Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Ruang Hampa Tata Kelola

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group
11/3/2023 05:00
Ruang Hampa Tata Kelola
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

GONJANG-GANJING dugaan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan masih amat ringkihnya tata kelola pemerintahan kita. Banyak aturan tentang tata kelola dibuat, tapi aturan itu tidak berdaya menutup lubang, bahkan celah yang sempit sekalipun.

Mengapa bisa serapuh itu? Saya menduga karena runtuhnya moral obligation. Tidak tampak kewajiban moral untuk menjaga integritas pribadi dan muruah institusi. Yang penting keinginan pribadi tersalurkan, berhasil menumpuk privilese, status sosial merambat naik, habis perkara.

Maka jadilah rupa-rupa aturan itu ornamen 'penting', tapi bukan utama. Saya sebut 'penting' karena aturan itu harus ada. Namun, kalau bisa disiasati dan enggak ketahuan sedang disiasati, mengapa tidak dilakukan? Begitu kira-kira yang bersemayam dalam alam pikiran sejumlah pejabat yang sekarang sedang ditelusur harta kekayaan mereka itu.

Sikap seperti itu lebih menyerupai pemburu rente ketimbang pelayan publik. Padahal, dalam beberapa fase tingkatan, pejabat publik sudah masuk level pemimpin. Pemimpin, juga pejabat, punya kewajiban moral untuk menggenggam kemuliaan dan menjaga kehormatan. Dengan bersalin rupa menjadi 'pemburu rente', seorang pemimpin pada hakikatnya tengah melepas kemuliaan dan kehormatannya.

Kata kawan saya: kemuliaan itu ada, kehormatan juga tidak beranjak pergi. Akan tetapi, kedua kata itu tidak menyatu dengan para pemiliknya. Ia hanya menjadi harapan yang tidak lekas hadir kembali.

Ada pepatah kuno Prancis noblesse oblige, yang artinya di dalam jabatan melekat tanggung jawab. Frasa itu mengafirmasi bahwa tugas para pemimpin, termasuk di dalamnya pejabat, ialah sebuah keluhuran, sebuah tanggung jawab. Bahwa semakin puncak posisi seseorang, kian tinggi pula tanggung jawab dan kehormatannya. Tingginya posisi baru punya arti bila tanggung jawabnya yang besar nyata dan terasa.

Moral noblesse oblige itu yang kosong. Tata kelola disusun, tapi tidak kunjung muncul good governance, tata kelola yang baik, karena ruang kosong itu tidak kunjung diisi. Tolok ukurnya sekadar sesuai atau tidak dengan aturan, bukan lagi 'pantas atau tidak', 'luhur atau rendahan', 'terhormat atau tercela'.

Kalau sekadar sesuai dengan aturan atau tidak, akan banyak bias. Aturan bisa saja didesain untuk berada di wilayah abu-abu. Rangkap jabatan hingga bertumpuk-tumpuk tidak masalah asal tidak melanggar aturan. Padahal, selain tidak ada manusia super yang bisa memegang tanggung jawab puluhan jabatan, rangkap jabatan juga dikesankan sebagai bagian dari kerakusan dalam berburu rente.

Huru-hara dugaan penyalahgunaan jabatan di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai hingga diduga menyelewengkan uang negara Rp300 triliun itu mestinya jadi pintu masuk mengisi 'ruang kosong' itu. Saatnya meneguhkan kembali bahwa tata kelola yang bersendi dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di pemerintahan mesti benar-benar hidup, nyata, dan terasa.

Apalagi, di banyak negara moderen, good governance telah menjadi elemen mahapenting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity). Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menyebutkan prinsip transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (responsiveness) yang merupakan prinsip kunci good governance ialah bagian penting hak asasi manusia.

Sementara itu, The Canadian International Development Agency menyebutkan good governance tercapai bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan dengan efektif, adil (equitable), jujur, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip itulah yang mestinya segera dihadirkan di ruang-ruang kosong birokrasi dan pemerintahan di Republik ini.

Bila ruang-ruang itu disesaki prinsip-prinsip besar tata kelola yang baik, tidak ada lagi celah menyimpangkan uang negara, mengeruknya, lalu mencucinya demi menumpuk pundi-pundi pribadi. Sekali lagi, noblesse oblige, di dalam jabatan melekat tanggung jawab. Di dalam jabatan, ada kemuliaan dan kehormatan yang hidup, nyata, dan terasa.



Berita Lainnya
  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.