Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PERISTIWA langka itu hanya sekali terjadi pada 17 Agustus 2017. Ketika itu, setelah upacara peringatan 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, empat presiden foto bersama.
Mereka ialah Presiden BJ Habibie (1998-1999), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Presiden Joko Widodo (2014-2024). Perbedaan di antara mereka tidak menghalangi para pemimpin itu untuk berdiri berdampingan sangat dekat satu sama lain.
Amat disayangkan bahwa momen istimewa itu hanya sekali terjadi. Hubungan antara mantan presiden dan penerusnya lebih banyak diwarnai keretakan silaturahim. Tengoklah bagaimana keretakan hubungan antara Bung Karno dan Pak Harto, antara Pak Harto dan Habibie, antara Gus Dur dan Mbak Mega, Mbak Mega dan SBY, juga SBY dan Jokowi.
Bisa jadi momen empat presiden foto bersama itu meninggalkan kesan amat mendalam sehingga terbawa mimpi oleh Presiden SBY. Mimpi bersatunya para pemimpin negeri ini.
SBY memimpikan bersama-sama Megawati dan Jokowi berangkat menggunakan kereta api menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di perjalanan, ketiganya menyapa hangat rakyat Indonesia yang pernah mereka pimpin.
Mimpi itu ditulis dan dibagikan sendiri melalui akun Twitter SBY pada Senin (19/6). Tidak disebutkan apakah mimpi itu datang pada malam hari atau siang bolong. Yang pasti, mimpi itu ditulis SBY persis sehari setelah putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, bertemu Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang tak lain ialah putri Megawati.
Harus jujur diakui bahwa mimpi SBY sejatinya menjadi mimpi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lama rakyat negeri ini kepingin melihat mantan presiden dan penerusnya untuk secara berkala bertemu dan bersilaturahim penuh persaudaraan.
Presiden Jokowi mengamini bahwa mimpi SBY itu mimpi kita semua. ”Kalau presiden-presiden, mantan presiden, itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya, itu mimpi kita. Mimpi kita semuanya,” ujar Jokowi pada Selasa (20/6).
Elok nian bila mantan presiden dan penerusnya bekerja sama membangun bangsa. Perbedaan politik di antara mereka tidak memisahkan persaudaraan dan persahabatan pribadi.
Aliran politik di antara para pemimpin boleh berbeda, tetapi silaturahim tidak boleh terputus. Tidak ada yang meragukan bahwa pemimpin memainkan peran sentral baik bagi kemajuan maupun kehancuran negara dan bangsa. Baik pemimpin, baik negara. Jahat pemimpin, busuklah bangsa.
Terus terang kita merindukan persatuan di antara mantan presiden dan penerusnya. Persatuan dan keakraban di antara mereka adalah modal kuat bagi resolusi problem. Karena, andai kata para pemimpin bersatu, setengah persoalan bangsa terselesaikan.
Bukannya bersatu dan bahu-membahu membangun bangsa, mantan presiden dan penerusnya justru memperlihatkan secara kasatmata keretakan silaturahim.
Mestinya mantan presiden dan penerusnya adalah pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan diri mereka. Karena itu, mereka memiliki otoritas untuk meminta rakyat bersatu, mengingatkan agar rakyat tidak terkotak-kotak, sebab di antara mereka tidak menebalkan sekat pemisah.
Bolehlah meniru Amerika Serikat. Mereka yang pernah memimpin ‘Negeri Paman Sam’ bergabung dalam President Club. Para mantan presiden itu duduk bersama untuk memberikan masukan terbaik bagi presiden yang sedang memimpin.
Para mantan Presiden Amerika Serikat itu bersedia mewakili presiden yang sedang menjabat untuk melakukan kegiatan sosial di daerah bencana. Ketika terjadi bencana Aceh, misalnya, dua mantan Presiden Amerika Serikat, George Bush Senior dan Bill Clinton, datang bersama ke Aceh pada 20 Februari 2005.
Kedatangan keduanya dalam rangka menjalankan tugas khusus Presiden George Walker Bush yang saat itu memimpin. Mereka terlihat begitu kompak. Begitu antusias menjalankan tugas yang diberikan presiden penerus mereka.
Kini, rakyat merindukan Mbak Mega dan SBY bersama-sama menjalakan tugas yang dimintakan Presiden Jokowi. Setidaknya mereka bisa hadir bersama-sama dalam upacara kenegaraan. Rakyat hanya butuh keteladanan bahwa mantan presiden dan penerusnya tidak pernah merawat perseteruan.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved