Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PEMILIHAN kepala daerah secara langsung kembali menghampiri rakyat. Pesta yang berlangsung saban lima tahun sekali itu merupakan salah satu amanat reformasi karena selama era Orde Baru kepala daerah ditunjuk pemerintah, selanjutnya memasuki era reformasi sempat dipilih DPRD.
Atas desakan rakyat, dilakukan pilkada langsung pertama pada Juni 2005. Dasarnya ialah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999.
Namun, pilkada langsung belum memberikan penguatan kepada kualitas demokrasi dan belum menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat. Pilkada baru ingar-bingar pestanya elite politik, belum menjadi pestanya rakyat.
Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Enak?
Rakyat masih menjadi objek penderita dalam pilkada. Bukan subjek yang menentukan proses terpilihnya sebuah calon pemimpin daerah yang mereka dambakan. Proses terpilihnya calon kepala daerah bukan menjaring aspirasi dari bawah (bottom up), melainkan dari atas (top down).
Alhasil, muncullah para calon kepala daerah 'aneh-aneh' tanpa rekam jejak yang baik dan pernah berkontribusi kepada rakyat. Mereka yang terpilih ialah yang memiliki modal dan koneksi kepada elite politik. Tak sedikit di antara mereka ialah keluarga sang elite, apakah istri, anak, atau mantu.
Mereka terpilih bukan karena pilihan sejati rakyat, melainkan mereka membeli suara rakyat dengan money politics, sembako, dan sebagainya. Modal yang dikeluarkan sang calon sangat besar dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Baca juga : Sean Gelael Optimistis Raih Podium di Sao Paolo
Tak semuanya modal dari kocek calon kepala daerah, bahkan modal lebih besar dari rekanan pemerintah daerah atau pengusaha tertentu yang memberikan ijon politik kepada calon kepala daerah. Biaya yang besar untuk memenangkan kontestasi kepala daerah (political cost) dan sokongan fulus dari rekanan atau pengusaha membuat kepala daerah terpilih harus mengembalikan modal dengan beribu jurus.
Proyek-proyek pemerintah yang seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga yang mendapat proyek ialah orang-orang tertentu yang tidak memiliki kinerja yang baik untuk mengerjakan proyek. Ada pula proyek kemudian dilimpahkan kepada orang lain karena sang pemenang proyek sebenarnya ialah calo proyek.
Jika proses demokrasi cacat, baik cacat etik atau hukum, hasilnya pun tak bakal jauh berbeda. Pemimpin daerah yang terpilih ialah mereka yang tidak memedulikan etika dan hukum. Kepemimpinan yang mereka bangun seperti 'kerajaan'. Kepemimpinan menara gading yang mengabaikan denyut nadi rakyat. Mereka tak peduli dengan penderitaan rakyat.
Baca juga : SDN 085 Ciumbuleuit dan SDN 043 Cimuncang Raih Podium Teratas
Mereka baru peduli apabila kasus yang menimpa rakyat, kemalangan, dan kesusahan rakyat terekspos di media sosial. Mereka mau bantu rakyat yang kesusahan dengan ekspos yang besar di media sosial dan media mainstream. Mereka membantu rakyat bukan karena sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi mereka.
Tak pelak pilkada melahirkan maling. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 61 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penegak hukum pada 2021 hingga 2023. Praktik rasuah yang mereka lakukan mayoritas suap-menyuap, penyalahgunaan APBD, dan jual beli jabatan aparatur sipil negara. Bahkan, mereka tega memalak seorang guru yang ingin menjadi kepala sekolah. Jika ditotal sejak dimulainya pilkada, sudah ratusan kepala daerah yang menghuni hotel prodeo.
Celakanya, kekuatan politik uang dan pencitraan mampu membuat rakyat terbius, terpana, dan terpesona dengan figur calon kepala daerah yang berasal dari keluarga koruptor. Ayah atau ibu mantan kepala daerah yang terjerat korupsi, malah ada yang masih di penjara, anak atau mantu berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Baca juga : Semangat Juang Jadi Modal bagi Nizar Raih Podium Bali Trail Run Ultra 2024
Pengabaian para elite politik kepada kepantasan, kepatutan, dan semangat memberantasan korupsi sebagai extraordinary crime, dalam memilih calon, menyebabkan korupsi langgeng di daerah.
Tak mengherankan korupsi kepala daerah bikin melongo publik karena nilai uang negara yang digarong sangat fantastis, seperti kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (2010-2015 dan 2016-2021) dengan kerugian negara sebesar Rp469 miliar, dan kasus korupsi Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron (2003-2008 dan 2008-2013) dengan nilai korupsi mencapai Rp441 miliar.
Kini, rakyat akan mengikuti pilkada pada 27 November 2024. Pilkada kali ini disebut 'rasa pilpres' karena nuansa rivalitas pilpres pada 14 Februari lalu yang belum selesai. Pilkada akan dihelat di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Demokrasi akan menjadi bencana apabila demos (rakyat) tidak berdaya. Sejatinya, kata George Bernard Shaw, demokrasi ialah sebuah alat yang menjamin kita akan diperintah dengan sebaik-baiknya. Tabik!
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved