Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHUN ini dan tahun depan, Indonesia akan menghadapi ancaman dua suhu panas. Yang namanya suhu atau cuaca panas pasti membuat gerah, kadang bikin sesak napas, bahkan bisa memunculkan amarah yang tak jelas kalau kita tidak bisa mengatasinya. Salah-salah kesehatan mental kita yang bakal kena.
Dalam konteks negara, ancaman dua suhu panas itu juga tak bisa disepelekan. Keduanya, kalau tidak bisa dimitigasi dan diantisipasi, mungkin pula akan membahayakan kesehatan negara. Tidak saja kesehatan secara ekonomi, tapi juga kesehatan lingkungan dan demokrasi.
Ancaman pertama datang dari suhu panas dalam arti sebenarnya, yaitu suhu udara yang dalam skup global bakal meningkat akibat fenomena alam dan ulah manusia penghuni Bumi. Pekan lalu, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan bahwa lima tahun ke depan akan menjadi periode terpanas di bumi.
Pemicu utamanya ialah kembali datangnya El Nino setelah absen selama hampir empat tahun terakhir. Menurut organisasi di bawah PBB itu, dengan 'dukungan' El Nino yang bakal datang sekitar Juli-Agustus tahun ini, suhu global akan terungkit lebih tinggi hingga sangat mungkin mencatatkan rekor panas baru.
El Nino ialah sebuah fenomena alam global berupa pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal. Fenomena ini menyebabkan perubahan pola cuaca secara ekstrem dan secara langsung akan berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah dunia.
El Nino ialah 'saudara' sekaligus antitesis dari La Nina yang dalam tiga-empat tahun terakhir rajin menyambangi bumi dan baru berakhir pada awal tahun ini. Meski berlawanan, kedua fenomena itu sebetulnya sama-sama merusak tatanan normal. Dalam konteks dampaknya terhadap perubahan suhu, El Nino memanaskan, La Nina mendinginkan.
La Nina ibarat rem, ia menahan suhu Bumi yang secara tren peningkatannya terus melaju. Namun, karena begitu berlebihannya efek gas rumah kaca (akibat ulah manusia) yang menyebabkan pemanasan global secara masif, rem La Nina pun menjadi tak terlalu pakem. Itu bisa dilihat dari laporan WMO yang menyebutkan bahwa delapan tahun terakhir ialah tahun terhangat yang pernah tercatat di bumi.
Itu artinya, meskipun ada efek pendinginan dari fenomena La Nina yang terjadi selama hampir setengah dari periode itu, suhu global nyatanya tak beranjak turun. Tetap naik walaupun tipis-tipis.
Maka, bisa dibayangkan bila yang datang kali ini Ialah El Nino. Lonjakan suhu, seperti yang diprediksikan WMO, akan lebih tinggi dan lebih cepat, perubahan iklim dan kekeringan pun akan lebih ekstrem. Indonesia tentu saja termasuk yang terdampak. Musim kemarau di Tanah Air sangat mungkin bakal lebih panjang dan lebih kering.
Ancaman suhu panas yang kedua ialah suhu politik. Ini sama, tapi tidak serupa dengan suhu cuaca panas. Kalau panasnya cuaca disebabkan 'kenakalan' bocah laki-laki (El Nino), panasnya suhu politik biasanya dipicu oleh tingkah polah bocah tua nakal.
Seperti cuaca panas, meningkatnya suhu politik di tahun-tahun menjelang dan selama berlangsungnya pemilu juga merupakan fenomena yang selalu berulang di negeri ini. Tidak terkecuali yang terjadi pada hari-hari ini, sembilan bulan sebelum Pemilu 2024. Meski baru sebatas riak-riak kontestasi, suhu sudah mulai menghangat, bahkan memanas.
Sampai di situ sebetulnya lumrah. Aneh juga kalau kita membayangkan sebuah proses kompetisi demokrasi direspons dengan adem-adem saja. Pasti akan hambar. Enggak seru. Kurang greget. Namanya juga kompetisi, wajar kalau ada sedikit panasnya. Seperti saat ini, 'pertarungan' sesungguhnya belum dimulai, ‘kandidasi’ pun baru sebatas deklarasi, tetapi para pendukung sudah heboh dan panas.
Namun, memang, yang disayangkan ialah kehebohan mereka terkadang terjebak pada pola-pola yang keliru. Menjelek-jelekkan lawan, provokasi, menyebar fitnah dan perilaku-perilaku kotor lainnya. Ujaran-ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) pun semakin sering kita lihat berseliweran di lini-lini masa media sosial. Hal-hal itulah yang membuat suasana panas yang sejatinya wajar menjadi tampak menakutkan.
Patut kita ingat, saat ini mungkin baru para pendukung, relawan, dan simpatisan saja yang menjadi pemicu panas. Sebentar lagi, partai-partai politik akan mulai menyalakan mesinnya demi berlomba merebut dukungan dan aspirasi publik. Ketika semua mesin sudah menyala, bukankah sudah pasti suhu bakal kian memanas?
Pada satu titik nanti nanti, suhu politik nasional makin panas, suhu panas global pun kian memuncak. Apakah kita mesti ikut-ikutan panas? Saran saya sih tidak. Tak perlu berlebihan kita menyikapi dua fenomena itu. Kita pilih yang hangat-hangat saja, yang sedang-sedang saja, daripada pusing, gerah, sesak napas, dan gampang marah-marah sendiri.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved