Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Demokrasi tanpa Kontestasi?

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group
29/4/2023 05:00
Demokrasi tanpa Kontestasi?
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

PEKAN lalu saya bertemu dengan kawan lama, seorang dosen. Ia tengah galau. Pangkal soal kegalauannya ialah arah demokrasi kita yang, menurut dia, kian tidak menentu. Ia membahasakannya: demokrasi kita 'dibajak' elitenya elite.

Dengan menggebu-gebu ia mengisahkan bagaimana elitenya elite itu mendiktekan capres-cawapres Pilpres 2024 sesuai kehendaknya. Ia juga bercuriga elitenya elite itu berusaha menggagalkan laju capres tertentu yang dianggap bisa membahayakan kelangsungan pemerintahan saat ini.

Maka, bagi sang teman, perhelatan demokrasi kita tahun depan terancam tanpa kontestasi. "Saya risau, para pemilih kita tidak punya pilihan alternatif. Kalau caranya begini, bisa-bisa kita hanya seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Dipaksa manut saja," sang teman memaparkan.

"Loh, bukannya sejumlah indikasi telah mengarah kepada munculnya sejumlah calon? Bukan calon tunggal?" Saya menyergahnya.

Ia menjawab bahwa sebagian calon yang ada sudah 'disediakan' oleh elitenya elite tadi. Di sisi lain, jalan calon alternatif dibikin sempit, terjal, licin, berbatu, dan seterusnya yang mengarah kepada penjegalan. Jika kondisi seperti itu terus berlangsung hingga hari H nanti, tegas sang teman, sama saja demokrasi kita tanpa kontestasi.

Padahal, ia meneruskan, demokrasi pada hakikatnya ialah menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi di pemerintahan. Hingga saat ini, demokrasi masih dianggap sebagai sebuah sistem politik yang terbaik di beberapa negara.

Sebagai bentuk dari sistem politik, demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang sedang bersaing memperebutkan jabatan publik di suatu pemerintahan sehingga dapat disimpulkan terdapat dua unsur penting dalam penerapan pemilihan umum, yaitu adanya unsur partisipasi masyarakat dan kontestasi dari para calon peserta pemilihan.

"Secara normatif, ketiadaan kontestasi dalam sebuah pemilihan (uncontested election) mencederai roh sebuah demokrasi. Sejatinya, rakyat diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam memilih berbagai pilihan alternatif," sang teman yang dosen itu memberondong saya dengan penjelasan.

Ketiadaan kontestasi dalam pemilihan, ia melanjutkan, merupakan sebuah kebuntuan demokrasi yang perlu didobrak. Jangan sampai, jelasnya, demokrasi kita mengarah ke situasi post-democracy (istilah yang dipopulerkan oleh Colin Crouch, seorang sosiolog Inggris yang juga pengamat demokrasi).

Post-democracy memiliki kecenderungan di antaranya ialah kondisi ketika keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja. Hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elite, khususnya elitenya elite (creme a la creme). Dalam situasi tersebut, visi dan gerak politik lebih ditentukan oleh saran-saran political advisor yang berorientasi mengakomodasi kepentingan elite dan oligarki ketimbang kepentingan riil masyarakat akar rumput.

Dalam post-democracy, terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial (post-truth) dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena pada kondisi post-democracy, pertarungan ide tidak diperlukan. Yang terpenting ialah bagaimana membangun pencitraan dan memenangi emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan. Berkembang sebuah kontestasi seputar meningkatkan citra diri dan menjatuhkan kelompok lawan, yang akhirnya berujung pada pembodohan dan penurunan kualitas demokrasi.

"Saya takut, kegalauan saya ini juga menggelayuti pikiran banyak orang. Bisa-bisa muncul gejala people ignorance. Dalam banyak momen politik, antusiasme berpolitik masyarakat akan menurun," tanpa henti sang teman nyerocos dengan aura pesimisme yang, menurut saya, kelewat batas.

Selama tiga jam, saya menjadi pendengar setia. Kopi hitam sudah berkali-kali kami seruput, hampir menyisakan cekakik (ampas kopi). Gerah juga mendengarkan orang berbicara pesimistis sepanjang pertemuan.

Dengan kalimat singkat, saya menyela, "Politik kita itu dinamis. Kerap zigzag dan penuh kejutan. Jangan melihat politik kita linear seperti rel kereta api. Politik kita kerap seperti hujan sehari yang menghapus panas setahun. Jadi, ojo nggumunan, ojo kagetan (jangan cepat takjub, jangan mudah terkejut)."



Berita Lainnya
  • Mudarat Paling Kecil

    27/1/2026 05:00

    RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.

  • Pengawas Mati, Korupsi Tumbuh

    26/1/2026 05:00

    KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.

  • Rupiah Vs IHSG

    23/1/2026 05:00

    ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.

  • OTT Tepat Waktu

    22/1/2026 05:00

    BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.

  • Pesta Elite, Nestapa Rakyat

    21/1/2026 05:00

    REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk. 

  • Vietnam Melaju Kencang

    20/1/2026 05:00

    KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.

  • Suara Profesor 15 Januari

    19/1/2026 05:00

    SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.

  • Setan pun Minder

    15/1/2026 05:00

    INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.

  • Regenerasi Koruptor

    14/1/2026 05:00

    Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.

  • Angka Tiga

    13/1/2026 05:00

    PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).

  • Burung Diadili, Bencana Dibiarkan

    12/1/2026 05:00

    PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah

  • Kutukan Ekonomi Ekstraktif

    09/1/2026 05:00

    VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai

  • Maduro dan Silfester

    08/1/2026 05:00

    APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.

  • Negara Bahagia

    07/1/2026 05:00

    INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.

  • Angka Lima

    06/1/2026 05:00

    ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.

  • Demokrasi Donat Pilkada tanpa Rakyat

    05/1/2026 05:00

    SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.