Berebut Panggung Jakarta

DARI sekian ratus daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang bakal menggelar pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang, Pilkada DKI Jakarta tampaknya tetap menjadi yang paling membetot perhatian. Bukan cuma perhatian publik, melainkan juga perhatian para elite politik nasional.

Kalau pilkada serentak diibaratkan festival musik, Pilkada Jakarta ialah panggung utamanya. Daerah-daerah lain mungkin cukup tampil di panggung-panggung kecil di sekelilingnya. Panggung utama akan menyedot atensi paling besar karena punya daya tarik paling kuat. Sorotan lampu dan bidikan kamera pun sudah pasti akan lebih terfokus ke sana.

Lantas apa sebetulnya daya tarik yang tersisa dari Jakarta? Bukankah sebentar lagi ibu kota negara akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN)? Jawabannya simpel, Jakarta dengan sejarah panjangnya tidak segampang itu tergantikan sebagai sentra bisnis, ekonomi, dan bahkan politik. Kota yang sudah menjelma menjadi megaurban itu tidak pernah gagal menawarkan peluang sekaligus mimpi utopia.

Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Enak?

Boleh saja nanti, cepat atau lambat, pusat pemerintahan bakal berpindah ke IKN. Namun, daya magis Jakarta sebagai pusat perputaran uang tidak akan hilang. Sebagian kekuatan Jakarta yang katanya ingin dilepaskan dengan status barunya yang tak lagi menjadi ibu kota kiranya juga tidak akan signifikan memengaruhi daya tarik megapolitan itu di mata para elite baik penguasa politik maupun ekonomi.

Itu sebabnya, dalam konteks politik, Jakarta juga diperebutkan secara mati-matian. Buktinya ada. Keriuhan drama dan kencangnya dinamika pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang kita saksikan, beberapa waktu lalu, nyata-nyata menunjukkan 'penguasaan' atas panggung Jakarta dianggap sebagai kunci kekuasaan di level nasional.

Jakarta akan tetap menjadi episentrum politik nasional. Karena itu, panggung Pilkada Jakarta betul-betul menjadi magnet. Sejumlah pakar bilang kontestasi di Jakarta sangat strategis sebagai batu loncatan menuju level kontestasi demokrasi yang lebih tinggi, yaitu pemilihan presiden (pilpres).

Joko Widodo (Jokowi), Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno ialah contoh pemimpin-pemimpin Jakarta yang dalam satu dekade ini mampu 'naik kelas' dengan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jokowi, kendati baru merasakan dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan berhasil memenangi Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Bisa dikatakan Pilkada Jakarta merupakan politik elektoral level daerah yang punya pengaruh paling kuat terhadap dinamika politik nasional. Teori itu semakin terasa dan berlaku pada Pilkada Jakarta tahun ini. Seluruh kekuatan politik nasional seakan tercurah untuk kepentingan pemenangan di Jakarta.

Itu pula yang menjadi jawaban mengapa perebutan penguasaan panggung utama itu tidak hanya berjalan sengit, tapi juga kotor. Tidak semata diisi dengan perang strategi, tetapi juga dalam prosesnya kerap ditingkahi dengan sikut-menyikut, ganjal-mengganjal, bahkan sandera-menyandera dan jegal-menjegal.

Bahkan, representasi dinasti politik penguasa pun sempat akan dicoba 'disusupkan' menjadi kandidat di Pilkada Jakarta meski rencana itu kemudian pupus, terutama setelah Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus 2024 mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur soal syarat usia pencalonan.

Pilkada Jakarta sejatinya selalu dituntut bisa menjadi contoh dari kedewasaan berdemokrasi bangsa ini. Namun, yang terjadi saat ini sebaliknya, malah menjadi contoh buruk penerapan demokrasi. Jakarta kini tak hanya tersandera oleh polusi udara, tapi juga polusi politik yang menghamba pada kekuasaan.

Para elitelah yang mengendalikan semuanya, tentu demi kepentingan mereka. Masa bodoh dengan suara dan aspirasi masyarakat. Mereka lupa bahwa hakikat pilkada bukan semata ajang mencari pemenang dan menyingkirkan yang kalah, melainkan arena memilih pemimpin mumpuni untuk memuliakan daerah tersebut.

Jakarta akan menuju status kekhususan yang baru di era gubernur dan wakil gubernur yang dihasilkan dari kontestasi pilkada tahun ini. Akan seperti apa Jakarta dengan status barunya, itu sangat bergantung pada kecakapan pemimpin yang baru nanti.

Akan tetapi, kalau melihat proses yang terjadi sepanjang tahapan pilkada, saya, kok, tidak yakin Jakarta akan banyak berubah. Boleh jadi, Jakarta dengan kekhususannya nanti hanya akan dijadikan objek untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi para penguasa. Bukan sebagai subjek untuk memanusiakan dan membahagiakan seluruh warganya.

Namun, itu sebatas dugaan saya sebagai orang awam. Di balik itu saya masih punya simpanan asa akan hadirnya Jakarta yang lebih baik, yang lebih human. Pemimpin Jakarta harus lebih banyak menyerap aspirasi warga dalam menelurkan setiap program dan kebijakan, alih-alih menuruti kemauan dan kepentingan tuan yang mengusung mereka.