Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BENARKAH memburu rezeki ekonomi di negeri ini masih sulit dan makin susah? Jawabnya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kok, rumit amat? Begitulah kalau mau agak lebih mendetail, harus mau ribet.
Kalau dari sudut pandang statistik pertumbuhan ekonomi, jawabnya enggak benar cari rezeki makin susah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi itu. Ekonomi kita di kuartal pertama 2023 ini tumbuh 5,03%. Alhasil, sejak kuartal IV 2021, ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5% secara tahunan.
Mau lebih detail lagi? Mari kita zoom in. Dari angka pertumbuhan ekonomi 5,03% di kuartal I tahun ini tersebut, lebih dari separuh ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Angka persisnya 52,88%. Capaian itu tumbuh 4,54%.
Itu artinya, daya beli masyarakat (tecermin dari tingkat konsumsi) lumayan tahan terhadap guncangan. Berarti pula, masyarakat masih punya tabungan. Boleh juga diartikan sumber rezekinya masih relatif jalan walau kadangkala agak seret.
Namun, itu baru dari satu perspektif, yakni pertumbuhan ekonomi. Bakal berbeda kesimpulan bila pisau analisisnya dari data tren tingkat kemiskinan. Sumber datanya sama, yakni BPS, tapi kesimpulannya bisa berbeda. Dari perspektif ini, amat sah bila kita tarik benang merah bahwa mencari rezeki kian susah.
Data BPS terakhir menunjukkan angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang, atau 9,57%. Jumlah tersebut bertambah 200 ribu orang bila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Maret 2022. Kenaikannya pun merata, baik di desa maupun di kota.
Jumlah itu mirip seperti pada 2007, berbeda 220 ribu jiwa lebih rendah. Jumlah tersebut tidak signifikan karena pemerintah juga menggelontorkan dana yang besar untuk memberikan bantuan pada penduduk miskin. Angka anggaran perlindungan sosial dari 2013 hingga 2022 meningkat cukup tinggi. Terutama pada 2020, naik hingga 61% karena ada pandemi covid-19.
Itu artinya, bila gelontoran bantuan tidak berlipat-lipat, jumlah penduduk miskin bisa naik signifikan. Kondisi itu menunjukkan bahwa mereka yang masuk kategori gampang jatuh miskin masih banyak. Pangkal mula pembuat masyarakat kita gampang jatuh miskin ialah gejolak harga.
Lembaga ekonomi Indef bahkan sudah mewanti-wanti bahwa angka kemiskinan bakal naik lagi tahun ini. Apalagi, sejumlah harga, mulai harga bahan bakar minyak hingga harga beras, sudah naik. Daya beli masyarakat akan terus terguncang. Sudah harga naik, mencari rezeki sulit.
Salah satu faktor penentu daya beli masyarakat yang sangat penting ialah harga barang dan juga jasa. Ketika harga naik, kemampuan daya beli masyarakat pun cenderung turun. Sebaliknya, ketika harga turun, kemampuan beli masyarakat pun akan meningkat. Naiknya angka kemiskinan dan turunnya daya beli mestinya menjadi alarm penting bahwa ada benarnya pendapat yang menyebut bahwa memburu rezeki semakin susah.
Kalau ruang-ruang berburu rezeki kian sempit, pendapatan riil masyarakat juga kian menipis, mengempis, lalu habis. Pendapatan riil jelas menjadi penentu daya beli masyarakat.
Karena itu, jangan gampang silau dengan statistik pertumbuhan ekonomi. Bahwa itu merupakan indikator penting ekonomi suatu negara, ya. Namun, menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai rujukan tunggal pencapaian kesejahteraan masyarakat, bakal bias dan bisa sesat pikir.
Pertumbuhan ekonomi, kata banyak kaum teknokrat, mesti disandingkan dengan pemerataan. Berbicara pemerataan, otomatis berbicara tentang akses ekonomi, jalan berburu rezeki. Bila aksesnya mudah dan inklusif, ruang perburuan rezekinya luas, pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang.
Sebaliknya, bila akses ekonomi sulit, bahkan eksklusif, serta ruang-ruang perburuan rezeki makin sempit, capaian pertumbuhan ekonomi kiranya sekadar indah dalam statistik namun menyisakan banyak lubang. Mirip seperti jalan raya yang dibiarkan rusak berlama-lama.
Ekonomi kita tidak sekadar membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tapi juga perlu perluasan lahan berburu rezeki. Syukur-syukur, seperti kata Ali bin Abi Thalib, bila rezeki itu yang menghampiri kita, tidak perlu diburu.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved