Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

Alarm untuk Demokrasi

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group
03/6/2023 05:00
Alarm untuk Demokrasi
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

HANYA butuh waktu 25 tahun bagi Republik ini untuk 'memukul' mundur demokrasi. Begitu sejumlah kritikus menggambarkan situasi yang terjadi di Tanah Air saat ini. Dalam bahasa pendiri Partai Amanat Nasional yang kini menjadi penulis, Abdillah Toha, banyak hal yang dilakukan petinggi negeri ini malah sudah 'membahayakan demokrasi'.

Abdillah merujuk pada ikut cawe-cawenya Presiden Jokowi untuk mengatur strategi ihwal siapa yang bakal menggantikannya di Pemilu 2024 kelak. Juga, tendensi Mahkamah Konstitusi yang 'rela' direcoki tangan-tangan kekuasaan sehingga membuat keputusan yang di luar lingkup pekerjaan mereka sebagai penjaga konstitusi.

Para kritikus, termasuk Abdillah, umumnya merisaukan ketidaknetralan Kepala Negara dalam urusan Pemilu 2024 dengan dalih kepentingan nasional berupa keberlanjutan pembangunan. Mereka mengkritik dengan mengatakan bahwa seolah-olah apa yang sudah dicapai saat ini serbabenar, serbasempurna, sehingga harus dilanjutkan dan haram dikoreksi.

Rakyat, kata para kritikus, diharap percaya saja. Diminta manut saja. Kalau ada yang mbalelo, siap-siaplah dipersalahkan dan ditendang dari barisan. Itulah inti pokok dari kerisauan terhadap nasib demokrasi yang alih-alih ditegakkan, justru malah dirobohkan. Demokrasi itu dianggap penghambat ekonomi.

Jadilah hubungan antara demokrasi dan jalan ekonomi kembali dipisahkan. Demokrasi yang memberikan ruang terbuka terhadap suara berbeda dianggap menebar kegaduhan. Para kritikus yang cerewet, gaduh, dan berbeda itu bisa-bisa dicap sebagai pengganggu stabilitas ekonomi. Bisa dimasukkan golongan para pemutus keberlanjutan pembangunan.

Padahal, mereka merasa sedang mempraktikkan jalan demokrasi. Mereka itu tidak sekadar berbeda, tapi sedang menawarkan jalan alternatif. Mereka justru sedang berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan sebagian janji yang belum bisa ditunaikan.

Mereka yang mengkritik pembangunan infrastruktur yang mereka nilai serbasimsalabim dan mentah dalam perencanaan bukan berarti menolak pembangunan infrastruktur. Bukan. Mereka paham bahwa infrastruktur kita ketinggalan. Namun, demi memangkas ketertinggalan itu, bukan berarti semua harus selesai pada 2024 tanpa memedulikan ketahanan imfrastruktur tersebut untuk jangka panjang.

Demokrasi yang benar itu ada kebebasan untuk mengoreksi ketergesa-gesaan yang berpotensi menimbulkan keburukan dalam jangka panjang. Demokrasi kerap gaduh, tapi kegaduhan yang perlu. Lain cerita kalau kita memang menolak demokrasi. Di kalangan penolak demokrasi, berkembang pendapat pokoknya demokrasi itu selalu gaduh, penuh ketidakpastian, merongrong kenyamanan, memicu instabilitas.

Padahal, berbagai literatur dan penelitian menunjukkan sebaliknya. Ada korelasi positif antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi. Demokrasi diyakini membawa pengaruh positif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan membawa implikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan yang tinggi banyak dijumpai di negara-negara yang menerapkan demokrasi secara teguh. Hasil kajian Morton Halperin dan kawan-kawan menunjukkan dalam kurun lima dekade terakhir, statistik pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokrasi tercatat 25% lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara otoriter.

Benar bahwa pengalaman Singapura dan Tiongkok menunjukkan hal berbeda. Kedua negara itu seolah mengirim sinyal bahwa ada jalan lain di luar demokrasi untuk mencapai kesejahteraan. Tiongkok, misalnya. ‘Negeri Tirai Bambu’ tersebut mencoba bereksperimen dengan mengawinkan sistem politik otoriter dan sistem ekonomi pasar bebas. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dewasa ini menjadi momok menakutkan bagi negara-negara Barat.

Kolumnis Fareed Zakaria mengistilahkan negara-negara tersebut sebagai illiberal democracy. Istilah yang diperkenalkan pada 1997 itu menggambarkan fenomena kemunculan negara pseudo democracy. Negara penganut sistem politik nondemokrasi, tetapi memiliki pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi juga termasuk dalam kategori pseudo democracy ala Fareed Zakaria ini.

Kiranya pengalaman Tiongkok dan Singapura itulah yang mengilhami elite kita untuk mengutak-atik demokrasi. Namun, itu hanya pengecualian. Pengecualian itu terjadi karena Singapura dan Tiongkok tidak semajemuk Indonesia. Pula, di dua negara tersebut, angka korupsi dan kolusi bisa ditekan. Mereka sangat keras terhadap perilaku korup dan kolutif.

Skor indeks persepsi korupsi Tiongkok yang 43 juga naik signifikan, lebih dari lima poin dalam waktu sewindu. Skor IPK Singapura malah stabil di atas 83 poin. Untuk Indonesia, skor IPK masih naik-turun. Skor IPK Indonesia masih di rentang 36 hingga 38. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi justru mesti dikuatkan dan disuntik vitamin, bukan malah terus-terusan dirongrong.

Adanya jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik, kebebasan untuk berbeda tanpa dihalang-halangi yang menjadi roh demokrasi justru akan lebih memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung lebih langgeng, adil, dan merata. Demokrasi juga memastikan ruang sebesar-besarnya bagi perlindungan ekologis terhadap sumber daya alam yang kita miliki.

Namun, bila yang berbeda sikap terus dihalang-halangi, yang tidak puas tidak diberi ruang mengekspresikan ketidakpuasan, bahkan malah dikucilkan, berarti kita memang mesti membunyikan alarm bahaya bagi demokrasi. Kalau alarm itu mati, mungkin hari ini demokrasi kita sedang rebah. Namun, bisa-bisa, besok roboh. Semoga tidak.



Berita Lainnya
  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik