Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PEPATAH lama dari Edward Bulwer-Lytton menyebutkan pena lebih tajam daripada pedang. Apa yang terjadi jika pena itu dipakai untuk menuliskan hukum sebagai pembungkus hasrat penguasa?
Hukum untuk menyembunyikan hasrat penguasa tentu saja jauh lebih tajam lagi daripada pedang. Bahkan lebih tajam daripada peluru. Hasrat itu disebut Javier Corrales sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan yang tidak demokratis.
Fenomena autocratic legalism telah menjadi persoalan serius yang mengancam iklim demokrasi, tulis Miftah Faried Hadinatha dalam Jurnalkonstitusi.mkri.id. Pertanda munculnya fenomena ini pun telah ada di Indonesia sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Enak?
Berdasarkan penelusuran literatur Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan yang dikutip Miftah, ada tiga tanda autocratic legalism. Pertama, kooptasi partai yang berkuasa di parlemen; kedua, menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak; ketiga, mengganggu independensi lembaga peradilan.
Ketiga tanda itu berlangsung sempurna saat ini. Akibatnya, hanya sebulan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembuat undang-undang mengesahkan secepat kilat revisi undang-undang untuk menebalkan hasrat kekuasaan.
Ada dua revisi undang-undang yang menjadi sorotan. Keduanya disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 19 September 2024. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi itu memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden dalam menentukan jumlah kementerian.
Baca juga : Sean Gelael Optimistis Raih Podium di Sao Paolo
Kedua, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Wantimpres naik kelas menjadi lembaga negara dan jumlah anggotanya tidak dibatasi.
Revisi kedua undang-undang itu menjadi sorotan karena tidak melibatkan partisipasi publik. Pembahasannya sangat singkat, masing-masing dalam satu hari dan cukup selama 3 jam.
Segala tindakan yang memaksakan kepentingan di luar kemauan, kehendak, serta kebutuhan masyarakat disebut sebagai autocratic legalism. Dengan kata lain, partisipasi publik mampu mencegah kehadiran hukum berbungkus hasrat penguasa.
Baca juga : SDN 085 Ciumbuleuit dan SDN 043 Cimuncang Raih Podium Teratas
Partisipasi publik, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, antara lain bertujuan menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan.
Selain itu, tujuan lainnya ialah menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan; serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap lembaga legislatif. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 2023 menemukan tingkat kepercayaan masyarakat pada DPR dan partai politik lebih rendah jika dibandingkan dengan lembaga lainnya.
Mahkamah Konstitusi menyebutkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.
Baca juga : Semangat Juang Jadi Modal bagi Nizar Raih Podium Bali Trail Run Ultra 2024
Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya; kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, pembuat undang-undang membebaskan presiden menentukan jumlah kementerian yang dibentuk, tidak lagi dibatasi paling banyak 34 kementerian.
Sepanjang era reformasi, terdapat lima kabinet yang terdiri dari 34 kementerian, yaitu pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan dua kali pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintahan Presiden BJ Habibie memiliki 36 kementerian dan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebanyak 30 kementerian.
Jumlah menteri bervariasi sepanjang Orde Lama. Pada masa sebelum 27 Desember 1949 berkisar antara 16 orang (Kabinet Syahrir ke-1) dan 37 orang (Kabinet Amir Syariffudin ke-2). Jumlah menteri pada masa sesudahnya berkisar antara 18 (Kabinet Wilopo) dan 25 orang (Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2).
Pada masa demokrasi terpimpin, jumlah menteri lebih dari 100 orang karena pimpinan MPRS dan DPR Gotong Royong dan Ketua MA diberi status menteri. Sepanjang Orde Baru berkuasa, jumlah menteri tidak lebih dari 30 orang.
Sejauh ini presiden terpilih Prabowo Subianto belum mengumumkan jumlah menteri yang disiapkan. Meski demikian, Prabowo disebut-sebut telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik untuk menjadi menteri.
Jika jumlah menteri mendatang lebih dari 40 orang, hal itu berarti mencetak rekor setelah kabinet demokrasi terpimpin dengan 100 menteri. Publik menunggu apakah kabinet yang dibentuk itu bertujuan membalas jasa atau mementingkan masyarakat.
Kalaulah undang-undang direvisi hanya untuk membungkus kepentingan sesaat, publik boleh mencoba untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
PERJUANGAN mengusir penjajah lebih mudah ketimbang melawan bangsa sendiri.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad kuat, sangat kuat, untuk memberantas korupsi. Tekad itu tersurat tegas dalam pidato, tetapi tertatih-tatih merampas aset maling-maling uang rakyat.
ADA beberapa hal menarik dari peringatan Hari Raya Idul Adha, selain kebagian daging kurban tentunya.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam
SAYA termasuk orang yang suka mendengar berita baik. Setiap datang good news di tengah belantara bad news, saya merasakannya seperti oase di tengah padang gersang.
NEGARA mana pun patut iri dengan Indonesia. Negaranya luas, penduduknya banyak, keragaman warganya luar biasa dari segi agama, keyakinan, budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa.
APALAH arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Andai mawar disebut dengan nama lain, wanginya akan tetap harum.
MENGAPA pameran bursa kerja atau job fair di negeri ini selalu diserbu ribuan, bahkan belasan ribu, orang? Tidak membutuhkan kecerdasan unggul untuk menjawab pertanyaan itu.
"LIBUR telah tiba. Hore!" Pasti akan seperti itu reaksi orang, terutama anak sekolah, ketika mendengar kata libur. Yang muncul ialah rasa lega, sukacita, dan gembira.
SAYA lega membaca berita bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan.
HARAP-HARAP cemas masih dirasakan masyarakat saat melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah.
ADA benarnya pernyataan Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”
KOPERASI itu gerakan. Ibarat klub sepak bola, gerakan koperasi itu mirip klub Barcelona. Klub dari Catalan, Spanyol, itu dari rakyat dan milik rakyat.
APAKAH gerakan reformasi yang sudah berusia 27 tahun bisa disebut berhasil atau malah gagal? Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang mana dan dalam hal ihwal apa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved