Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Jurnalisme Sampah

Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group
07/2/2023 05:00
Jurnalisme Sampah
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

‘TERBUKTI, Ini Hubungan Khusus Kuat dengan Putri’, demikian judul sebuah berita media online. Itu salah satu contoh berita umpan klik (clickbait) terkait dengan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kasus tersebut, terdakwa mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara, dan terdakwa Bharada E dituntut 12 tahun penjara.

Setelah dibaca sampai tuntas berita dari judul di atas, ternyata tidak menjelaskan hubungan khusus apa antara mantan sopir Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.

Berita kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J diolah sedemikian rupa untuk memancing pembaca mengekliknya. Seperti dugaan hubungan khusus Sambo dengan seorang polwan cantik atau soal dana Rp100 triliun Sambo.

Berita-berita sampah seperti itu tentu saja tidak akan ditemukan di media arus utama (mainstream), media yang bekerja sesuai standar jurnalistik. Namun, judul-judul hiperbola alias bombastis kita temukan juga di Youtube. Lagi-lagi pengunjung akan gigit jari karena kontennya tidak mencerminkan judul.

Dalam sebuah pertemuan Media Indonesia dengan Dewan Pers beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers periode 2022-2025 Arif Zulkifli merisaukan merebaknya jurnalisme umpan klik. Arif juga merisaukan jurnalisme yang dibuat oleh para kreator konten yang bertujuan sekadar mendulang adsense. Berita yang berbasiskan algoritma, disukai, laku dan cepat diindeks oleh mesin pencari. Mereka tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik (lazy journalism).

Padahal, Pasal 1 Undang-Undang No 90 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik, maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berita umpan klik dan jurnalisme malas pada dasarnya sama, hanya merangkum atau mencomot dari media sosial, sekadar mengejar klik dan viewers. Berita yang mengejar viral tidak memedulikan kualitas jurnalisme. Bahkan kode etik jurnalistik pun mereka buang ke tong sampah.

The Oxford English Dictionary mendifinisikan clickbait adalah material put on the internet in order to attract attention and encourage visitors to click on a link to a particular web page (konten yang ada di internet/media online yang mempunyai tujuan menarik antusiasme pembaca dan mendorong pengunjung untuk mengeklik sebuah link halaman situs tertentu).

Ada sejumlah ciri berita umpan klik, antara lain judulnya lebai (exaggeration), sensasional, menggunakan kalimat tanya, misalnya ‘Apa kata Putri Candrawathi soal hubungannya dengan Brigadir J? Ini jawabannya’. Selain itu, berita umpan klik sering kali menggunakan kata seru (interjeksi) seperti wow!, keren!, duh!, astaga!.

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023 menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kualitas jurnalisme di Tanah Air. Sejumlah media besar ternama juga banyak yang memainkan jurus umpan klik, jebakan klik, atau pancingan klik. Seharusnya, Dewan Pers mengambil tindakan atau setidaknya memanggil pers yang melakukan malapraktik jurnalisme. Bisa pula Dewan Pers membuat daftar media-media terverifikasi yang masih menggunakan praktik lancung jurnalisme tersebut.

Saatnya pers nasional kembali ke khitah, bekerja sesuai Pasal 6 UU Pers No 40/1999, yakni memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, juga melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuakan keadilan dan kebenaran.

HPN pada 9 Februari 2023 di Medan, Sumatra Utara, yang mengambil tema Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat, memiliki relevansi dengan kondisi pers saat ini, di saat sebagian media tampak menjauh sebagai pilar keempat demokrasi.

George Orwell, seorang novelis, penulis esai, jurnalis, dan kritikus Inggris, mengatakan semakin jauh suatu masyarakat hanyut dari kebenaran, semakin ia membenci orang yang mengucapkannya. Selamat HPN ke-28. Maju terus pers nasional. Tabik!



Berita Lainnya
  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.