Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu sekretariat organisasi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Parang Tambung, Jalan Mallengkeri, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, dipasang garis polisi. Di sekretariat itu polisi menggerebek sejumlah pria yang sedang mengisap sabu dan ganja sembari dugem, Sabtu (3/6). Selain menyita sabu dan alat hisap, polisi juga menemukan bunker tempat menyimpan sabu.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Dodi Rahmawan mengatakan, di bunker itu selain sabu, pihaknya juga menemukan jalur atau pembukuan transaksi narkoba dalam kampus. Menurutnya, peredaran narkoba dalam kampus itu merupakan jaringan sebuah LP di Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan diduga kuat seorang narapidana yang berperan menggerakkan barang laknat itu. Dari pengungkapan itu, polisi menemukan sudah 3 kg narkoba yang diedarkan di kampus.
Belakangan setelah pihak Rektorat UNM membantah bunker narkoba, Polda Sulsel pun mengamininya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulses Kombes I Komang Suartana menjelaskan temuan adanya bunker yang diduga menyimpan narkoba hanya kotak penyimpanan (safety box) yang ditanam di salah satu ruangan kampus UNM. “Itu bukan bunker,” ujarnya.
Polisi memang harus hati-hati dalam mengungkapkan fakta, terutama soal penggunaan bahasa (diksi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bunker memiliki tiga pengertian. Pertama, lubang perlindungan di bawah tanah. Kedua, ruangan yang dipakai untuk pertahanan dan perlindungan dari serangan musuh, biasanya berupa tumpukan pasir. Ketiga, tempat dalam kapal untuk menyimpan bahan bakar (arang atau minyak).
Terlepas bunker atau brankas yang ditemukan, faktanya ditemukan narkoba di kampus berikut data transaksi penjualan narkoba. Begitu pula terkait pengakuan pihak UNM bahwa kelima pria yang digerebek di sekretariat mahasiswa sedang mengisap sabu dan ganja sembari dugem bukan mahasiswa, melainkan alumni UNM. Fakta itu membuat miris. Patut kita pertanyakan pengawasan internal (satpam) ataupun manajemen gedung di kampus itu mengenai akses alumni menggunakan ruangan itu untuk menikmati dan diduga menjadi posko penjualan narkoba.
UNM bukanlah kampus pertama di Tanah Air yang digerebek Polisi. Kampus
Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Sumatera Utara (USU) pada 2021 mengalami hal yang sama. Sebanyak 31 orang ditangkap karena positif menggunakan ganja. Di Jakarta, bahkan ada kampus yang menjadi langganan digerebek petugas karena mahasiswanya terjerat narkoba.
Dugaan bahwa bisnis narkoba menyasar mahasiswa bukan isapan jempol. Pasalnya, mereka jauh dari pengawasan orangtua karena kebanyakan nge-kos. Ada juga mahasiswa yang terlibat narkoba karena salah pergaulan di kampus, bisa juga mereka sekadar coba-coba. Mahasiswa ialah pasar narkoba yang potensial.
Berdasarkan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2021, lingkungan sekolah/kampus masuk lima besar lokasi pemakaian narkoba (8,3%). Lokasi pemakaian lainnya ialah rumah/kamar/apartemen/kos (kontrakan)/asrama (60,3%), rumah kosong/bangunan kosong (34,5%), toilet umum (9,2%), dan tempat kerja (20,3%).
Berkaitan dengan hal itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir, yakni pada 2019-2021, usia 15-24 tahun terjadi peningkatan menjadi 1,87% (2021) dari 1,30% pada 2019. Survei dari BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019 menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut.
Langkah Rektor Univesitas Negeri Makassar (UNM) Husain Syam yang menyampaikan permohonan maaf atas kasus narkoba, membuat tes urine massal, dan mendukung tindakan kepolisian, patut diapresiasi. Tak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan. Saatnya kampus menjadi garda terdepan melawan penyalahgunaan narkoba. UNM dan kampus lainnya harus menerapkan Good University Governance (GUC) yang bertujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel. Kampus tak boleh lagi ngeles kecolongan dalam kasus narkoba. Say no to drugs. Tabik!
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved