Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Mengentas Indonesia Emas

Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group
27/6/2023 05:00
Mengentas Indonesia Emas
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

DENGAN penuh semangat Presiden Joko Widodo meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025 hingga 2045. Peta jalan (road map) ini akan menjadi pedoman dan haluan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. "Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Tadi dalam perjalanan saya dari istana ke tempat ini, saya membayangkan akan jadi apa Indonesia ini pada 100 tahun kemerdekaannya, yaitu pada 2045, " kata Jokowi.

Peluncuran RPJPN 2025-2045 berlangsung di Djakarta Theater, Kamis (15/6). Acara ini dihadiri pula oleh sejumlah menteri, kepala daerah, dan generasi milenial berprestasi yang hadir secara daring. Dalam acara tersebut, Presiden ke-7 RI ini menekankan bahwa pedoman itu, RPJPN, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang kuat di bidang transisi energi, infrastruktur hijau, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RPJPN 2025-2045 ialah peta jalan untuk membangun Indonesia dengan memanfaatkan bonus demografi. Jokowi menyampaikan, pada 2030, Indonesia akan mencapai puncak demografi. Sebanyak 68,3% penduduk Indonesia pada usia produktif. Kondisi ini hanya satu kali terjadi dalam peradaban sebuah negara.

Menurutnya, Indonesia diprediksi mencapai pendapatan per kapita US$23 ribu hingga US$30.300. Untuk itu, menurut Presiden, dibutuhkan rencana, visi, dan strategi taktis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jokowi menegaskan tiga fokus utama untuk mencapai Indonesia Emas. Pertama, stabilitas negara harus terjaga. Kedua, hilirisasi industri serta pembangunan IKN harus tetap berjalan. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan kemampuan SDM yang mampu bersaing secara nasional dan global.

Waktu untuk mencapai Indonesia Emas tidak lama lagi, sekitar 20 tahun lagi. Karena itu, tanpa usaha keras untuk mewajudkannya akan sia-sia. Indonesia Emas hanya akan menjadi angan-angan alias indah di atas kertas. Hal ini terkait kita menyiapkan generasi Z dan milenial untuk menghadapi masa depan yang tak mudah, penuh tantangan.

Era kini disebut pula VUCA, yakni volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya, perkembangan dunia yang terus berubah dan bergejolak, tanpa kepastian, rumit, dan membingungkan. Istilah ini sebenarnya sudah lama diciptakan oleh pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika bernama Warren Bennis dan Burt Nanus pada 1987. Namun, istilah itu masih relevan untuk menggambarkan karakter dunia yang terus berubah dengan gelombang perubahan yang terkadang sulit diprediksi.

Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030, yakni masa yang penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibanding dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 275,77 juta jiwa, yang menurut usianya, 69,25% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15-64 tahun dan sebanyak 24% penduduk berusia 0-14 tahun.

Melimpahnya sumber daya manusia di masa yang akan datang bisa mendatangkan dua hal, yakni berkah atau musibah. Menjadi berkah apabila mereka memiliki kompetensi, skill (hard skill dan soft skill) yang dibutuhkan. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja untuk mereka. Sebaliknya, SDM yang melimpah akan menjadi musibah bila SDM tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan zaman.

Generasi muda produktif, inovatif, dan mampu berpikir kritis (critical thingking) dalam puncak demografi ialah tangga menuju Indonesia Emas 2045. Namun demikian, selain menyiapkan SDM yang mumpuni, kebijakan pemerintah jangan meningggalkan wasiat founding fathers Bung Karno yang dikenal dengan Trisakti, yakni berdikari bidang ekonomi, berdaulat (merdeka) bidang politik, dan berkepribadian bidang kebudayaan.

Berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi ialah menghentikan ketergantungan kepada negara lain. Kini, Indonesia masih mengimpor sekitar 15 komoditas, seperti beras, gula, kedelai, garam, dan sebagainya. Padahal, Indonesia ialah tanah yang subur, seperti lagu ‘tongkat kayu dan batu jadi tanaman’. Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus memiliki keberpihakan kepada produk dalam negeri dan UMKM.

Hingga saat ini, negeri ini masih dibanjiri oleh produk baju bekas. Meski dianggap ilegal impor pakaian bekas tersebut, faktanya kegiatan ilegal itu masih tetap berlangsung. Data BPS mencatat, impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai US$272.146 pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US$44.136.

Ekonom India yang juga peraih Nobel ekonomi pada 1998, Amartya Sen, mengatakan, “Poverty is not just a lack of money, it is not having the capability to realize one’s full potential as a human being.” Menurut Sen, kemiskinan bukanlah soal tingkat pendapatan yang rendah, tetapi harus dilihat sebagai ketiadaan akses untuk memenuhi potensi seutuhnya sebagai manusia, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tabik!



Berita Lainnya
  • Mudarat Paling Kecil

    27/1/2026 05:00

    RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.

  • Pengawas Mati, Korupsi Tumbuh

    26/1/2026 05:00

    KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.

  • Rupiah Vs IHSG

    23/1/2026 05:00

    ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.

  • OTT Tepat Waktu

    22/1/2026 05:00

    BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.

  • Pesta Elite, Nestapa Rakyat

    21/1/2026 05:00

    REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk. 

  • Vietnam Melaju Kencang

    20/1/2026 05:00

    KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.

  • Suara Profesor 15 Januari

    19/1/2026 05:00

    SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.

  • Setan pun Minder

    15/1/2026 05:00

    INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.

  • Regenerasi Koruptor

    14/1/2026 05:00

    Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.

  • Angka Tiga

    13/1/2026 05:00

    PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).

  • Burung Diadili, Bencana Dibiarkan

    12/1/2026 05:00

    PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah

  • Kutukan Ekonomi Ekstraktif

    09/1/2026 05:00

    VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai

  • Maduro dan Silfester

    08/1/2026 05:00

    APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.

  • Negara Bahagia

    07/1/2026 05:00

    INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.

  • Angka Lima

    06/1/2026 05:00

    ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.

  • Demokrasi Donat Pilkada tanpa Rakyat

    05/1/2026 05:00

    SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.