Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Mencetak Rekor Jumlah Menteri

23/9/2024 05:00
Mencetak Rekor Jumlah Menteri
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

PEPATAH lama dari Edward Bulwer-Lytton menyebutkan pena lebih tajam daripada pedang. Apa yang terjadi jika pena itu dipakai untuk menuliskan hukum sebagai pembungkus hasrat penguasa?

Hukum untuk menyembunyikan hasrat penguasa tentu saja jauh lebih tajam lagi daripada pedang. Bahkan lebih tajam daripada peluru. Hasrat itu disebut Javier Corrales sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan yang tidak demokratis.

Fenomena autocratic legalism telah menjadi persoalan serius yang mengancam iklim demokrasi, tulis Miftah Faried Hadinatha dalam Jurnalkonstitusi.mkri.id. Pertanda munculnya fenomena ini pun telah ada di Indonesia sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Enak?

Berdasarkan penelusuran literatur Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan yang dikutip Miftah, ada tiga tanda autocratic legalism. Pertama, kooptasi partai yang berkuasa di parlemen; kedua, menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak; ketiga, mengganggu independensi lembaga peradilan.

Ketiga tanda itu berlangsung sempurna saat ini. Akibatnya, hanya sebulan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembuat undang-undang mengesahkan secepat kilat revisi undang-undang untuk menebalkan hasrat kekuasaan.

Ada dua revisi undang-undang yang menjadi sorotan. Keduanya disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 19 September 2024. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi itu memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden dalam menentukan jumlah kementerian.

Baca juga : Sean Gelael Optimistis Raih Podium di Sao Paolo

Kedua, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Wantimpres naik kelas menjadi lembaga negara dan jumlah anggotanya tidak dibatasi.

Revisi kedua undang-undang itu menjadi sorotan karena tidak melibatkan partisipasi publik. Pembahasannya sangat singkat, masing-masing dalam satu hari dan cukup selama 3 jam.

Segala tindakan yang memaksakan kepentingan di luar kemauan, kehendak, serta kebutuhan masyarakat disebut sebagai autocratic legalism. Dengan kata lain, partisipasi publik mampu mencegah kehadiran hukum berbungkus hasrat penguasa.

Baca juga : SDN 085 Ciumbuleuit dan SDN 043 Cimuncang Raih Podium Teratas

Partisipasi publik, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, antara lain bertujuan menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan.

Selain itu, tujuan lainnya ialah menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan; serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap lembaga legislatif. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 2023 menemukan tingkat kepercayaan masyarakat pada DPR dan partai politik lebih rendah jika dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Baca juga : Semangat Juang Jadi Modal bagi Nizar Raih Podium Bali Trail Run Ultra 2024

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya; kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, pembuat undang-undang membebaskan presiden menentukan jumlah kementerian yang dibentuk, tidak lagi dibatasi paling banyak 34 kementerian.

Sepanjang era reformasi, terdapat lima kabinet yang terdiri dari 34 kementerian, yaitu pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan dua kali pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintahan Presiden BJ Habibie memiliki 36 kementerian dan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebanyak 30 kementerian.

Jumlah menteri bervariasi sepanjang Orde Lama. Pada masa sebelum 27 Desember 1949 berkisar antara 16 orang (Kabinet Syahrir ke-1) dan 37 orang (Kabinet Amir Syariffudin ke-2). Jumlah menteri pada masa sesudahnya berkisar antara 18 (Kabinet Wilopo) dan 25 orang (Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2).

Pada masa demokrasi terpimpin, jumlah menteri lebih dari 100 orang karena pimpinan MPRS dan DPR Gotong Royong dan Ketua MA diberi status menteri. Sepanjang Orde Baru berkuasa, jumlah menteri tidak lebih dari 30 orang.

Sejauh ini presiden terpilih Prabowo Subianto belum mengumumkan jumlah menteri yang disiapkan. Meski demikian, Prabowo disebut-sebut telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik untuk menjadi menteri.

Jika jumlah menteri mendatang lebih dari 40 orang, hal itu berarti mencetak rekor setelah kabinet demokrasi terpimpin dengan 100 menteri. Publik menunggu apakah kabinet yang dibentuk itu bertujuan membalas jasa atau mementingkan masyarakat.

Kalaulah undang-undang direvisi hanya untuk membungkus kepentingan sesaat, publik boleh mencoba untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.



Berita Lainnya
  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik