Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
'MARI kita tunggu datangnya hujan
Duduk bersanding di pelataran
sambil menjaga mendung di langit
agar tak ingkar, agar tak pergi lagi
Kau dengar ada jeritan
ilalang yang terbakar dan musnah
Usah menangis
simpan di langit
Jadikan mendung
segera luruh jatuh ke bumi
Basahi ladang kita yang butuh minum
basahi sawah kita yang kekeringan
basahi jiwa kita yang putus asa
Kemarau ini begitu mencekam'
Petikan lirik lagu Doa Sepasang Petani Muda karya Ebiet G Ade itu pas untuk menggambarkan kondisi hari-hari ini hingga beberapa waktu ke depan. Umur lagu itu sudah 42 tahun, tapi lagu itu masih relevan hingga kini, saat negeri ini memasuki musim kemarau. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan sudah mewanti-wanti bakal panjangnya musim kering tahun ini.
Namun, peringatan itu jauh kalah riuh bila dibandingkan dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo menuju Pemilu 2024. Padahal, peringatan dini itu amat serius. Tahun ini, kata BMKG, kondisi musim kemarau di Indonesia akan lebih kering. Kondisi itu serupa dengan 2019 lalu. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan hal itu disebabkan semakin menguatnya intensitas El Nino dan Indian Ocean dipole (IOD).
"Untuk kali ini, dua fenomena itu terjadi bersamaan sebagaimana 2019, El Nino dan IOD positif. El Nino dikontrol suhu muka air laut di Samudra Pasifik dan IOD positif dikontrol suhu muka air laut di Samudra Hindia yang keduanya mengakibatkan wilayah Indonesia jadi lebih kering," kata Dwikorita awal pekan ini.
Jelas, peringatan itu kiranya tidak boleh ditanggapi dengan sambil lalu. Apalagi, akibat dua gejala itu, BMKG memprediksi curah hujan akan sangat rendah dalam satu bulan ke depan. Bila normalnya 85%-115%, curah hujan di pertengahan tahun ini amat rendah, kurang dari 30%.
Itulah yang membutuhkan cawe-cawe para pemangku kepentingan, dari level daerah hingga presiden. Itu cawe-cawe yang hukumnya wajib 'ain, keharusan mutlak para pemimpin. Mereka mesti memastikan waduk-waduk yang dibangun dengan dana puluhan triliun rupiah bisa berfungsi optimal.
Para pejabat juga harus menggaransi bahwa pompa-pompa bisa terdistribusi merata kepada petani. Data BPS menyebutkan ada 10,5 juta hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia. Bila tiap 10 ribu hektare lahan butuh sekitar 300 pompa air, para pemangku kebijakan mesti menyebar setidaknya 300 ribu pompa ke seluruh Indonesia.
Anggaran yang dibutuhkan pun tidak terlampau besar untuk ukuran sebuah penyelamatan besar petani dan potensi paceklik pangan. Dengan asumsi harga pompa air beserta peralatannya sekitar Rp3 juta per buah, hanya dibutuhkan Rp900 miliar untuk menyubsidi pompa itu.
Soal waduk dan pompa barulah elemen dasar untuk memastikan agar tidak terjadi kerawanan pangan. Selain itu, negara harus memastikan dampak kekeringan terhadap pangan tidak terlalu masif. Apalagi, para pejabat di Republik ini kerap menebar janji mewujudkan ketahanan pangan.
Beberapa waktu lalu bahkan Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terjun ke sawah sembari berfoto bertiga. Ketiganya pun bicara tentang kedaulatan pangan kendati media sosial lebih meramaikan tafsir bahwa ketiganya sedang unjuk politik ketimbang tengah bersungguh-sungguh mengantisipasi kerawanan pangan.
Ketahanan pangan itu jalan inklusif. Kata FAO, ketahanan pangan ialah memastikan semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan dasar yang mereka butuhkan. Hal itu dilatarbelakangi penelitian Amartya Sen di India dan Afrika. Peraih Hadiah Nobel Ekonomi 1998 itu menemukan ketidaktahanan pangan dan kelaparan terjadi karena ketiadaan akses atas pangan bahkan ketika produksi pangan berlimpah.
Apalagi kita di sini, akses ke pangan masih belum sepenuhnya beres. Belum lagi petani kita yang dari waktu ke waktu terus bergelut dengan ketidakberdayaan, baik kesulitan mengakses pupuk hingga tipu daya tengkulak, lalu ditambah dengan bencana hama dan kekeringan.
Petani butuh aksi. Lahan kering perlu cawe-cawe. Bila tidak ada itu, haruskah petani tidak usah menangis agar air mata bisa ditabung jadi mendung di langit? Bukankah mendung tidak berarti hujan?
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved