Menggoyang Anies

ANIES Baswedan sedang diterpa dua persoalan. Pertama, kredibilitasnya digoyang terkait dengan utang kala berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua, kesetiaannya pada janji dipertanyakan menyangkut deal politik dengan Prabowo Subianto.

Erwin Aksa-lah yang awalnya mengungkap utang Anies. Dalam sebuah podcast, dia menyebut ada perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga Uno ketika keduanya berpasangan di Pilkada DKI.

Erwin yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar ialah pendukung Anies-Sandi saat itu. Menurutnya, agar logistik lancar, Sandi yang punya duit memberikan pinjaman kepada Anies. Jumlahnya terbilang besar, mencapai Rp50 miliar. Apakah utang piutang itu sudah dilunasi? Erwin bilang, barangkali belum.

Benarkah Anies pernah berutang Rp50 miliar seperti kata Erwin? Sandi mengamini. Apakah Anies sudah membayar utangnya? Sandi tak memberikan jawaban pasti. Dia kemudian bahkan memilih untuk tidak memperpanjang masalah itu lagi. Dia mengaku telah salat Istikharah, telah berkonsultasi dengan keluarga.

Sebagai pihak yang memulai, semestinya Erwin dan Sandi yang mengakhiri. Namun, keduanya bersikap setengah hati. Keduanya enggan menuntaskan cerita nan sensitif itu. Keduanya seirama bahwa Anies pernah berutang, juga senada untuk tak memberikan kepastian apakah Anies sudah melunasi kewajibannya.

Erwin dan Sandi memilih meninggalkan tanda tanya di ruang publik. Keduanya memilih menyisakan kecurigaan yang memercikkan stigma ke wajah Anies. Perhatikan saja, bak mendapatkan amunisi baru, buzzer-buzzer pembenci Anies, lawan-lawan politik Anies, langsung menyerang Anies habis-habisan.

Ketika kisah utang piutang hanya diungkap setengah, ia tak berdampak apa-apa bagi yang mengungkap, bagi yang punya piutang. Namun, ia punya efek jelek bagi yang lain, bagi yang berutang.

Situasi yang sama terkait dengan soal perjanjian politik antara Anies, Sandi, dan Prabowo. Sandi sendiri yang mengungkap adanya deal itu, juga dalam sebuah podcast pada 26 Januari silam. Kata dia, perjanjian itu ditulis Fadli Zon jelang Pilgub DKI 2017 dan masih berlaku sehingga harus dipatuhi semua yang menandatangani.

Namun, sama seperti soal utang piutang, detail perjanjian tak dibeberkan. Tak jelas apakah di dalamnya termasuk kesepakatan bahwa Anies tidak akan nyapres jika Prabowo masih nyapres. Atau, apakah kesepakatan soal itu hanya berlaku untuk Pilpres 2019 yang telah dipatuhi Anies?

Fadli Zon yang ditanya kemudian pun enggan memberikan penjelasan terperinci. Padahal, dia tahu betul item per item karena dialah yang mengedraf dan menulisnya. Fadli hanya menyebutkan ada tujuh poin, urusannya urusan pilkada. Itu saja.

Begitulah, semuanya dibiarkan abu-abu, padahal kalau mau, sangat gampang membuatnya terang. Pihak Anies memang sudah mencoba meluruskan duduk persoalan. Menurut mereka, utang piutang itu betul ada, tetapi sudah selesai. Perjanjiannya utang dianggap lunas jika Anies-Sandi menang. Sejarah mencatat Anies-Sandi menjadi kampiun Pilkada DKI 2017.

Namun, pembelaan dari yang terstigma tak berarti banyak ketika narasi negatif telanjur menyebar ke publik. Pelurusan masalah hanya efektif jika dilakukan pihak yang memunculkan permasalahan. Actori incumbit probatio, actori onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan, prinsip itulah yang semestinya dipatuhi Erwin dan Sandi. Sayang, hingga detik ini, keduanya tak melakukannya.

Publik butuh kejelasan. Kiranya rakyat tak akan suka dengan calon pemimpin yang ngemplang utang, yang suka berkhianat. Dalam khazanah Jawa, orang seperti itu akan terkena sengkolo sambit. Dia sial seumur hidup akibat tak mau bayar utang.

Namun, jangan pula memolitisasi utang piutang. Kalau Anies memang belum melunasi utang, mengingkari perjanjian, perlihatkan buktinya, tunjukkan dokumennya. Kebalikannya, kalau Anies memang sudah melunasi utang, katakan sejujurnya. Itu baru namanya berpolitik bermartabat, yang menjunjung tinggi etika.

Erwin, Sandi, dan Anies sudah lama berkawan dan saya yakin secara personal kini tetap teman. Namun, ketiganya kini berbeda haluan politik. Konon dalam politik, dulu kawan sekarang bisa menjadi lawan.