Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
DALAM artikel yang diterbitkan pada November 2023, surat kabar bisnis yang berbasis di Inggris, Financial Times, pernah menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'a man in a hurry'. Terjemahan bebasnya mungkin 'pria yang diburu waktu' atau 'manusia buru-buru'.
Julukan itu terutama merujuk kepada proyek paling ambisius Jokowi, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Dicanangkan pada Maret 2022, IKN diproyeksikan dapat menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sebelum Jokowi lengser dari jabatannya pada Oktober 2024.
Karena itulah, IKN dikebut pada waktu-waktu akhir pemerintahannya demi menuntaskan rencana tersebut. Jokowi sangat tampak terburu-buru. Ia seakan ingin membuktikan bahwa ia mampu mengubah ambisi dan obsesinya tersebut menjadi legacy. Segala kritik atas keterburu-buruan itu tak ia acuhkan. Ia jalan terus demi menyelesaikan targetnya yang ambisius.
Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Enak?
Kenyataannya, kita sama-sama tahu, sampai hari ini ibu kota belum berpindah. Keputusan presiden (kepperes) yang mengesahkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN belum diteken. Belakangan, Jokowi malah mempersilakan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menandatangani keppres tersebut setelah nanti dilantik.
Di atas kertas belum tuntas, di lapangan pun sama. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung kehidupan masyarakat yang nantinya bakal tinggal di ibu kota baru masih jauh dari kata siap. Barangkali bangunan-bangunan ikonik seperti istana dan taman kota saja yang sudah bisa difungsikan 100%. Selebihnya masih proses.
Itu terbukti dari kembali molornya rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Awalnya mereka bakal dipindah September 2024, lalu diundur ke Oktober 2024. Namun, rencana itu mentah lagi, terakhir dijanjikan ASN akan dipindah pada Januari 2025. Entahlah, apakah rencana itu akan tepat waktu atau malah molor lagi, kita tunggu saja.
Baca juga : Sean Gelael Optimistis Raih Podium di Sao Paolo
Sejujurnya, proyek IKN hanyalah satu contoh keterburu-buruan Jokowi demi mengejar ambisi. Di bidang lain, politik, misalnya, pria dengan nama kecil Mulyono itu juga kerap bertindak buru-buru meski berulang kali pula dia melontarkan kalimat 'ojo kesusu' (jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa) saat bicara soal keputusan-keputusan politiknya.
Ambiguitas semacam itu memang sering kita lihat dari sosok Jokowi. Bibirnya mengucap A, yang ia lakukan B. Mulutnya kerap bicara 'ojo kesusu', tapi langkahnya begitu 'kesusu'. Sampai-sampai muncul guyonan sarkas di kalangan netizen media sosial tentang sikap Pak Presiden itu: 'dengarkan apa yang dikatakan Jokowi, lalu lihat sebaliknya'.
Sikap buru-buru Jokowi dalam politik sudah terlihat sejak ia menjabat Wali Kota Solo pada periode kedua (2010-2015). Ia yang memenangi Pilkada Surakarta 2010 dengan amat telak (bersama wakilnya, FX Hadi Rudyatmo, meraup suara 90,09%), nyatanya tak tahan godaan untuk buru-buru naik kelas. Pada 2012, tiba-tiba ia sudah berada di Jakarta untuk berlaga sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta.
Baca juga : SDN 085 Ciumbuleuit dan SDN 043 Cimuncang Raih Podium Teratas
Kisah pun berulang, baru dua tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali buru-buru ingin menjajal panggung kekuasaan yang lebih besar. Ia maju menjadi calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai cawapres pada Pilpres 2014. Hasilnya, ia menang dan menjadi Presiden ke-7 RI meski dengan membawa sejumlah janji kepada publik Jakarta yang belum ia tuntaskan.
Saat menjadi Presiden, sifat buru-buru Jokowi mulai muncul lagi pada periode keduanya. Kali ini bukan semata untuk dirinya, melainkan juga untuk keluarganya. Baru satu tahun setelah ia memenangi Pilpres 2019, Jokowi sudah buru-buru menyorongkan anak dan menantunya ikut berlaga dalam Pilkada 2020. Gibran Rakabuming di Solo dan Bobby Nasution di Medan.
Tak sampai empat tahun kemudian, langkah mereka berlanjut. Jokowi tak sabar pengin cepat-cepat menaikkan kelas keduanya. Gibran 'dibawanya' menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, sedangkan Bobby disokong menjadi calon gubernur Sumatra Utara. "Pokoknya main cepat mumpung bapak masih menjabat," begitu anekdot yang kerap kita dengar.
Baca juga : Semangat Juang Jadi Modal bagi Nizar Raih Podium Bali Trail Run Ultra 2024
Belakangan, anak bungsunya yang belum matang juga buru-buru ia dorong ke panggung politik nasional. Kaesang Pangarep awalnya 'dititipkan' ke PSI, lalu digadang-gadang bisa ikut Pilkada 2024. Niat terakhirnya itu akhirnya pupus karena perlawanan rakyat.
Jokowi juga menjadi 'manusia buru-buru' dalam konteks pembentukan aturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan atau yang memberi keuntungan pada kepentingan dia dan kroni. UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ialah sedikit contoh regulasi yang diproduksi secara tergesa-gesa ala Jokowi.
Di dunia medis, ada istilah hurry sickness yang didefinisikan sebagai kondisi gangguan psikologis ketika seseorang selalu merasa tergesa-gesa atau tidak sabar ingin segera menyelesaikan setiap hal yang tengah dilakukannya. Gejalanya, sih, mirip seperti yang dilakukan Jokowi, suka terburu-buru, serbacepat, dan ingin cepat pula selesai.
Namun, kiranya menyembuhkan orang dengan gejala medis hurry sickness akan lebih mudah ketimbang menyembuhkan perilaku elite yang suka tergesa-gesa dalam mengejar ambisi atau memanjat kekuasaan. Apalagi kalau dalam ketergesa-gesaan itu mereka juga menihilkan etika. Sulit.
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.
MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.
"LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.
SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.
HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.
ADA benarnya pernyataan Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”
KOPERASI itu gerakan. Ibarat klub sepak bola, gerakan koperasi itu mirip klub Barcelona. Klub dari Catalan, Spanyol, itu dari rakyat dan milik rakyat.
APAKAH gerakan reformasi yang sudah berusia 27 tahun bisa disebut berhasil atau malah gagal? Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang mana dan dalam hal ihwal apa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved