambun. Namun, dari pembekalan di Hambalang dan Lembah Tidar para pembantunya seharusnya sudah tahu ke mana arah kepemimpinan bos mereka.

Permasalahan domestik yang seabrek, utang luar negeri yang menggunung, dan kondisi global yang terus memanas, selain kedisiplinan dan kekompakan, juga memerlukan kecerdasan dalam mengelola negara secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Di atas semua itu, etika penyelenggara negara harus dijunjung setinggi langit. Military way atau apa pun 'way-way' lainnya hanya pepesan kosong jika hampa dari sikap etis, rasa malu, tak tahu kepatutan dan kepantasan sebagai pemimpin.

Kata Albert Camus (1913-1960), filsuf dan sastrawan besar Prancis, seseorang tanpa etika ialah binatang buas yang dilepaskan di dunia ini. Tabik!