Makan Bergizi tanpa Korupsi

DI ujung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bentangan karpet merah terus diberikan kepada penerusnya, presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Selain untuk memudahkan pergantian kekuasaan pada rezim keberlanjutan tersebut, itu juga melancarkan eksekusi program-program pemerintahan sesuai dengan janji kampanye Prabowo-Gibran.

Salah satu program andalannya ialah makan bergizi gratis. Presiden Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Baca juga : Jadi Mantan Presiden, Enak?

BGN ialah lembaga baru di akhir pemerintahan Jokowi yang akan mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun. Rencananya, program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025.

Pembentukan BGN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sesuai dengan Pasal 5 perpres tersebut, badan itu bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dengan empat kelompok masyarakat.

Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Kedua, anak usia di bawah lima tahun. Ketiga, ibu hamil, dan keempat, ibu menyusui.

Dalam dokumen visi dan misi Prabowo-Gibran ditargetkan program yang semula bernama makan siang gratis kemudian berganti menjadi makan bergizi itu akan menyasar 82,9 juta jiwa. Namun, program itu dilaksanakan secara bertahap.

Sejak dikumandangkan dalam kampanye Prabowo-Gibran, program makan bergizi melahirkan kontroversi karena dinilai tanpa kajian, mustahil dilakukan, rumit, tidak strategis, tidak cerdas, hanya memberikan umpan, memboroskan anggaran, dan sebagainya.

Namun, hasil Pilpres 2024 berkata lain. Pemilih paslon nomor urut 02 itu menyambutnya dengan sukacita. Alhasil, pasangan tersebut menjadi pemenang pilpres dengan meraih 96.214.691 suara 58.58% dari suara sah.

Program makan bergizi gratis membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani pusing tujuh keliling menyiapkan anggarannya. Pasalnya, pemerintahan Jokowi memiliki agenda prioritas menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun, Jokowi harus 'mengalah'.

Anggaran pembangunan IKN yang semula jor-joran akhirnya harus 'terjun bebas' pada RAPBN 2025, yakni sebesar Rp143,1 miliar. Anggaran tersebut turun dari anggaran pembangunan IKN pada 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun. Adapun total biaya pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun.

Program makan bergizi gratis masih belum jelas besaran paket per porsinya. Namun, berapa pun harga menu yang dipatok, tidak boleh menyampingkan terpenuhinya gizi seimbang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, pengertian gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-sehari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Empat pilar gizi seimbang yang dulu dikenal '4 sehat 5 sempurna', yakni mengonsumsi keanekaragaman pangan, melakukan aktivitas fisik, membiasakan perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.

Program makan bergizi gratis harus memenuhi angka kecukupan gizi, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Program itu jangan bermain di hilir, sekadar bagi-bagi sarapan atau makan siang gratis, tetapi harus bermain di hulu, juga menjaga empat pilar gizi seimbang di atas. Selain itu, jajanan di sekitar sekolah yang mengandung 'racun' bagi jangka panjang pertumbuhan anak harus dilarang.

Program makan bergizi gratis sangat membantu peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Tiga aspek yang diukur dalam IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Menurut data IPM 2022, di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat keenam setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Di balik 'gemerlapnya' program makan bergizi gratis hingga 'mengalahkan' IKN, kekhawatiran publik akan terjadinya praktik rasuah tak bisa dimungkiri.

Jika hal itu terjadi, berarti gagal dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, dan unggul. Dengan demikian, gagal pula menggapai Indonesia emas 2045.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis yang masif itu bisa menjadi momentum penguatan sumber pangan lokal dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Karena itu, pengelolaan program tersebut harus memenuhi asas akuntabilitas, transparan, dan partisipatif. Tabik!