Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEKAN lalu, media foreignpolicy.com menurunkan sebuah artikel menggugah berjudul Will India Surpass China to Become the Next Superpower?. Graham Allison, guru besar bidang pemerintahan di Harvard Kennedy School, memotret bagaimana India punya potensi menyalip Tiongkok menjadi pemimpin ekonomi dunia.
Potensi itu ia apungkan ketika India mengambil alih posisi Tiongkok untuk menjadi negara terpadat di dunia, April lalu. Populasi India mencapai 1,428 miliar orang, atau 3 juta orang lebih banyak ketimbang penduduk Tiongkok yang mencapai 1,425 miliar orang.
Para pengamat pun bertanya-tanya, akankah New Delhi melampaui Beijing untuk menjadi negara adidaya global berikutnya? Tingkat kelahiran India hampir dua kali lipat dari Tiongkok. Selain itu, India telah melampaui Tiongkok dalam pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir (PDB India tumbuh 6,1% pada kuartal terakhir, sedangkan Tiongkok 4,5%).
Sekilas, statistik itu terlihat menjanjikan. Pertanyaan Allison kian relevan ketika Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington, pekan ini. Dari sudut pandang AS, jika India benar-benar dapat mengalahkan Tiongkok, itu akan menjadi 'sesuatu yang patut diteriakkan dengan gegap gempita'.
India adalah musuh alami Tiongkok. Semakin besar dan kuat pesaing Tiongkok di Asia, semakin besar prospek keseimbangan kekuatan yang menguntungkan Amerika Serikat. Namun, sebelum menghirup terlalu dalam narasi tentang India yang bangkit dengan cepat, tulis Allison, kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan sejumlah fakta yang tidak menyenangkan.
Fakta itu di antaranya analisis yang salah tentang kebangkitan India di masa lalu. Pada 1990-an, para analis meneriakkan pertumbuhan populasi muda India yang akan mendorong liberalisasi ekonomi untuk menciptakan 'keajaiban ekonomi'.
Salah satu analis yang juga jurnalis Fareed Zakaria mencatat dalam kolomnya di Washington Post bahwa dia terjebak dalam gelombang kedua euforia ini pada 2006, ketika Forum Ekonomi Dunia di Davos menyatakan India sebagai 'demokrasi pasar bebas dengan pertumbuhan tercepat di dunia' dan Menteri Perdagangan India saat itu mengatakan ekonomi India akan segera melampaui Tiongkok. Faktanya, kendati ekonomi India tumbuh, Zakaria menunjukkan prediksi tersebut tidak menjadi kenyataan.
Salah satu persoalan krusial ialah perbedaan kualitas tenaga kerjanya. Tenaga kerja Tiongkok lebih produktif ketimbang India. Tiongkok secara 'ajaib' telah menghilangkan kemiskinan. Sebaliknya, India terus memiliki tingkat kemiskinan dan kekurangan gizi yang tinggi. Pada 1980, 90% dari 1 miliar warga Tiongkok memiliki pendapatan di bawah ambang batas kemiskinan versi Bank Dunia. Hari ini, angka kemiskinan itu mendekati nol.
Sebaliknya, lebih dari 10% dari 1,4 miliar penduduk India terus hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia. Sebanyak 16,3% populasi India juga kekurangan gizi pada 2019-2021, sedangkan Tiongkok kurang dari 2,5% populasi, menurut laporan United Nations State of Food Security and Nutrition in the World baru-baru ini. India juga memiliki salah satu tingkat kekurangan gizi anak terburuk di dunia.
Bapak pendiri dan pemimpin Singapura Lee Kuan Yew, yang sangat menghormati orang India, punya cerita. Lee yang bekerja dengan Perdana Menteri India berturut-turut, termasuk Jawaharlal Nehru dan Indira Gandhi, berharap dapat membantu mereka membuat India cukup kuat untuk menjadi pengawas serius di Tiongkok.
Tetapi, seperti yang dijelaskan Lee dalam serangkaian wawancara yang diterbitkan pada 2014, setahun sebelum kematiannya, ia menganalisis bahwa kombinasi dari sistem kasta yang mengakar di India yang merupakan musuh meritokrasi, juga birokrasi yang masif dan keengganan para elitenya untuk mengatasi klaim persaingan dari berbagai kelompok etnik dan agama, membuat India sulit menyerupai Tiongkok.
India pun terjebak menjadi negara berpendapatan menengah secara 'permanen'. Situasi seperti itu amat ditakuti negara-negara yang diprediksi menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang, termasuk Indonesia.
Secara jumlah penduduk, India boleh saja melampaui Tiongkok, tapi secara ekonomi dan produksi masih terlampau berat. Banyak yang terus dan terus berharap India menjadi negara maju, tapi semakin ke sini semakin seperti fatamorgana.
Akankah kita, Indonesia, bernasib sama seperti India? Apalagi, berkali-kali Presiden dan sejumlah menteri kerap mengutip narasi bahwa dalam dua dekade ke depan Indonesia bakal menjadi negara maju. Di sisi lain, problem struktural kita yang mirip dengan India tidak pernah dibereskan secara tuntas.
Kita sering diberi harapan tinggi, tapi diam-diam dicekam ketakutan terkena jebakan sebagai negara berpendapatan menengah tanpa sanggup mengetahui dari mana titik jebakan itu bisa diurai. Atau, kita berada di dalam labirin yang terus berputar-putar tidak menemukan jalan keluar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved