Dirgahayu Jakarta

HARI ini Kota Jakarta berulang tahun yang ke-496. Barangkali ini tahun-tahun terakhir Jakarta merayakan ulang tahun dalam statusnya sebagai ibu kota negara. Tahun depan, sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo, secara bertahap pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur harus mulai dilakukan.

Dalam bayangan ideal saya, dengan hilangnya status ibu kota, ketika merayakan ulang tahun yang kelima abad alias 500 tahun pada 2027 nanti, Jakarta boleh jadi sudah punya wajah yang berbeda. Wajah yang semestinya lebih segar, lebih cerah, sekaligus lebih humanis dan bersahabat. Tidak seperti Jakarta sekarang yang kusam, kotor, dan tak jarang terlihat kejam dan bengis.

Membayangkan masa depan Jakarta yang indah kiranya lebih menarik buat saya ketimbang ikut memperdebatkan mengapa ibu kota negara harus dipindah dari Jakarta. Debat soal itu hanya akan menjadi debat kusir, tidak akan pernah ada titik temu antara kubu propemindahan dan kubu antipemindahan. Seperti halnya debat antara kusir delman dan kudanya, mana bisa nyambung?

Di satu sisi, pemerintah sebagai pengusul pemindahan ngotot ingin ibu kota pindah pada 2024, apa pun yang terjadi. Mereka tak peduli meski, di sisi lain, banyak suara mengkritik urgensi kebijakan itu sejak awal. Memang ada adu argumentasi, adu pendapat, bahkan adu mulut, tetapi pada akhirnya keinginan pemerintah soal ibu kota negara baru sepertinya tak bisa dibendung.

Undang-undang tentang IKN Nusantara dengan cepat dibahas dan diketok sah sebagai modal legitimasi rencana pemindahan ibu kota tersebut. Belakangan, Presiden bahkan mau ikut cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, salah satu alasannya, sepertinya, karena takut kebijakan pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta tidak diteruskan presiden selanjutnya.

Ya, maklum saja Presiden ngotot, karena kalau rencana ini sukses, itu akan menjadi legacy atau warisan kebijakan yang mungkin bakal dikenang sepanjang masa. Akan tertulis di buku-buku sejarah bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo ialah pemimpin yang berhasil memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara. Maka, sekencang apa pun kritikan tentang proyek ibu kota baru itu, pemerintah sepertinya tak peduli.

Karena itu, daripada mumet, mendingan kita membayangkan saja situasi Jakarta setelah lepas dari statusnya sebagai ibu kota negara. Situasi Jakarta yang tak lagi menjadi pusat pemerintahan meski masih akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Sekecil apa pun perubahannya, Jakarta bakal berubah wajah karena satu beban beratnya sudah hilang.

Lalu, apakah otomatis wajah Jakarta akan lebih segar dan cerah seperti uraian saya di atas tadi? Apakah kekejaman Jakarta juga akan sirna seiring ia tidak lagi menjadi ibu kota? Apakah status baru itu akan membuat udara Jakarta bersih dari polusi? Belum tentu juga. Namun, kini hal itu menjadi harapan yang masuk akal.

Setidaknya dari sisi kepadatan, Jakarta sangat mungkin bakal tak semenakutkan sekarang. Kekuatan magnet Jakarta yang selama ini mampu menarik segala macam kepentingan, harapan, bahkan mimpi, akan berkurang. Jakarta mestinya juga akan lebih gesit mengatur dirinya sendiri karena tidak dibebani lagi oleh urusan keibukotaan negara.

Memang, tak mungkin kita berharap Jakarta akan bertransformasi menjadi lebih baik dalam seketika. Tentu butuh proses panjang. Belum lagi masih ada persoalan-persoalan klasik kota ini yang tentu tidak akan hilang begitu saja tanpa skema penanganan yang lebih fokus dan serius. Kemacetan, banjir, kriminalitas, dan ancaman polusi udara kiranya masih menjadi momok buat Jakarta meskipun sudah tak menjadi ibu kota.

Akan tetapi, dengan dicabutnya status ibu kota, paling tidak itu bisa dijadikan titik pijak untuk pengelolaan kota yang lebih terencana dan integratif. Bila perlu dan bila memungkinkan, kenapa tidak membuat masterplan pembangunan yang baru, yang lebih modern dan aplikatif untuk memandu agar pola pembangunan kotanya tak serampangan?

Tujuan akhirnya tentu saja Jakarta harus menjadi kota yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Kota yang tak hanya ramah publik, tapi juga ramah lingkungan.

Agak mengawang-awang, ya? Ya, namanya juga mimpi, bolehlah kita berharap yang tinggi-tinggi selama itu masih mungkin digapai. Kita berdoa saja Pilkada 2024 nanti bisa menghasilkan pemimpin Jakarta yang mampu menerjemahkan mimpi-mimpi itu dalam kerja nyata.

Selamat ulang tahun Jakarta. Semoga panjang umur.