Satu Bulan

INI bukan judul lagu milik penyanyi muda, Bernadya, yang belakangan amat populer dan terus berseliweran di platform media sosial dan aplikasi pemutar musik. Satu bulan yang ini kaitannya dengan pemerintahan.

Tepat satu bulan dari sekarang, periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal berakhir. Mulai 20 Oktober 2024, pemerintahan akan berpindah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024 lalu.

Jelang 'kelengserannya', Jokowi sudah berulang kali menyampaikan pamit sekaligus permohonan maaf kepada publik. Begitu pun sejumlah menteri pembantu Presiden sudah berpamitan pada kesempatan rapat dengan DPR untuk terakhir kali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat mencuri perhatian dengan 'pidato pamit' mereka yang menyentuh di ruang rapat DPR.

Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Enak?

Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Sewajarnya memang seperti itu adabnya. Entah sedikit entah banyak, pemerintah pasti punya prestasi dan capaian, tapi sebaliknya tentu mereka juga punya salah, kurang, dan khilaf. Karena itu, ungkapan pamit dan maaf menjadi penting, tak boleh terlewat. Perkara publik akan menerima atau tidak maaf mereka, itu soal lain.

Namun, ada menteri yang tidak mungkin berpamitan sekarang lantaran ia baru saja diangkat, yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Barangkali ia termasuk salah satu menteri dengan masa jabatan tersingkat di Republik ini. Ia dilantik 11 September 2024, artinya hanya sekitar 40 hari ia akan menjalankan tugas menteri. Alangkah lucunya kalau ia ikut-ikut langsung berpamitan, sedangkan kerjanya saja belum kelihatan.

Sisa waktu satu bulan memang tak lagi efektif untuk mengejar pemenuhan target pemerintah. Termasuk keputusan Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 10 September lalu sesungguhnya hanya simbol untuk menunjukkan keseriusan pemerintah memastikan pemindahan ibu kota negara, yang merupakan janji terbesar pemerintahan Jokowi. Ya, sekadar itu, tidak ada urusannya dengan efektivitas kerja ataupun percepatan pembangunan IKN.

Masa satu bulan ini kiranya bakal terasa faedahnya bila dioptimalkan untuk memuluskan transisi pemerintahan. Salah satu ciri sirkulasi kekuasaan yang baik ialah adanya proses transisi pemerintahan yang lancar. Terlebih saat ini presiden terpilih Prabowo Subianto, konon, juga sedang semangat-semangatnya menyusun kabinet yang bakal membantu kerja dia selama lima tahun mendatang.

Selayaknya pemerintahan saat ini tidak perlu ngotot mengejar bolong-bolong target yang belum mereka penuhi. Apalagi kalau bolongnya besar, bila dipaksakan kelar satu bulan, malah berpotensi menghadirkan kerja ngebut

tanpa peduli akuntabilitas. Target mungkin saja terselesaikan, tapi akan lebih didominasi unsur kosmetik. Tidak autentik.

Akan jauh lebih baik jika pemerintah legawa mengakui ada sejumlah target program dan kebijakan yang belum tereksekusi. Toh, pada saat yang sama mereka juga bisa mengeklaim keberhasilan-keberhasilan yang mereka gapai, kok. Di penghujung waktu ini, tidak perlu lagi menutupi kegagalan, termasuk melalui bahasa-bahasa simbol yang cenderung bisa menyesatkan.

Sampai berbusa-busa permintaan maaf Presiden dan para pembantunya pun akan percuma kalau tidak disertai dengan pengakuan atas beberapa ketidakberhasilan mereka. Dalam proses transisi, semestinya yang mendominasi ialah kelegawaan dan keterbukaan. Tinggalkan nafsu intervensi dan cawe-cawe, terutama dari pemerintahan sekarang yang punya catatan buruk perihal dua sikap itu pada Pemilu 2024 lalu.

Jokowi tentu sangat boleh menitipkan program yang belum berhasil ia selesaikan ke Prabowo. Sinkronisasi pada masa transisi justru membutuhkan masukan dan titipan program seperti itu. Yang tidak boleh ialah menitipkan dinasti politik, yang selama beberapa tahun terakhir ia bangun, untuk bisa tetap 'diamankan' di era Prabowo.

Artinya, semua konsekuensi yang menyertai pembangunan dinasti politik Jokowi, dengan segala manuver politik dan akrobat hukum pada masa lalu, biarlah ia sendiri yang menanggungnya. Buku catatan buruk itu mesti ditutup, jangan diteruskan di pemerintahan mendatang, sekalipun mungkin ada andil Jokowi dalam lempengnya jalan Prabowo menuju kursi kekuasaan.

Satu bulan ini boleh jadi akan menjadi jeda waktu karena seusai pelantikan 20 Oktober nanti, publik akan menunggu apakah Prabowo bakal tetap dalam bayang-bayang Jokowi, atau sebaliknya, ia mampu meredam dominasi pendahulunya itu. Kalau kita bicara demi kebaikan bangsa di masa depan, kemungkinan kedualah yang semestinya dipilih Prabowo.

Boleh saja wakil presiden yang bakal mendampingi Prabowo nanti ialah Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi, tapi bukan berarti Prabowo bisa dikendalikan alias disetir Jokowi. Yang boleh menyetir presiden hanya satu, yaitu daulat rakyat. Kalau ada pihak lain pengin coba-coba menyetir, tendang saja. Itu cuma semacam sopir tembak yang sedang cari-cari kesempatan jadi sopir utama.